DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2022;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 2 11.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5234)sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhirdenganUndang-UndangNomor13 tahun 2022tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor12 Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang- Undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2022 Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6801); 12.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah{LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TembahanlembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang PerubahanKedua atasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5678); 13.Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentangHubungan Keuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor4, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6757); 14.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2001tentangPajak Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor118,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4138); 15.PeraturanPemerintahNomor66Tahun2001tentangRetribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor119, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4139);
16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor48,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4502)sebagaimanatelah diubah denganPeraturanPemerintahNomor74Tahun2012 tentangPerubahan atas PeraturanPemerintahNomor23Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor171, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5340);
17.PeraturanPemerintahNomor56 Tahun2005tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik 3 Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor l);
29.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
30.Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DAN BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 5

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan realisasi anggaran;
b.Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Neraca;
d.Laporan operasional;
e.Laporan arus kas;
f.Laporan perubahan ekuitas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun 2022 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 980.468. 715.806,89
b.Belanja Rp. 874.032.730.931,40
c.Transfer 125.567 .244.600,00
d.SURPLUS/ (DEFISIT) Rp Pembiayaan - Penerimaan Rp. 37.109.135.674,97 - Pengeluaran Rp. 650.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. Sisa Lebih Pembiayaan Rp. Anggaran (SILPA)

Pasal 3

(19.131.259.724,51) 36.459.135.674,97 17 .327 .875. 950,46 Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.52.856.903.607,11) dengan rincian sebagai berikut:

a.Realisasi
b.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Selisih Lebih/ (Kurang) Rp. 980.468.715.806,89 Rp.1.033.325.619 .414,00 (Rp. 52.856.903.607,ll) 2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.69.399.539.786,60) dengan rincian sebagai berikut:
a.Realisasi Rp.874.032.730.931,40
b.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.943.432.270.718,00 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 69.399.539.786,60) 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.38.064.800,00) dengan rincian sebagai berikut: 6
a.Realisasi
b.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Selisih Lebih/ (Kurang) Rp.125.567.244.600,00 Rp.125.529.179.800,00 (Rp. 38.064.800,00) 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.16.927.370.436,15 dengan rincian sebagai berikut:
a.Realisasi
b.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah peru bahan Selisih Lebih/ (Kurang) (Rp. 19.131.259.724,51) (Rp.35.635.831.104,00) _ Rp.16.504.571.379,49 5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 26.695.429,03) dengan rincian sebagai berikut:
a.Realisasi Rp. 37 .109.135.674,97
b.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Realisasi Selisih Lebih/ (Kurang) 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.850.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Rp. 37 .135.831.104,00 (Rp. 26.695.429,03)
a.Realisasi
b.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Selisih Lebih/ (Kurang)

Pasal 4

Rp. 650.000.000,00 Rp.1.500.000.000,00 - Rp. 850.000.000,00 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-Lain Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Rp 17.135.831.104,97 Rp 17.109.135.674,97- Rp 26.695.430,00 Rp 17.327.875.950.46 Rp 17 .354.571.380,46 Rp 00,00 Rp (26.695.430,00) RP 17.327.875.950,46 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 7

a.Jumlah Asset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.216.198.763.211,0l Rp. 25.152.635.443, 70 Rp. 2.191.046.127.767,31 Pasal 6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a.Pendapatan-LO
b.Beban-LO
c.Surplus/Defisit dari Operasi d Surplus/Defisit dari Operasi
e.Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos
f.Luar Biasa Pos Luar Biasa - Pendapatan Luar Biasa - Beban Luar Biasa
g.Surplus/Defisit - LO

Pasal 7

Rp. 917.724.973.322,89 Rp. 790.502.982.970,53 Rp. 127.221.990.352,36 Rp. 9.924.796.141,34 Rp. 137.146.786.493,70 (Rp. 27.203.807.498,00) Rp. 109.942.978.995,70 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. Saldo Awal Per 1 Januari 2021 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2021

Pasal 8

Rp. 17.548.530.536,97 Rp. 233.925.210.228, 13 Rp. (253.733.165.382,64) Rp. 20.000.000.000,00 Rp. (412.699.432,00) 17 .327 .875. 950,46 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut: Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Ekuitas Lainnya Ekuitas Akhir Rp 2.l 14.608.390.409,75 Rp 109.942.978.995,70 Rp 00,00 Rp (133.505.241.638, 14) Rp 2.191.046.127.767,31 8

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: I. Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Neraca; Lapo ran Arns Kas (LAK); Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan Penyisihan Dana Bergilir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; Daftar Dana Cadangan; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 9 II Lampiran II III Lampiran III IV Lampiran IV v Lampiran V VI Lampiran VI VII Lampiran VII VIII Lampiran VIII IX Lampiran IX x Lampiran X XI Lampiran XI XII Lampiran XII XIII Lampiran XIII XIV Lampiran XIV xv LampiranXV XVI Lampiran XVI XVII Lampiran XVII XVIII Lampiran XVIII XIX Lampiran XIX XX Lampiran XX Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 21 Agustus 2023 BUPATI TELUK WONDAMA, CAP/TTD HENDRIK S. MAMBOR Diundangkan di Rasiei pada tanggal 21 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, CAP/TTD ASERWAROY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHON 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINS! PAPUA BARAT (2/8/2023). 10 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATENTELUKWONDAMA NOMOR1TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2022

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…