DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 pada bagian judul peraturan daerah; Pasal 31 ayat (9) huruf b diubah; Pasal 45; Bab VIII Bagian Kesatu, Pasal 149, Pasal 150 dan Bagian Kedua Pasal 151; Judul Bab XI diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 180/005888 perihal Hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74;
27.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun-2003 Nomor 11);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 200 Nomor 9, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 1, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 79) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL . MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 1, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 79), diubah sebagai berikut :
1.Judul Peraturan Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BUPATI TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
2.Ketentuan Pasal 31 ayat (9) huruf b diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Garis sempadan saluran/jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi saluran/jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya.
(2)Garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi bertanggul paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi, diukur dari sisi luar kaki tanggul, untuk saluran irigasi yang mempunyai ketinggian kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 meter.
(3)Garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggul adalah sebagai berikut:
1. a.5 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4m3/detik atau lebih;
2. b.4 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan debit 1-4 m3/detik;
3. c.3 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik.
(4)Khusus untuk bangunan industri dan pergudangan, garis sempadan bangunan terhadap saluran bertanggul adalah 10 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
(5)Garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi tidak bertanggul paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi, untuk saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 meter.
(6)Garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggul, adalah sebagai berikut:
1. a.4 kali kedalaman saluran ditambah 8 meter, untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4m3/detik atau lebih;
2. b.4 kali kedalaman saluran ditambah 4 meter, untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1-4 m3/detik;
3. c.4 kali kedalaman saluran ditambah 4 meter, untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m3/detik.
4. d.Khusus untuk bangunan industri dan pergudangan, garis sempadan bangunan terhadap saluran tidak bertanggul adalah 4 kali kedalaman saluran ditambah 10 meter, diukur dari tepi saluran.
(7)Garis sempadan pagar terhadap saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing apabila tidak ditentukan lain maka ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng dibawah saluran.
2. b.Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
3. c.Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
(8)Garis sempadan pagar terhadap saluran pembuang irigasi apabila tidak ditentukan lain maka ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
2. b.Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
3. c.Jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (7).
(9)Daerah sempadan saluran hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. a.Bangunan penunjang yang bersifat non komersil (misal pos jaga), tempat parkir, taman dan tanaman penghijauan.
2. b.Papan penyuluhan dan peringatan serta rambu – rambu pekerjaan;
3. c.Penempatan jaringan utilitas;
4. d.Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api;
5. e.Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air
6. f.Pemanfaatan daerah sempadan saluran harus seizin pembina saluran.
  1. 3.Ketentuan Pasal 45, diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
(2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilki UKL-UPL.
(3)Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

4.Ketentuan Bab VIII Bagian Kesatu, Pasal 149, Pasal 150 dan Bagian Kedua Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 149, Pasal 150 dan Pasal 151 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Daerah berwenang untuk :

a.menerbitkan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
c.memerintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian bangunan, bangun-bangunan, dan pekarangan ataupun suatu lingkungan yang membahayakan untuk pencegahan terhadap gangguan keamanan, kesehatan, dan keselamatan;
d.memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan;
e.menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan Negara;
f.menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang berjatidiri Indonesia;
g.menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang penampilan bangunan;
h.menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum;
i.memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan.

Pasal 150

Berdasarkan wewenang, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :

a.pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
b.perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
c.pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus dan/atau sengketa bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
d.pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
e.pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar Budaya;
f.pengelolaan system informasi bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri; dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri.

Pasal 151

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.memberikan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
b.mengelola informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
c.menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri;
d.menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan atau masalah penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan yang berdiri sendiri sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
e.melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f.memberikan ganti rugi atau merehabilitasi kembali bangunan atau prasarana bangunan yang salah / keliru dalam penetapan pembongkarannya oleh Pemerintah Daerah.
1. 5.Judul Bab XI, diubah sebagai berikut : Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 20 Nopember 2014 BUPATI TEGAL, Cap.Ttd ENTHUS SUSMONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 20 Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL Ttd . HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 234/2014 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG I. UMUM Bahwa pengaturan tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 Juni 2014 Nomor : 180/005888 perihal Hasil klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 84

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 45

Pasal 149

Pasal 150

Pasal 151

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 31

Pasal 45

Pasal 149

Pasal 150

Pasal 151

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014