JABATAN FUNGSIONAL
(1)Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon II/b
(2)Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon Ill/b
(3)Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III/b
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IV/ a I Paso.l5 ESELON,JABATAN PERANGKAT DAERAH BABV Pasal 4
(1)Susunan Organisasi SPBD t.erdiri dari :
1.Kepala Badan
2.Sekretariat, terdirt dati !
a.Sub bagian Umum
b.Sub Bagian Kepegawaian;
c.Subbagian Perencanaan Keuangan.
3.Bidang Pcncegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi;
a.Sub Bidang Pencegahan;
b.Sub Bidang Kesiapsiagaan.
4.Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi;
a.Sub Bidang Kedaruratan;
b.Sub Bidang Logistik.
5.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
a.Sub Bidang Rehabilitasi;
b.Sub Bidang Rekonstruksi.
6.Kclompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
SUSUNAN ORGANlSASI BABIV
c.Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
d.Pemantauan dan evaluasi tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; dan
e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
g.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Selcretaris Daerah.
N01\'lOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT: 412016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 101 ntuni September 2016 LU BtMTUNIf? - t Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. P.sal 8
(1)Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka daJam Pasal 47 ayat (58) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 80; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dengan dltetapkannya Peraturan Daerah in!, make. dalarn Bagian Kesembilan Belas yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dalam Pasal 47 ayat
(58)Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 80, Tam bah an Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian peru bahan sebagaimana tersebu t pada Lampiran 11Peraturan Daerah ini.
Paut 7 KETENTUAlt PENUTUP BAD VII
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPSD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat {3! Cuku p jelas Pasa13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat {3} Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Paaa11 II. PASAL DEMI PASAL Pemerintah dan Pemertntah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pcnyelenggaraan penanggulangan bencana.Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana ditingkat daerah ditangani oleh BPSD untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.Penyelenggaraan penanggulangan bencanamerupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan terhadap resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Berdasarkan hal-hal terse but diatas perlu dibentuk BPBD untuk mengantisipasi peristiwa atau rangkaian pei'istiWa. yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau faktor non alarn maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. . TENTANG PEMBENTUKAN OROANtSASI DAN 'rATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBDt I. UMUM Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PItNJ£LA8AN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUN] HOMOR 4 TABUK 2016 . . , -.. . .. ' . - - _. . - - j - - - - . - - .. -- - - - ..- - - - - - - - .. . - - .. _. - - . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 67 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas Pual6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasa15 Ayat {l) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas z I -c :::I: « z I (,!) ~ LU U Z LU « a.. Vi (,!) a.. « - z iii 2i .... .-..J ~ co z 5 « t! c 0... w !ill: r , i (,!) ~l z z z C§ z ~ ~« co ::z: co (!) en « CCI (!) ::> Vi V\ LU U V\ 0... ::5 z :5 ~ -c w ""c... « w a.. Q.. !ill: LU UJ !ill: [ I z ~ ~ t: (!)...J V'i (!) z ~ iii ::w:: z z 5 (.!' c( ::> ~ ~ (3 Vi :::I: a:: :.::: ~ ~ UJ t;; iii ai ::> a:: 0::: a:: ::> (!) z CCI ...J CCI tii UJ w Z 0 ::> iii ::> 0.. ::w:: ~ ~ V\ « V\ z ~ Z w s ::z: s 0 ~ « a:: LU ~ ii5 z « a:: « L.I.J ::> c =s « 0.. 0.. 0::: VI W L.I.J _:_j « c !ill: ~ VI t; ~ i3 ~ 0 ~ ~ ~ ...J Z Z Z ~ z « I 0 « ~ 0 co C co ~ iii S z co co ~ ::> ::> ::> « V\ a:: VI .2 a.. ~ ::'i « ~ w c ::> !ill: :::> « w « ~ a:: 0.. !ill: Q.. ::> « w u.J 0 ~ ~ (.!) LU ~ ~ ::> VI ~J n! 12 I i « t;j a:: ~ w "" ! i I ! i I I I I I __J _ .------1