DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Pemerintah Daerah Bab III Industri Unggulan Daerah Bab IV RPIK 2022-2042 Bab V Pelaksanaan Bab VI Pembiayaan Bab VII Pelaporan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022 - 2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2.Bupati adalah Bupati Tegal.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL dan BUPATI TEGAL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022-2042. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong industri daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Ungggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2022-2042;
d.pelaksanaan;
e.pembiayaan; dan
f.pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
7. g.penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
8. h.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

a.infrastruktur industri; dan
b.infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari :
1. a.industri makanan
2. b.industri minuman;
3. c.industri tekstil;
4. d.industri pakaian jadi;
5. e.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
6. f.industri mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya);
7. g.industri alat angkutan lainnya;
8. h.industri logam dasar;
9. i.industri peralatan listrik;
10. j.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
11. k.industri furnitur; dan
12. l.industri pengolahan lainnya.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan melalui tahapan :

a.tahap I periode 2022- 2026;
b.tahap II periode 2027 -2031; dan
c.tahap III periode 2032-2042.

BAB IV

RPIK 2022 - 2042

Pasal 9

(1)RPIK 2022 - 2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB 1 : Pendahuluan;
2. b.BAB 2 : Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.BAB 3 : Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
4. d.BAB 4 : Strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan
5. e.BAB 5 : Penutup.
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum; dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
1. a.kondisi daerah;
2. b.sumber daya industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat :
1. a.visi dan misi pembangunan Daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri Daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan industri Daerah.
(5)Strategi dan program pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
1. a.strategi pembangunan industri; dan
2. b.program pembangunan industri.
(6)Program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
1. a.penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
2. b.pengembangan perwilayahan industri;
3. c.pembangunan sumber daya industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana industri;
5. e.pemberdayaan industri.
(7)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan industri daerah dalam RPIK.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…