DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang diiabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan platon anggaran yang telah dlsepakatl bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal27 Oktober 2012; BUPATI TELUK WONDAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERA TURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN'2015 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
1. 119.Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4139);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan l.ernbaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penqelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4400); 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421); 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Repubiilk Indonesia Nomor 4548); 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4438); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4090); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2001 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4138); --- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4416) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerlntah Nomon 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4540); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanq Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4502); 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4503); 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4574); 20 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republlk IndoneslaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4575); 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4576); 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4578); 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4614); 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 91.277.858.000,00 378.341.362.000,00 Rp Rp pendapatan:

a.Bagi Hasll PajaklBagi Hasil Bukan Pajak
b.Dana Alokasi Umum 210.000.000,00 3.022.000.000,00 204.000.000,00b. Hasil Retribusi Daerah Rp
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp Dipisahkan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp Sah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a.Pendapatan Pajak Daerah Rp 4.064.000.000,00 539.064.900.000,00 118.395.997.424,00 Rp' Rp
b.Dana Perimbangan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: !
a.Pendapatan Asli Daerah Rp 7.500.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 39.000.000.000,00 0,00 Rp Penerimaan Rp Pengeluaran RP ------------------ Pembiayaan Neto 42.000.000.000,00 3.000.0000.000,00 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan BeJanjaDaerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan daerah Rp 664.960.897.424,00
2. 2.Belanja daerah Rp ,703.960.897.424,00 Surplus! (defisit) Rp (39.000.000.000,00)
c.Pembiayaan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA Dan BUPATI TELUKWONDAMA .! ....._ .,~ 0,00b. Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah Rp sebelumnya

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp 3.000.000.000,00 Daerah 0,00a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp Pasal 4
(1)Pemblayaan Daerah sebagalmana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 42.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 3.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
(3)Belanja Langsung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawal Rp 38.028.955.500,00 • b. Belanja Barang dan Jasa Rp 257.386.941.670,00
2. c.BelanjaModal Rp 192.759.624.174,00 1.500.000.000,00Hpf. Belanja Tidak Terduga Pasal 3
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp 215.785.376.080,00
2. b.Belanja Langsung Rp 488.175.521.344,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.BelanjaPegawai Rp 151.411.008.080,00
2. b.Belanja Subsidi Rp 0,00
3. c.Belanja Hibah Rp 26,880.043.000,00
4. d.Belanja Bantuan Soslal Rp 17.994.325.048,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp 18.000.000.000,00 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 104.307.160.856,00 10.088.836.568,00 Rp Rp 4.000.0000.000,00Rp terdiri dari jenis pendapatan:
6. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
7. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
8. c.Pendapatn Lainnya . Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaqai landasan operasional pelaksanaan APBD.

2.Lampiran II
3.Lampiran III
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.- Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII 13 Lampiran XIII Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :
1.Lampiran I Ringkasan APBD Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, orqanlsasl, pendapatan, belanja dan pembiayaan Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Oaerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun ini Daftar dana cadangan daerah Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2015 NOMOR 1&IIt1.'rI... KARUBUY, M.Si 'NoI,.I;I~Q7' 2 198002 1 005 " Diundangkan di Rasiei pada tanggal Drs. ALBERTH H. TOREY, MM. Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI TELUK WONDAMA ): Drs. ALBERTH H. TOREY, MM Rasiel, 31 December 2014 BUPAn TELUK WONDAMA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN PEMBIAYAAN NETTO 39.000.000.000,00 ~----~~~~~~ 3.000.000.000,00 42.000.000.000,00 ------------.---- 3.000.000.000,00 42.000.000.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH PENERlMAAN PEMBlAYAAN DAERAH Penertmaan Plnjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasl) Pemerlntah Daerah SURPLUS I (DEFISlT) (39.000.000.000,00) ~ ..........~~ ...............~~ 488.175.521.344,00 --_ .. ---------------- 38.028.955.500,00 257.386.941.670,00 192.759.624.174,00 1.500.000.000,00 151.411.008.032,00 26.B80.043.000,00 17.994.325.048,00 18.000.000.000,00 215.785.376.080,00 BELANJA BELANJA nD~K LANGSUNG Belanja Pegawal Belanja Hlbah Belanja Bantuan SosIal Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tldak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja pegawal Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 703.960.897.424,00 4.000.000.000,00 104.307.160.856,00 10.088.836.568,00 118.395.997.424,00 - . 91.277.858.000,00 378.341.362.000,00 69.445.680.000,00 Pendapatan Pajak Daerah Hasll Reb1buslDaerah HasHPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagl Hasll Pajak/Bagl Hasil Bukan Pajak Dana Alokasl Umum Dana Alokasl Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagl HasHPajak dart Provinsl dan Pemertntah Daerah Lainnya Dana Penyesualandan Otonoml Khusus Pendapatan Lalnnya 4.064.000.000,00 204.000.000,00 3.022.000.000,00 2}0.000.000,00 539.064.900.000,00 PENDAPATAN 664.960.897.424,00 PENDAPATAN ASU DAERAH 7.500.000.000,00 3
3.1 3.1.4 3.2 3.2.2
2.1 .8 2.2 2.2. 1 2.2.2 2.2.3 2
2.1
2.1. 1 2.1.4
2.1 . 5
2.1 .7 1 1.1
1.1. 1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2
1.2.1
1.2.2 1.2.3 1 . 3 1.3.3 1.3.4 1.3.6 2 31 URAIAN JUMLAH 0,00 NOMOR URUT ~ PEM~RlNTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA RINGKASAN APBD TAHUNANGGARAN2015 • Tangga' : 31 December 2.014

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…