DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan BUMD usaha kepariwisataan, pendirian BUMD usaha kepariwisataan, kegiatan usaha, modal, organ BUMD usaha kepariwisataan, RUPS, komisaris, direksi, informasi pelaksanaan seleksi, pegawai, satuan pengawas intern, komite audit dan komute lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah Usaha Kepariwisataan Kabupaten Tegal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH USAHA KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang mengatur Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksananya.
11.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
12.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disedikan oleh masyarakat, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15.BUMD Usaha Kepariwisataan Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BUMD Usaha Kepariwisataan adalah Perseroda yang bergerak di bidang Pariwisata yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
16.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ BUMD Usaha Kepariwisataan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMD Usaha Kepariwisataan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17.Komisaris adalah organ BUMD Usaha Kepariwisataan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataan.
18.Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
19.Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK Komisaris.
20.Direksi adalah organ BUMD Usaha Kepariwisataan yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD Usaha Kepariwisataan untuk kepentingan dan tujuan BUMD Usaha Kepariwisataan serta mewakili BUMD Usaha Kepariwisataan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
21.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
22.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK Direksi.
23.Pegawai adalah pekerja BUMD Usaha Kepariwisataan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada BUMD Usaha Kepariwisataan.
25.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD Usaha Kepariwisataan dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
26.Laba Bersih adalah laba BUMD Usaha Kepariwisataan setelah dikurangi pajak.
27.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
28.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
29.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut dengan UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris atau anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataan.
30.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
31.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD Usaha Kepariwisataan yang ditetapkan oleh Bupati.
32.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD Usaha Kepariwisataan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD Usaha Kepariwisataan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD Usaha Kepariwisataan.
33.Privatisasi adalah penjualan saham BUMD Usaha Kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
34.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
35.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi BUMD Usaha Kepariwisataan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar BUMD Usaha Kepariwisataan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
36.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai BUMD Usaha Kepariwisataan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasionalnya.
37.Kantor Pusat adalah kantor BUMD Usaha Kepariwisataan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tegal.
38.Kantor Cabang adalah kantor BUMD Usaha Kepariwisataan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

Pasal 2

BUMD Usaha Kepariwisataan dalam melaksanakan usahanya berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip profesional dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta fungsi sosial.

Pasal 3

Maksud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan dan pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan; dan
b.meningkatkan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha kepariwisataan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN BUMD USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD Usaha Kepariwisataan meliputi:
1. a.Penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada BUMD Usaha Kepariwisataan.

Pasal 5

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada BUMD Usaha Kepariwisataan, serta berkedudukan sebagai pemegang Saham.
(2)Bupati selaku pemegang saham pada BUMD Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau Penyertaan Modal;
5. e.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran BUMD Usaha Kepariwisataan; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD Usaha Kepariwisataan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD Usaha Kepariwisataan;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD Usaha Kepariwisataan.
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENDIRIAN BUMD USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 6

(1)Daerah dapat mendirikan BUMD Usaha Kepariwisataan.
(2)Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Bentuk badan hukum BUMD Usaha Kepariwisataan adalah Perseroda.
(4)Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT.

Pasal 7

(1)Karakteristik BUMD Usaha Kepariwisataan meliputi:
1. a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.badan usaha dimiliki oleh: 1) Pemerintah Daerah; 2) Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain; 3) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
3. c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.bukan merupakan organisasi Perangkat Daerah; dan
5. e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Dalam hal BUMD Usaha Kepariwisataan dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 8

Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui pengelolaan usaha Kepariwisataan yang efektif dan efisien;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa usaha Kepariwisataan di Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
e.meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
f.mengembangkan kawasan Wisata.

Pasal 9

(1)Pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataan yang akan dibentuk.
(2)Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan Umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(3)Kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.
(4)Analisis aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi aspek:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.ketersediaan teknologi; dan
3. c.ketersediaan sumber daya manusia.
(5)Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil kajian kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.
(6)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah pendirian BUMD Usaha Kepariwisataan memuat:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri; dan
e.besarnya modal dasar.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017