DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan pada asas: a. pengakuan; b. pemberdayaan; c. keberagaman; d. keadilan sosial; e. kepastian hukum; f. kesetaraan dan non-diskriminasi; g. keberlanjutan lingkungan; h. partisipasi; dan i. transparansi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya dapat diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
15.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fairand Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
25.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENTELUK BINTUNI Dan BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur KabupatenTeluk Bintuni.
5.Organisasi PerangkatDaerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6.Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat adalah Panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi wilayah adat, melakukan penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan wilayah adat.
7.Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki karakter khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan wilayah adatnya secara turun temurun.
8.Pengakuan adalah pernyataan tertulis penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Bupati terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara.
9.Perlindungan adalah suatu bentuk tindakan pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
10.Pemberdayaan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak tradisional, perbaikan taraf hidup dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Hak tradisional adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
12.Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
13.Lembaga adat adalah perangkat organisasi dan/atau pranata pemerintahan adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14.Wilayah adat yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah ruang hidup yang menjadi tempat keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari tanah, air, dan perairan beserta seluruh sumber daya alam yang terdapat didalamnya yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu, yang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan menurut hukum adat.
15.Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat didalam wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat.
16.Hutan adat adalah kawasan hutan dan seluruh sumber daya hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17.Pemetaan wilayah adat adalah adalah satu proses menterjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek- praktek yang berlaku di dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
18.Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, dan pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisional, penuh kearifan, nilai baik yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dipatuhi anggota masyarakatnya.
19.Peradilan adat adalah kelembagaan peradilan yang hidup dalam praktek sehari- hari Masyarakat Hukum Adat dan berfungsi menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat dan/atau norma-norma baru yang disepakati bersama.
20.Badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat BMMHA adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Lembaga- Lembaga Adat Suku yang keanggotaannya berasal dari perwakilan masing- masing Masyarakat Hukum Adat dan bertugas untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik antar sesama Masyarakat Hukum Adat dan antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain di luar Masyarakat Hukum Adat dan/atau untuk memusyawarahkan kepentingan-kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan pencapaiannya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan pada asas:

a.pengakuan;
b.pemberdayaan;
c.keberagaman;
d.keadilan sosial;
e.kepastian hukum;
f.kesetaraan dan non-diskriminasi;
g.keberlanjutan lingkungan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat, hutan adat dan hak masyarakat hukum adat;
b.memperkuat akses, peran serta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat terhadap tanah, air dan sumber daya alamnya melalui lembaga adat;
c.mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara adil, bermanfaat dan berkelanjutan berdasarkan hukum adat;
d.menata kelembagaan adat dan kepemimpinan adat;
e.mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis serta saling menghargai dan mengakui perbedaan sosial budaya;
f.mewujudkan kebijakan pembangunan yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di KabupatenTeluk Bintuni; dan
g.mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dan hukum adatnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini meliputi:

a.keberadaan masyarakat hukum adat;
b.hak dan kewajiban masyarakat hukum adat;
c.wilayah adat;
d.kelembagaan adat;
e.hukum adat;
f.panitia masyarakat hukum adat;
g.pemberdayaan;
h.pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam
i.penyelesaian Sengketa;
j.badan Musyawarah Masyarakat Hukum Adat; dan
k.Ketentuan Peralihan.

BAB III

KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
1. a.Terdiri dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dipelihara secara bersama- sama;
2. b.memiliki lembaga adat yang tumbuh secara tradisional;
3. c.memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat sebagai warisan leluhur;
4. d.memiliki norma hukum adat yang masih berlaku; dan
5. e.memiliki wilayah adat tertentu.
(2)Warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.orang yang lahir, tinggal, dan menetap di Kabupaten Teluk Bintuni;
2. b.orang yang mentaati hukum adat yang berlaku di Wilayah Adat di Kabupaten Teluk Bintuni;
3. c.orang yang menjalankan ritual adat dan budayanya; dan
4. d.orang yang secara turun-temurun hidup dan berkembang bersama di Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 6

(1)Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan sebagai subjek hukum.
(2)Pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum dijalankan oleh lembaga adat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya di Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri dari 7 (tujuh) suku, meliputi:
1. a.Suku Kuri;
2. b.Suku Wamesa;
3. c.Suku Irorutu;
4. d.Suku Sebyar;
5. e.Suku Simuri;
6. f.Suku Sougb; dan
7. g.Suku Moskona.
(2)Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g terdiri dari marga-marga sebagai pemilik wilayah adat, sumber daya alam, pengetahuan asli, kekayaan budaya, dan memiliki hak-hak tradisional lainnya sebagai Masyarakat Hukum Adat.
(3)Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Wilayah pemukiman Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Hutan Adat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Wilayah pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditetapkan menjadi Wilayah Pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni.
(2)Hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak ulayat;
2. b.hak marga atas tanah dan sumber daya alam serta pemanfaatannya;
3. c.hak memperoleh ganti rugi dari pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak luar;
4. d.hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
5. e.hak untuk mengurus diri sendiri;
6. f.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
7. g.hak atas spiritualitas dan kebudayaan; dan
8. h.hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Kewajiban Masyarakat Hukum Adat meliputi:
1. a.mentaati dan melaksanakan nilai dan norma hukum adat;
2. b.mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain; dan
3. e.kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

BAB V

WILAYAH ADAT

Pasal 10

(1)Wilayah adat terdiri dari tanah, hutan, perairan, bahan tambang, mineral dan sumber daya alam lain yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Wilayah adat terdiri dari:
1. a.wilayah pemanfaatan tradisional; dan
2. b.wilayah yang dianggap penting untuk dilindungi secara khusus pemanfaatannya.
(3)Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk:
1. a.kepentingan kultural;
2. b.kepentingan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari- hari; dan
3. c.kepentingan konservasi tradisional.
(4)Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan sejarah asal usul, dan disepakati oleh masyarakat yang wilayahnya berbatasan langsung.
(5)Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni serta kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
(6)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.pemilik;
2. b.letak;
3. c.luas; dan
4. d.batas wilayah.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…