DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas Penyertaan Modal; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan, Bentuk dan Sumber Dana; Besaran Modal; Hak dan Kewajiban; Fasilitas dan Koordinasi; Sanksi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Slawi (PD BKK Slawi);
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Slawi ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL Dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SLAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tegal.
4.Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Slawi yang selanjutnya disingkat PD BKK Slawi adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal.
7.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BKK Slawi.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam PD BKK Slawi yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
9.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal disetor.

BAB II

AZAS-AZAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Azas dalam penyertaan modal ini adalah :

a.azas fungsional;
b.azas kepastian hukum;
c.azas efisiensi;
d.azas akuntabilitas;
e.azas kepastian nilai;
f.azas manfaat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal daerah kepada PD BKK Slawi.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal kepada PD BKK Slawi adalah :

a.untuk memperkuat struktur permodalan;
b.menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan PD BKK Slawi;
c.mendukung perluasan usaha, pengembangan produk, dan tenaga kerja;
d.menjaga kestabilan tingkat rasio kecukupan modal;
e.menjaga tingkat kesehatan PD BKK Slawi;
f.berperan serta mendukung program pemerintah guna pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
g.mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BKK Slawi, melalui penempatan modal pada PD BKK Slawi.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB V

BESARAN MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar yang telah dipenuhi Pemerintah Daerah kepada PD BKK Slawi sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp 6.370.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Pemerintah Daerah menambah modal dasar kepada PD BKK Slawi sampai dengan 2017 sebesar Rp 5.880.000.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Pemenuhan tambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian laba dari PD BKK Slawi setiap tahun dalam bentuk tunai sebesar persentase yang telah ditetapkan.
(2)Deviden dan pembagian laba yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PD BKK Slawi.
(4)PD BKK Slawi berhak menerima penyertaan modal daerah sesuai RUPS atau penambahan modal yang disetor Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dan PD BKK Slawi wajib melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

BAB VII

FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 8

(1)Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
(2)Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

(1)Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan dan/atau pelanggaraan hukum atas penyertaan modal daerah pada PD BKK Slawi diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 20 Nopember 2014 BUPATI TEGAL, Ttd. ENTHUS SUSMONO Diundangkan di Slawi pada tanggal 20 Nopember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, Ttd. HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 235/2014 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SLAWI I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang berdasarkan hasil audit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pengelolaan aset-aset Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal pada Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu menyusun produk hukum, yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola aset-aset daerah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang penyertaan modal. Bahwa untuk memberikan landasan dan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada PD BKK Slawi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Peusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Slawi (PD BKK Slawi). II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…