DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang bantuan operasional pendidikan. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan keadilan, kepatutan, kemanfaatan, transparansi, kepastian hukum dan partisipasi. Maksud Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya Sekolah (SPP dan BP3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Operasional Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486)
13.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 57);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI Dan BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni.
8.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni.
9.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.Sekolah Negeri adalah sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh negara (pemerintah) dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia.
15.Sekolah Swasta adalah sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh pihak swasta (Yayasan, Kelompok Masyarakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat).
16.Pendidikan Formal adalah jenjang pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18.Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19.Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan non formal yang ditujukn kepada Warga Negara yang tidak menyenyam Pendidikan formal disekolah.
20.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
21.Keaksaraan Fungsional (KF) adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masayarakat penyandang buta aksara agar memiliki/mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan sekitarnya.
22.Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas Tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
23.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi Dana yang diberikan kepada sekolah Negeri/Swasta berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
24.Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BOP adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada sekolah negeri/ swasta berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
25.Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA.
26.Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu satuan pendidikan, Badan Pembantu Penyelengara Pembangunan (BP3).
27.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan keadilan, kepatutan, kemanfaatan, transparansi, kepastian hukum dan partisipasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya Sekolah (SPP dan BP3).

Pasal 4

(1)Tujuan umum BOP meliputi:
1. a.mendukung biaya pendidikan bagi peserta didik;
2. b.menyediakan layanan pendidikan yang baik dan bermutu; dan
3. c.memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.
(2)Tujuan khusus BOP meliputi:
1. a.membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama dari segala bentuk pungutan termasuk untuk kegiatan ekstra kurikuler;
2. b.melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran pada sekolah;
3. c.memelihara sarana dan prasarana pendidikan sekolah;
4. d.meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah;
5. e.meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan
6. f.meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

(1)Sasaran BOP adalah seluruh peserta didik pada satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
(2)Pendidikan Formal yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu :
1. a.TK (Taman Kanak-Kanak) /Sederajat;
2. b.SD (Sekolah Dasar) /Sederajat;
3. c.SMP (Sekolah Menengah Pertama) /Sederajat.
(3)Pendidikan NonFormal yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu :
1. a.PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
2. b.Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);
3. c.Pendidikan Keaksaraan (Fungsional).

BAB V

BESARAN BOP

Pasal 6

Besaran BOP yang diterima oleh satuan pendidikan formal dihitung berdasarkan:

a.jumlah peserta didik yang terdaftar pada data pokok pendidikan (DAPODIK);
b.lokasi satuan pendidikan (Kota, Pinggiran, Terpencil dan Terisolasi);
c.tingkat akreditasi satuan pendidikan;
d.jumlah minimal peserta didik per Satuan Pendidikan;
e.Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 7

(1)Perhitungan Besaran Pemberian BOP yang diterima oleh satuan pendidikan non formal dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah peserta didik yang terdaftar;
2. b.lokasi pendidikan; dan
3. c.Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Satuan Pendidikan.
(2)Pemberian BOP ditentukan berdasarkan:
1. a.hasil verifikasi proposal yang diusulkan;
2. b.hasil verifikasi lapangan terhadap pemohon; dan
3. c.laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP tahun sebelumnya.

Pasal 8

Perhitungan besaran BOP dan pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1)Jangka waktu pemberian BOP setiap tahun kepada masing-masing satuan pendidikan adalah selama 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
(2)Pemberian BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu Triwulan Pertama, Triwulan Kedua, Triwulan Ketiga dan Triwulan Keempat.
(3)Tahapan pemberian BOP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) harus dilengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan sebelumnya.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

Sumber BOP berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran berjalan dan dialokasikan pada kode rekening Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 tahun dalam DPA OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga setiap Tahun Anggaran.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…