DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai prinsip dan manfaat pemberian IMB beserta tata cara pelaksanaan IMB pada Kabupaten Teluk Bintuni

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tenib pcnyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tara ruang, perlu dilakukan pengendalian ierhadap kegiatan mendirikan bangunan secara lebih selektif, efektif dan cfisien; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnak sud huruf a. perlu rnembentuk Peraturan Daerah tentang,lzi\l Mendirikan Bangunan (1MB). BUPATI TELUK DINTUNI. OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA lZIN MENDIRlKAN BANGUNAN TENTANG PERATURAN DAERAH KAnUPATEN TELUK R1NTU~l NOMOR t TAHUN 2016 PROV!NSI PAPUA BARAT nUPATITELUK UlNTU~l Mengingat Menimbang Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksudkan dengan :
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. ") Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
2. 3.Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni.
3. 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Mengingat

5.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Teluk Bintuni.
6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten TeJuk Bintuni.
7.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. BAllI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDJRIKAN BANGUNAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN :. DUPATI TEI..UK DINT-UNI dan DEWAN PERWAKlLAN It-\KYAT DAERAH KAnUPATEN TELUK BINTUNI Dengan Persetujuan Bersama

7.Undang-Unoang Nomor 23 Tahun .2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 20 1~ tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
8.Peraturan Perncrintah Nornor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor )65, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4503);
10.Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemcrintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4737); 1l. Peraturan Pernerintah Nemer 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Caerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nornor 45).

Pasal 3

( t) Manfaat pemberiall 1MB sebagai surana untuk :

a.Penga~asan, pengendalian dan penertiban bangunan;
b.Me:W-UJudkantertib pcnyell.:nggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari ~gl k~selamatan. kesehntan. kcnyamanan dan k~mudah.m~
c.I' ~~Judkan bangunan yang fungsional sesuai dengan lata bangunan dan serasi denoan an~un~ann'ya; -=> Pernberian IMB bcrdasarkan pada prinsip :
a.Prosedur yang sederhana, mudah, dan aplihtif;
b.Pelayanan yang cepat, terjar.gkau. dp.ntcpat waktu;
c.Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha~ dan
d.Aspek rencana tata ruang, kepastian status huk1Jm petlanahan. kCdmanan dan keselamatan. serta kenyamanan. BABII PRINSIP DAN MANFAAT PEMDERIAN 1MB Pasnl 2
1. 8.Bangunan gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang mcnyatu dengan temp.al kedudukannya, sebagian atau scluruhnya berada di atas danlatau di dalam tanah danlatau air. yang berfungsi sebagai ternpat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau ternpat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya. maupun kegiatan khusus
2. 9.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhuya berada di atas danlatau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk ternpat hunian atau tcmpat tinggal,
3. 10.Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kornpleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa. lokasi, ketinggian bangunan, dan kepernilikan bangunan dad fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. II. lzin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MB. adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk mejnbangun baru, rehabilitasi/renovasi. dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. 12.Pemohon adalah setiap orang, badan hukurn atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang rnengajukan pcrrnchonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah. dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
5. 13.Peinilik bangunan adalah seriap orang. badan hukurn atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurur hukurn sah sebagai pemilik bangunan.
6. 14.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK. adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam reneana pemanfaatan kawasan, yang memuat zcnasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan). 1S. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana lata ruang setiap blok kawasan yang rnemuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beseria prasarana dan sarana lingkungan scrta ntilitas umum.
7. 16.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang sclanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan. rencana umum dan panduan rancangan, reneana investasi. ketentuan pengendalian rcncana, dan pedoman pengendalian pclaksanaan.
8. 17.Keterangan rcncana kabupaten/kota adalah inforrnasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan olch pemerintah daerah kabupaten pada lokasi tertentu.
9. 18.Pernbekuan adalah pemberhcntian sementara atas 1MB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pernbangunan gedung.
10. 19.Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pernbekuan 1MB.
11. 20.Pemutihan atau dengan scbutan nama lainnya adalah pernberian 1MB terhadap bangunan yang sudah tcrbangun di kawasan yang belurn merniliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
12. 21.Pembongkaran adalah kcgiatan membongkar aiau .merobohkan scluruh atau sebagian bangunan, komponen. bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

(3)
(2)(I)

Pasal 7

Bangunan gedung sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai .

a.Hunian:
b.Keagamaan~·
c.Usana;
d.Sosial dan budaya;
e.Ganda/carnpuran. Fungsi hunian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana; - Fungsi keagarnaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjidlmushola gerej~ vihara, klente~g. pura~ dan bangunan pelengkap keagamaan; . Fungsi usaha sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri atas perkantoran komersial. pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket. hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya;

(4)Bngian Ketiga Tata Cnra Pa,nl 6
(1)Pernohon mengajukan permohonan 1MB kepada Bupati;
(2)Permohonan l""ill sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rncliputi :
1. a.Bangunan gedung;
2. b.Bangunan bukan gedung.
(3)1MB bangunan gedung ala'; bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (~l berupa pembangunan baru, merehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pernugaran.
(1)Penyelenggaraan pemberian 1MB dilakukan Bupati dan dapat didelcgasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan; .
(2)Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pcnerbitan 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Distrik; .
(3)Pelimpahan sebagian kewcnangan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan
1. a.Efisiensi dan efektivitas:
2. b.Mendekatkan pelayanan pernberian 1MB kepada rnasyarakat;
3. c.Fungsi bangunan, kJasifikasi bangunan, batasan Juas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan distrik, .
(4)Kepala Distrik melaporkan pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tcmbusan kepada satuan kerja pcrangkat daerah yang mernbidangi perizinan. Pasa' 4 Bupati dalam menyelenggarakan pemberian 1MB berdasarkan pada :
1. a.Peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan;
2. b.RDTRK. RTBL dan/atau RTRK. Dltgian Kesatu Umum DAll ill PEMBERlAN 1MB
3. d.Syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan
(2)Manfaat 1MB bagi pemilik sebagai sarana untuk :
1. a.Pcngajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; .
2. b.Memperoleh pelayanan uti litas umum seperti pemasanganlpenambahan jaringan listrik, air minum, hydrant. telepon dan gas.
(5)(I)
(2)Pasat 10 Bupati mcmeriksa kelengkapan dokurnen administrasi dan dokumen rencana teknis; Dokumen sebagaimana dimaksud pada ~yat (1) dilakukan peniJaianlevaluasi untuk dijadikan baban persetujuan pemberian {Mn~ Bupati menetapkan retribusi 1MB bcrdasarkan bahan persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2); Penilaianievalll~si dokumcn dan pcnetapan rctribusi 1MB sebagairnana dimaksud pada ayat C) dan .ay.at (3) palm~ lambat 14 (ernpat belas) hari kerja; Pendalal~c\'aluasl dokumcn dan penetapan retribusi 1MB untuk bangunan yang ~~m~nfaatar.nya .mcmbutuhkan pcngelolaan khusus danlatau mcmiliki kompleksitas tertent~ ~ang dapat mcn~mb~lkan dampak terhadap rnasyarakat dan lingkungan paling lambat J 4 (cmpat bolas] hlln kcrja. -
(3)
(4)

Pasal 9

(1)Pemohon rnengajukan pcrmohonnn 1MB scbagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 dengan melengkapi persyaratan dokumcn :
1. a.Administrasi; dan
2. b.Rencana teknis
(2)Persyararan dokumen adrninistrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau peljanjian pemanfaatan tanah;
2. b.Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
3. c.Data pernilik bangunan;
4. d.Surat pemyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
5. e.Surat pernberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT -PBB) tahun berkenaan; dan
6. f.Dokumen pengelolaan lingkungan.
(3)Persyaratan dokumen rencana ieknis scbagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb meliputi .
1. a.Gambar rencanalarsitektur bangunan;
2. b.Gambar sisiem struktur.
3. c.Garnbar sistem utilitas;
4. d.Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur banr.unan discrtai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
5. e.Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
6. f.Data penyedia jasa perencanaan,
(4)Dokurnen rcncana teknis sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

Pasal 8

Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hurufb terdiri alas :

a.Pelataran untuk parkir, lapangan ten is, lapangan basket, lapangan golf. dan lain-lain sejenisnya:
b.Pondasi, pondasi tangki, dan Iain-lain sejenisnya;
c.Pagar ternbok/bcsi dan tanggul/turap, dan lain-lain scjcnisnya;
d.Septic tenklbak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
e.Sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
f.Teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
g.Dinding pcnahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
h.Jembatan penyeberangan orang. jembatan jaJan peru mahan. dan lain-lain sejenisnya; I. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon. Menara, liang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya; J. Kolam renang, kolam ikan air deras, dan lain-lain sejenisnya;
k.Gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

(5)Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d tcrdir,i atas bangunan sarana olahraga. bangunan sarana pcmakaman, bangunau sarana kesemanlkebudayaan. bangunan saraua pasar tradisional, bangunan sarana tcrmlnaVhaltc bus, bangunan sarana pendidikan, bangunan sarana keschatan, kantor pemerintahan, bangunan sarana panti jompo. panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya; Fungsl gandalcampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e terdiri atas hotel. aparternen, mal/shopping center, sport hall danlatau hiburan.
(6)PasaJ 17 Pemilik bangunan yang tidak mcngindahkan sanksi pcngheruian sernentara pembangunan dan pemb<:ku~n llvm sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa ~en511entl(\n lctap pemoangunan, pencabutan 1MB, dan suratperimah pembongkaran bangunan.

Pasal 16

(1)Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pcmbangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran;
(2)Pemilik bangunan yang tidak rnengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembaugunan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal J 5 dikenakan sanksi berupa pcnghentian sementara pernbangunan dan pembekuan IMD;
(3)Pemilik bangunan yang telah dikcnakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pclanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung .sejak tanggal pengenaan sanksi. Pasal 1.5 (I) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sampai dengan ketiga kaJi dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangu nan;
(2)Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembanguuan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 14

(1)Pemilik bangunan yang rnelanggar kctentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi peringatan tertulis;
(2)Bupati memberikan peringatan tcrtulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, BABIV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PaSJa' 13
(1)Pelaksanaan pernbangunan bangunan yang telah memiliki IMD harus seSU3J dengan persyaratan teknis.v;
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mdiputi :
1. a.Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
2. b.Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
3. c.Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun 'di bawah pcrmukaan tanah; ct. Garis sernpadan danjarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
4. e.Koefisicn dasar bangunan (KOB) maksimurn yang diizinkan; f Koefisien lantai bangunan (KLB) rnaksimurn yang diizinkan;
5. g.Koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
6. h.Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
7. i.Jaringan utilitas kota; dan
8. j.Kcterangan lainnya yang terkait Pl\sal 12 Bupati menerbitkan Surat Keputusan 1MB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pernbayaran retribusi JMB diterirnn. Pnsal 11
(1)Pemohon membayar retribusi 1MB berdasarkan penetapoji sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (3) ke kas daerah;
(2)Pemohon menyerahkan tanda bukti pcrnbayaran retribusi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati. DAllVI PEMDONGKARAN

Pasal 21

( 1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan sural penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perimah per.ibongkaran;

(2)Surat penetapan pernbongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memuat batas waktu pembongkaran. prosedur pernbongkaran, dan ancaman sanksi terhadap sctiap pelanggaran;
(3)Pembongkaran bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan:
(4)Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pernilik bangunan terhitung 30 (tiga puluhi hari kalender sejak tanggal pencrbitan perinrah pembongkaran, pernerintah daerah dapat melakukan pcmbongkaran atas bangunan;
(5)Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pernilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dan nilai lotal bangunan;
(6)Biaya. pembongkaran . dan .(~cnda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pernerintah daerah bagi pernilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu. Pas,,' 20
(1)Bangunan yang sudah ada scsudah adanya ROTRJ( RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki ~1B yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan. dun penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK. RTBL. dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif danlatau dcnda;
(2)Sanksi administratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa pcringatan tertulis untuk mengurus 1MB dan perintah pcrnbongkaran bangunan gcdung;
(3)Selain sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dan nilai bangunan;
(4)Peringatan tcrtulis scbagnimana dirnaksud padu ayat (2) dilakukan scbanyak 3 (riga) kali berturut-turut dalam selang waktu rnasing-masing t.(satu) bulan;
(5)Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis scbagairnana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 19

Bangunan yang sudah ada sebelum adanya RDTRK, RTBL. dan/atau RTRK dan tidak memilik i 1MB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, danlatau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK. RTDL. dan/aiau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung. DAllV PENERTIDAN 1MB

Pasal 18

(1)Bangunan yang sudah ada scbelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki 1MB yang bangunannya sesuai dengan lokasi. peruntukan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK. RTDL, danlatau RTRK dilakukan pemutihan;
(2)Pemutihan sebagaimana dimnksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali;
(3)Dalam hal pcmilik bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) tidak melakukan pemu~ihall dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus 1MB dan perintah pembongkaran bangunan gedung; . .
(4)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) dilakukan scbanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-rnasing 1 (satu) bulan;
(5)Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan pcringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pernbongkaran bangunan gedung. DAD X PENGA \VASAN DAN PEMBINAAN

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…