DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 46 diubah, Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihapus, Pasal 51 diubah, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A, Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), Ketentuan Pasal 61 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8), Ketentuan Pasal 62 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dihapus, Ketentuan Pasal 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dihapus, Ketentuan Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 75 diubah, Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 75A, Pasal 75B, dan Pasal 75C, Ketentuan Pasal 81 diubah,Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 85A dan Pasal 85B, Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf a, dan huruf b dihapus, Ketentuan Pasal 103 ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 106 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 156 ayat (1) diubah, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX. Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu didukung oleh suatu aturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menjamin optimalisasi pendapatan sektor perpajakan dan retribusi daerah sebagai pendongkrak bagi penyediaan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
c.bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(6)Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua per seratus) dari NJOP.
(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

3.Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; dan
  13. 13.hadiah.
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;
4. d.untuk perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
(6)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

4.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dasar pengenaan BPTHB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal ini nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa perhotelan;
4. d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(3)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

7.Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3)Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4)Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5)Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(6)Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

8.Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
(2)Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3)Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9.Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2)Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

10.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

11.Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Dihapus.
(2)Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(3)Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

12.Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

13.Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 35

Pasal 37

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 51

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 22

Pasal 35

Pasal 37

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 51

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022