DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2025, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.879.683.239.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp188.284.920.305,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.067.968.159.305,00 (tiga triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah:

a.semula; dan Rp2.879.683.239.000,00
b.bertambah Rp188.284.920.305,00 Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.067.968.159.305,00
1. 2.Belanja Daerah:
a.semula; dan Rp3.080.300.038.200,00
b.bertambah Rp149.020.482.137,00 Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp3.229.320.520.337,00
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan pembiayaan
1. 1.semula; dan Rp 214.116.799.200,00
2. 2.berkurang Rp44.264.438.168,00 jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp169.852.361.032,00
b.Pengeluaraan pembiayaan:
1. 1.semula; dan Rp13.500.000.000,00
2. 2.berkurang Rp5.000.000.000,00 jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp8.500.000.000,00 jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp161.352.361.032,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah:
1. 1.semula; dan Rp706.445.652.000,00
2. 2.bertambah Rp26.278.627.000,00 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp732.724.279.000,00
b.Pendapatan transfer:
1. 1.semula; dan Rp2.173.237.587.000,00
2. 2.bertambah jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp162.006.293.305,00 Rp2.335.243.880.305,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp370.066.609.000,00
  2. 2.berkurang Rp22.978.976.000,00 jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp349.087.633.000,00
2. b.retribusi Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp309.707.181.000,00
  2. 2.bertambah Rp37.600.000.000,00 jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp347.307.181.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
  1. 1.semula; dan Rp17.530.000.000,00
  2. 2.bertambah Rp2.857.603.000,00 jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp20.387.603.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
  1. 1.semula; dan Rp9.141.862.000,00
  2. 2.bertambah Rp6.800.000.000,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp15.941.862.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat:
  1. 1.semula; dan Rp2.022.277.997.000,00
  2. 2.bertambah Rp153.103.151.305,00 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.175.381.148.305,00
2. b.transfer antar Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp150.959.590.000,00
  2. 2.bertambah Rp8.903.142.000,00 jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp159.862.732.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.belanja operasi:
1. 1.semula; dan Rp2.261.622.487.612,00
2. 2.bertambah Rp56.674.211.727,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.318.296.699.339,00
b.belanja modal:
1. 1.semula; dan Rp312.820.309.788,00
2. 2.bertambah Rp98.116.782.210,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp410.937.091.998,00
c.belanja tidak terduga:
1. 1.semula; dan Rp 10.000.000.000,00
2. 2.berkurang Rp 7.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
d.belanja transfer:
1. 1.semula; dan Rp495.857.240.800,00
2. 2.berkurang Rp1.429.488.200,00 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp497.286.729.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai:
  1. 1.semula; dan Rp1.248.330.340.753,00
  2. 2.berkurang Rp26.328.934.376,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.222.001.406.377,00
2. b.belanja barang dan Jasa:
  1. 1.semula; dan Rp918.732.491.359,00
  2. 2.bertambah Rp61.934.251.103,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp980.666.742.462,00
3. c.belanja hibah:
  1. 1.semula; dan Rp72.279.255.500,00
  2. 2.bertambah Rp20.798.895.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp93.078.150.500,00
4. d.belanja bantuan sosial:
  1. 1.Semula; dan
  2. 2.bertambah Rp22.280.400.000,00 Rp270.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp22.550.400.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah:
  1. 1.semula; dan Rp0,00
  2. 2.bertambah Rp8.943.287.000,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 8.943.287.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin:
  1. 1.semula; dan Rp84.142.263.753,00
  2. 2.bertambah Rp33.134.485.517,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp117.276.749.270,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan:
  1. 1.semula; dan Rp95.560.309.165,00
  2. 2.berkurang Rp11.520.564.013,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp84.039.745.152,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
  1. 1.semula; dan Rp109.674.493.620,00
  2. 2.bertambah Rp64.288.173.438,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp173.962.667.058,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya:
  1. 1.semula; dan Rp23.131.743.250,00
  2. 2.bertambah Rp3.239.621.188,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp26.371.364.438,00
6. f.belanja modal aset lainnya:
  1. 1.semula; dan Rp311.500.000,00
  2. 2.bertambah Rp31.779.080,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp343.279.080,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :
1. a.belanja tidak terduga:
  1. 1.semula; dan Rp10.000.000.000,00
  2. 2.berkurang Rp7.000.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil:
  1. 1.semula; dan Rp40.192.149.300,00
  2. 2.berkurang Rp14.292.149.300,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp25.900.000.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan:
  1. 1.semula; dan Rp455.665.091.500,00
  2. 2.bertambah Rp15.521.637.500,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp471.186.729.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan:
1. 1.semula; dan Rp214.116.799.200,00
2. 2.berkurang Rp44.264.438.168,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp169.852.361.032,00
b.pengeluaran pembiayaan:
1. 1.semula; dan Rp 13.500.000.000,00
2. 2.berkurang Rp5.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
  1. 1.semula; dan Rp212.616.799.200,00
  2. 2.berkurang Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp44.264.438.168,00 Rp 168.352.361.032,00
2. b.penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp 1.500.000.000,00
  2. 2.bertambah/berkurang Rp0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian Rp 1.500.000.000,00 Pinjaman Daerah
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp12.500.000.000,00
  2. 2.berkurang Rp5.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
2. b.Pemberian pinjaman Daerah:
  1. 1.semula; dan Rp1.000.000.000,00
  2. 2.bertambah/Berkurang Rp0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

(1)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. c.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. i.Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. j.Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
11. k.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. m.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; n Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
14. o.Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
15. p.Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
16. q.Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. r.Lampiran XVIII : Daftar Dana Cadangan.
(2)Ketentuan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…