DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit. Ruang lingkup pengaturan dalam Perda Kabupaten Tegal meliputi kelompok dan jenis penyakit menular; penyelenggaraan; peran serta masyarakat; kerjasama; sumber daya kesehatan; koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; pencatatan dan pelaporan; larangan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana. Penyakit menular dikelompokan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit menular yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Tegal masih ditemukan berbagai jenis masalah kesehatan penyakit menular di masyarakat dan sewaktu - waktu dapat terjadi peningkatan angka kesakitan, kejadian luar biasa, wabah, kecacatan bahkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia;
c.bahwa untuk mengatasi masalah penyakit menular, perlu dilakukan upaya penanggulangan secara tepat, cepat agar dapat dilakukan tindakan sesuai dengan program penanggulangan penyakit menular;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular. BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR TAHUN 2020NOMOR BUPATI TEGAL PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATENTEGAL Nomor 3272);

Mengingat

4.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
6.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem bentu kan Peraturan Perun dang- undangan (Lembaran Negara Republik Jndonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Pera tu ran perundang-undangan;
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
13.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:
1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
6.Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusiayang disebabkan oleh agen biologis, antara lain virus, bakteri, jamur, dan para sit.
7.Penanggulanan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR MEMUTUSKAN BUPATI TEGAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN TEGAL Dengan Persetuj uan Bersama Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

15.Peraturan Daerah Kabupatrn Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

a.Kemanusiaan;
b.Manfaat;
c.Berdayaguna;
d.Keadilan;

Pasal 2

mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah

8.Pejabat kesehatan masayarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular.
9.Kejadian Luar Biasa/ KLB adalah timbulnya a tau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
10.Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkanmalapetaka.
11.Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit serta yang dapat menimbulkan wabah.
12.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
13.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, lembaga, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagarnaan, organisasi profesi dan/ atau pihak lainnya.
14.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta merniliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu rnemerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
15.Penyelidikan epiderniologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk rnendaptkan gambaran suatu masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh
16.Penyelidikan penyakit menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu penyakit menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epiderniologi, sumber-surnber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
17.Surveilans kesehatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dengan rnaksud untuk mengetahui prevalensi dan meningkatnya kejadian penyakit dan faktor risiko supaya dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan pencegahan dan penanggulanganpenyakit.

(1)Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokan menjadi:
1. a.Penyakit menular langsung; dan
2. b.Penyakit menular yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit

Pasal 5

a.Kelompok dan jenis penyakit menular;
b.Penyelenggaraan;
c.Peran serta masyarakat;
d.Kerjasama;
e.Sumber daya kesehatan;
f.Koordinasi,jejaring kerja dan kemitraan;
g.Pencatatan dan pelaporan;
h.Larangan,;
i.Sanski administratif; dan J. Keten tuan pidana. Pasa14 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya penyakit dan penularan penyakit;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi pen ularan penyakit;
c.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
d.memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya penanggulangan penyakit;
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanggu langan penyakit;
f.menurunkan angka kematian, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular;
g.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat; dan
h.terpenuhinya hak hidup sehat yang merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi .

BAB II

KELOMPOK DANJENIS PENYAKITMENULAR Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal mi meliputi :

Pasal 3

e.Kesejahteraan;
f.Partisipatif; dan
g.Non diskriminatif. atau vektor

(2)Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi:
1. a.Tu berkulosis;
2. b.Difteri;
3. c.Pertusis;
4. d.Tetanus;
5. e.Polio;
6. f.Campak;
7. g.Typhoid;
8. h.Kolera;
  1. 1.Rubella; J. Yell ow Fever;
9. k.Influensa;
10. l.Meningitis;
11. m.Hepatitis;
12. n.Penyakit akibat Pneumokokus;
13. o.Penyakit akibat Rotavirus;
14. p.Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV)
15. q.Penyakit virus ebola
16. r.MERS-COV;
17. s.Infeksi Saluran Pencernaan;
18. t.Infeksi Menular Seksual;
19. u.lnfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
20. v.lnfeksi Saluran Pemafasan;
21. w.Kusta;
22. x.Frambusia;
23. y.Penyakit virus corona; dan
24. z.Penyakit virus lainnya.
(3)Jenis penyakit menular sebagaimana pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
(4)Jenis penyakitmenular yang ditularkan oleh binatang pembawa penyakit atau vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Malaria;
2. b.Demam berdarah;
3. c.Chikungunya;
4. d.Filariasis dan Kecacingan;
5. e.Schistosomiasis;
6. f.Japanese Enchepalitis;
7. g.Rabies;
8. h.Antraks;
  1. 1.Pes; J. Toxoplasma;
9. k.Leptospirosis; I. Flu burung (Avian Influenza); dan
10. m.West Nile.
(1)Pernerintah Daerah menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.penyakit endemis yang membutuhkan penanganan dan pengobatan dengan cepat dan tepat;
2. b.penyakit menular potensial KLB/wabah;
3. c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/ angka kematian tinggi;
4. d.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik dan ketahanan yang luas; dan
5. e.menjadi sasaran reduksi, eliminasi dan eradikasi global.
(2)Program penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program penanggulangan penyakit menular dapat membentuk kelompok kerja operasional atau Tim penanggulangan penyakit menular.
(4)Target program penanggulangan penyakit menular meliputi:
1. a.Reduksi;
2. b.Eliminasi; dan/ atau
3. c.Eradikasi.
(5)Penetapan reduksi, eliminasi dan/atau eradikasi penyakit menular sebagai target program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 8

( 1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit men ular dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau swasta bersama-sama dengan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

(2)Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 7

Pasa16

(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional penanggulangan penyakit menular.
(2)Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati mengikutsertakan instansi terkait di Daerah.
(3)Dalam upaya penanggunggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati bertanggungjawab kepada Gubernur.
(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisir.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
(3)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit menular.
(4)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 11

(1)Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.surveilans kesehatan;
3. c.Pengendalian faktor risiko;
4. d.Penemuan kasus;
5. e.Penanganan kasus;
6. f.Pemberian kekebalan (imunisasi); dan/atau
7. g.Pemberian obat pencegahan secara massal dan atau pada kelompok berisiko.
(2)Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.Penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Penyelidikan epidemiologi;
3. c.Pengobatan massal; dan
4. d.Pemberian kekebalan massal;

Pasal 10

(I) Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan.

(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai ancaman penyakit menular.
(3)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/ atau gangguan kesehatan.
(4)Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penular baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 9

(1)Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
1. a.tersedianya inforrnasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risiko rnasalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara ekeftif dan efisien;

Pasal 14

( 1) Promosi kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun diluar fasilitas pelayan kesehatan.

(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh rnasyarakat baik dirumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
(3)Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektrolit dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit rnenular.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…