Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I :
Lampiran I.1 : Lampiran I.2 : Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,Program dan Kegiatan;dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : LPE;
e.Lampiran V :
Lampiran VI : Neraca; Laporan Arus Kas;
f.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
g.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
h.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Pinyisihan Piutang Tidak Tertagih;
i.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergilir dan Penyisihan Dana Bergilir;
j.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
k.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
l.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
m.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
n.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
o.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
p.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
q.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
r.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
s.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Badan Usaha Milik daerah/Perusahaan daerah.