DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kota yang. ienteram, tenib, nyaman dan sehat, diper1ukan pcngaturan terhadap ketcnterarnan dan ketertiban umum yang dapat melindungi warga kota scrta prasarana dan sarana perkotaan;
b.bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban U1llUIl1 dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar sebagai kebutuhan utama yang wajib dipenuhi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b eli alas, per1u mernbentuk Peraturan Daerah tentang Ketemerarnan dan Ketertiban Umum. 811PATITELUK B1NTUNI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAliA ESA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK 81NTUNI NOMOR 3 TAHUN 2016 BUPATI TELUK BlNTllNI PROVINSI PAPUA BARAT .................... 'vlengingat ." Menirnbang KETERTmAN UM UM. DAERAH KETENTERAMAN DANTENTANGPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI TEL UK BINTUNI dan Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)~

6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); II. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 20] I Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenJKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

Pasal 6

Setiap orang yang menggunakan/mcnumpang kendaraan dan/atau kendaraan urnum, dilarang membuang sampah dan membuang ludah pinang di dalam kendaraan dan keluar kendaraan.

Pasal 5

(1)Setiap pengendara kcndaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi :
1. a.tempat ibadah selama ibadah berlangsung;
2. b.sekolah selama proses belajar mengajar berlangsung;
3. c.rumah sakit I x 24 jam;
(2)Setiap pcngendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan suara kendaraannya diluar standar bunyi suara yang dimiliki kendaraan tersebut. Setiap orang atau badan, dilarang :
1. a.mengangkut koral, pasir, bahan berdebu dan bah an berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
2. b.mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
3. c.melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah bila tidak miliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

a.menutup jalan;
b.membuat atau memasang portal;
c.membuat at au memasang tanggul jalan;
d.membuat tidak berfungsi rambu-rarnbu lalu lintas;
e.memindahkan rambu-rambu lalu lintas f merusak rambu-rambu lalu lintas;
g.membongkar trotoar;
h.mernbongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
1. 1.mernbongkar, memindahkan dan merusak pagar pemisah jalan; J. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
k.melakukan perbuatan yang dapat berakibat gangguan pada bad an jalan, merusak sebagian atau seJuruh badan jaJan sehingga membahayakan keseJamatan berlalu lintas;
1. 1.menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan pemukiman.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

( 1) Setiap pejalan kaki, wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan;

(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan rambu penyeberangan atau zebra cross yang telah disediakan;
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/rnenumpang kendaraan umum (bus), wajib menunggu di halte atau di tcmpat pemberhentian yang telah ditetapkan;
(4)Setiap pengemudi kendaraan umum (bus), wajib berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan;
(5)Setiap orang atau badan, dilarang membuat rakit, keramba dan barang asing lainnya di sepanjang jalur kendaraan sungai.

22.Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindakan/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang mcmotong, menebang atau merusak hutan manggrove. BAD V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

(1)Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan tersebut agar tidak berkeliaran di jalan umum, di tempat umum dan di lingkungan pemukiman;
(2)Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mengurung hewan tersebut dalam kandang.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai dan laut.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangungan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

( l) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci kendaraan atau benda lain serta memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;

(2)Setiap orang dilarang mengambil air dari dalam kolam kelengkapan keindahan kota.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 9

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

a.membangun tempat mandi cuci kakus, tempat tinggal atau tempat usaha di atas bantaran sungai;
b.rnemasang/rnenempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran sungai; DAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…