DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Evaluasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten BovenDigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah KabupatenTelukWondama.
2.Kepala Daerahadalah Bupati Teluk Wondama.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwaklian Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
6.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentuyang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan pengundangan, dan penyebarluasan.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perdadan rancangan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
16.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
17.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satuatau lebih Kepala Daerah.
18.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
19.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD, adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
20.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
21.Peran serta mayarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan perda.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenTeluk Wondama.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah bersifat:
1. a.pengaturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
(4)Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propem Perda.
(2)Propem Perda bertujuan:
1. a.untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum Nasional;
2. b.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah;
3. c.pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu; dan
4. d.sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 4

(1)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(3)Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

(1)Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(2)Penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(3)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propem Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)Kepala SKPD menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
(3)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan:

a.kewenangan;
b.materi muatan; atau
c.kebutuhan dalam pengaturan.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
(3)Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2)Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil pemantapan konsepsi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakatimenjadi Propemperda.
(4)Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
(5)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…