DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang meliputi penataan PKL dan pemberdayaan PKL. Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL antara lain memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukkannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dengan sarana dan prasarana yang memadai da berwawasan lingkungan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
b.bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal, maka perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2020 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATI TEGAL

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3886);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor93, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4866);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Mengingat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDA GANGKAKILIMA. Menetapkan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN TEGAL dan BUPATITEGAL Dengan Persetujuan Bersama

15.Peraturan Oaerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabu paten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Oaerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Tega} Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten Tegal Nomor 131);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas um um, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ a tau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
9.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dalam rangka perlindungan terhadap PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
10.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usahaterhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitasmaupun kuantitas usahanya.
11.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang beradadi lahan dan/ a tau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ a tau swasta.
12.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yangditetapkan oleh Pemeritah Daerah. unsur penyelenggara urusan pemerintahan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4.Bupati adalah Bupati Tegal. 5. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan PKL; dan
b.pemberdayaan PKL.

(1)Penataan dan Peberdayaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pendataan;
2. b.perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. c.fasilitasi akses permodalan;
4. d.penguatan kelembagaan;
5. e.pembinaan dan bimbingan teknis;
6. f.fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
7. g.mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
(3)Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RenstraPerangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
16.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kbutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyarnan, 1 7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sum bu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pajalan kaki yang bersangkutan.
20.Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang PKL. Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukkannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
c.untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan;
d.membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
e.mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 2

Pasal 6

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 5 Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Bagian Kedua Maksud

Pasal 4

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah rru dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kesamaan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
g.keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DANTUJUAN

Pasal 10

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Hasil Pendataan PKLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKLsebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilakukan dengan cara:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/ pemutakhiran data.
4. a.Pendataan PKL;
5. b.Pendaftaran PKL;
6. c.Penetapan lokasi PKL;
7. d.Pemindahan PKLdan penghapusan lokasi PKL;
8. e.Peremajaan lokasi PKL;dan

Pasal 7

(1)Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap PKLdan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda; dan
4. d.selter.

BAB IV

PENATAANPKL

Pasal 16

(1)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:

Pasal 15

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
b.jenis tempat usaha bergerak.

(1)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…