DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; Wilayah Kelurahan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon Menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA SLAWI KULON MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tegal.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9.Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal.
10.Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
11.Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
13.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
14.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi diubah statusnya menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi.

Pasal 3

(1)Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Dalam hal telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai pegawai perusahaan daerah, Perangkat Desa diberi prioritas untuk diterima sebagai pegawai perusahaan daerah.
(4)Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan Daerah.
(2)Segala biaya yang timbul sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa menjadi wilayah Kelurahan.

Pasal 6

Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai luas wilayah sama dengan sebelum adanya perubahan status dengan batas wilayah sebagai berikut :

a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi;
b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi;
c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi;
d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalisapu Kecamatan Slawi;

Pasal 7

(1)Sebelum ditetapkannya Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD masih tetap menjalankan tugasnya paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pengalihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang menjadi milik Daerah sebagai akibat diubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(3)Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa,Kode 33.28.10.2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal. Ditetapkan di Slawi pada tanggal 5 Oktober 2016 Plh. BUPATI TEGAL, WAKIL BUPATI Ttd. UMI AZIZAH Diundangkan di Slawi pada tanggal 5 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL Ttd. HARON BAGAS PRAKOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 9 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA SLAWI KULON MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL I. UMUM. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai implementasi kebijakan tersebut Perubahan Status Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berpedomana pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dengan penghargaan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 22 ayat (7) yang menyebutkan bahwa : Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama. Dengan demikian maka sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…