DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, bahwa lambang daerah terdiri dari logo, bendera dan bendera jabatan kepala daerah, hymne dan mars maka Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI dan BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2.Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Daerah.
7.Mars adalah lagu yang mampu membangkitkan dan menggelorakan semangat membangun daerah guna mencapai masa depan.
8.Institusi Pendidikan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni.
9.Dewan Kesenian atau dengan nama lain adalah suatu wadah berhimpunnya para seniman yang berdomisili di Kabupaten Teluk Bintuni, yang berperan dalam rangka menggali, memelihara, dan mengembangkan potensi seni budaya yang ada dan hidup di masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
10.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Lambang Daerah Kabupaten Teluk Bintuni meliputi:
1. a.logo;
2. b.bendera;
3. c.bendera jabatan kepala daerah; dan
4. d.hymne dan mars daerah.
(2)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.Ketentuan Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

(1)Desain Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas 11 (sebelas) macam benda alam atau bangunan yang tata letaknya tersusun secara artistik meliputi:
1. a.Padi dan kapas;
2. b.Lidah api;
3. c.Tifa;
4. d.Busur;
5. e.Anak Panah;
6. f.Rig;
7. g.Daratan dan Gunung;
8. h.Gelombang Laut;
9. i.Batu Bara;
10. j.Pita;
11. k.Pilar.
(2)Wadah Logo Daerah berbentuk Persegi 5 (lima) yang mengandung arti bahwa Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan menuju Bintuni Baru berasaskan falsafah Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan
(3)Logo Daerah mempunyai ukuran sebagai berikut:
1. a.Tinggi = 8 cm;
2. b.Lebar atas = 8 cm;
3. c.Lebar bawah = 6 cm.
  1. 6.Ketentuan Pasal 4 dihapus
  2. 7.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Logo Daerah menggunakan 9 (Sembilan) warna yaitu: biru, putih, kuning muda, kuning tua, orange, merah, coklat, hijau dan hitam yang mempunyai makna sebagai berikut:

a.warna biru melambangkan kedamaian;
b.warna putih melambangkan kesucian;
c.warna kuning muda melambangkan kehidupan;
d.warna kuning tua melambangkan kepastian
e.warna orange melambangkan kesuksesan;
f.warna merah melambangkan keberanian dalam kebenaran;
g.warna coklat melambangkan kerja keras;
h.warna hijau melambangkan kesuburan dan kesejukan; dan
i.warna hitam merupakan manifestasi kekayaan alam (mineral) yang terkandung di dalam tanah.
1. 8.Ketentuan Judul Bab III dihapus.
2. 9.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Makna dari setiap gambar dan tulisan yang terdapat dalam Logo Daerah ini digambarkan sebagai berikut:

a.bingkai logo persegi 5 (lima) melambangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.merah putih dalam lidah api melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semangat pemerintah bersama masyarakat dalam berkarya membangun daerah, bangsa dan Negara;
c.pita bertuliskan “SEHATI MENUJU BINTUNI BARU” melambangkan kebhinekaan, suku, dan ras yang mengikat rasa persatuan dan kesatuan lahir batin melakukan perubahan menuju Bintuni baru;
d.padi dan kapas melambangkan perwujudan dari Pancasila sebagai tuntutan terhadap keadilan yang merata dalam setiap aspek pembangunan;
e.lima pilar melambangkan wujud 5 (lima) agama yang merupakan dasar pembangunan iman dan moral manusia, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama.;
f.tujuh keping batu bara melambangkan 7 (tujuh) suku pribumi, sedangkan merah putih melambangkan suku nusantara yang telah menyatu dan merasa memiliki daerah ini;
g.tifa, busur, dan anak busur melambangkan adat dan budaya;
h.percikan api dan batu bara melambangkan potensi kekayaan alam di sektor pertambangan;
i.daratan dan gunung melambangkan kekayaan hasil hutan dan mineral;
j.garis gelombang melambang potensi kekayaan alam;
k.lingkaran warna putih dan kuning muda melambangkan kehidupan rakyat dan pemerintah dengan hati yang suci bersatu membangun daerah menuju Bintuni baru;
l.pada bagian atas dalam logo tertulis “TELUK BINTUNI” adalah nama Kabupaten; dan
m.pada bagian bawah dalam logo tertulis “2003” adalah tahun dimulainya penyelenggaraan pemerintahan.
1. 10.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Hymne dan Mars Daerah adalah:
1. a.Hymne berjudul Hymne Teluk Bintuni; dan
2. b.Mars berjudul Mars Teluk Bintuni;
(2)Setiap orang yang berdomisili di Daerah wajib mengetahui, mengerti, dan menghayati Hymne dan Mars Daerah.

Pasal 6B

Pencipta, Notasi, dan Syair Hymne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan Pasal 7 dihapus.
12.Ketentuan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

(1)Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat digunakan pada:
1. a.bangunan resmi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kampung;
2. b.gapura dan bangunan lain serta tempat yang dipandang perlu;
3. c.tanda batas antar kabupaten;
4. d.kop surat/naskah dinas Pemerintah Daerah/Perangkat/Lembaga Daerah dan Pimpinan DPRD;
5. e.stempel Perangkat Daerah;
6. f.stempel jabatan Ketua DPRD;
7. g.lencana atau gambar; dan
8. h.kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain yang penggunaannya berkaitan dengan kepentingan dinas Pemerintah daerah.
9. i.Barang- daerah; dan
10. j.Masyarakat yang ditunjuk sebagai utusan atau duta daerah.
(2)Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada:
1. a.Pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan
2. b.Dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/ badan/ lembaga dari luar negeri.
  1. 14.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/di bagian dalam bangunan.
(2)Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
1. a.kantor Bupati;
2. b.kantor DPRD;
3. c.kantor Perangkat Daerah;
4. d.kantor Distrik;
5. e.kantor Kelurahan/Kampung;
6. f.rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati;
7. g.rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
8. h.rumah jabatan Sekretaris Daerah;
9. i.rumah jabatan Sekretaris DPRD; dan
10. j.fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
(3)Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
1. a.ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
3. c.ruang sidang DPRD;
4. d.ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
5. e.ruang kerja kepala Distrik
6. f.ruang kerja Lurah/Kepala Kampung;
7. g.ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
8. h.ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
(4)Penempatan Logo Daerah di bagian luar/di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

15.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

Pasal 8A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

Pasal 8A

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2006