Panduan dan Pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penerapan protokol percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19
Memuat teks peraturan…
bah wa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ten tang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalarn Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; BUPATITELUKWONDAMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 2 TAHUN 2021 BUPATI TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4245); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1984 tentang Wabab Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1984 Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); KabupatenBintang,PegununganKabupaten 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Mengingat 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un dang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tabun 2020 ten tang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 91, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tabun 2018 ten tang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 34); 14. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor2036); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 249); DaerabKeuanganPengelolaanten tang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama. 4. Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOLPP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama. 6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pemah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)antara lain gejala gangguan pemapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (limasampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari. 7. Gugus/ Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUMPROTOKOL KESEHATANSEBAGAIUPAYAPENCEGAHANDAN PENGENDALIANCORONA VIRUSDISEASE 2019. Menetapkan
MEMUTUSKAN: BUPATI TELUK WONDAMA dan Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk: a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19; b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawabjpemilik danjatau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan Pasal3 Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran penerapan protokol percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal2 9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitasi umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. 10. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang ke Daerah. 11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum. GugusjSatuan Tugas COVID-19 adalah GugusjSatuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten TelukWondama. 8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok,atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabunj handsanitizer, menggunakan masker sertajagajarak agar tidak terjadi kerumunan. Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan memenuhi protokol kesehatan, meliputi: Bagian Kedua Kewajiban Pasal6 e. pelaku perjalanan. Subjek pengaturan ini melipui: a. perorangan, melakukan 4Myakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan; b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang; c. pengelola, penyelenggara,atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; d. penyelengggarakegiatan hajatan; dan Bagian Kesatu Subjek Pengaturan
BABIV PELAKSANAAN d. sosialisasi dan Partisipasi; dan e. pendanaan. c. sanksi; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. pelaksanaan; b. monitoring dan evaluasi; Pasal4 BAB III RUANGLINGKUP d. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. a. bagi perorangan: 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air menga1ir; 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); b. bagi pelaku usaha, pengelola,penyelenggara,atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum: 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; 2) penyediaan sarana cud tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 3) upaya identifikasi ipenapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksilingkungan secara berkala; 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan 7) fasilitasi deteksi dini (termo gun) dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. c. bagi penyelenggarakegiatan hajatan: 1) mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Kampung/Lurah dan mengetahui Polseksetempat; 2) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; Tempat dan fasilitas umum meliputi: a. perkantoranjtempat kerja, usaha, dan industri; b. sekolahj institusi pendidikan lainnya; c. tempat ibadah; d. transportasi umum; e. toko, pasar modem, dan pasar tradisional; Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum
3) menyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ; 4) pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lokasi kegiatan hajatan; 6) memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan 7) fasilitasi deteksi dini (termo gun) dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;dan 8) membuat surat pemyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup; d. Bagi pelaku perjalanan: 1) kondisi sehat dari Covid-19; 2) dalam hal Pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari wilayahj daerah zona Merah, maka wajib menunjukkan Hasil Tes Rapid non reaktif atau Hasil Tes PCRNegatif. 3) wilayah Zona Merah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan. 4) pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib melakukan Tes PCR atau Tes rapid apabila berdasarkan pemantauan petugas Puskesmas atau satgas penanganan covid-19 Kabupaten diwajibkan melakukannya. Pasal9 (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, penyelenggara kegiatan hajatan dan pelaku perjalanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa: a. bagi perorangan: Bupati berwenang untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan diwilayah: a. perkantoran milik pemerintah daerah termasuk kantor instansi vertikal; b. sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; c. terminal, pelabuhan, dan bandar udara; d. transportasi umum lintas KabupatenjKota dan lintas Provinsi; e. kendaraan pribadi; f. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan g. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV SANKSI Pasal8 n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. pedagang kaki limajlapak jajanan; 1. perhotelanj penginapan lain yang sejenis; J. fasilitas pelayanan kesehatan; k. tempat wisata; 1. fasilitas pelayanan kesehatan; m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; f. apotik dan toko obat; b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum: 1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. denda administratif untuk usaha kecil sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), usaha menengah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan usaha besar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 3. penghentian operasional atau penutupan sementara usaha, danjatau 4. pencabutan izin usaha. c. bagi penyelenggara kegiatan hajatan dapat dikenai sanksi: 1. teguran lisan atau teguran tertulis; danj atau 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan. d. bagi pelaku perjalanan: 1. denda administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 2. rapid test di tempat. (3)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, huruf b huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah danj atau instansi terkait dan dapat didampingi Pihak Kepolisian, Tentara Nasional indoneia dan Gugus Tugas Kabupaten Teluk Wondama. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk, maka KTPdititipkan di Kantor Distrik setempat. 1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. kerja sosial; 3. denda administratif sebesar Rp.l00.000,00 (seratus ribu rupiah); 4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 hari; danjatau 5. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara NasionalIndonesia (TNI)dan KepolisianNegara Republik Indonesia (PoIri)untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Distrik untuk penerapan sanksi di tingkat distrik. (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. (3~ Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2 dan huruf d angka 1 merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lru:nbat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTPsebagai jaminan.
(6) Perorangan yang mengambil Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7)dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengambilan Kartu Tanda Penduduk Kurang dari 3 (tiga) hari wajib menunjukkankepemilikanmaskersebanyak4 (empat)buah; dan b. pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 3 (tiga) hari wajib menunjukkankepemilikanmaskersebanyak8 (delapan)buah; (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait inforrnasi / edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID 19 kepada masyarakat. (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, melibatkan: a. Forum Pimpinan Daerah;
BAB VII SOSIALISASI
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan masyarakat. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan Protokol Kesehatan; b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan; dan c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan. BABVI PARTISIPASIMASYARAKAT (1) Ketentuan lebih Ianjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan. (2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah rnr.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan BABXI
KETENTUAN PENUTUP BABX KETENTUAN PERALlHAN Pasal 18 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 17 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BABIX PENDANAAN (7) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang rnembidangi kebencanaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan PolisiPamong Praja dan bekerja sarna dengan KepolisianRepublik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Gugus Tugas Kabupaten Teluk Wondama. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16 h. pemuka agama; c. tokoh adat; d. tokoh masyarakat; dan e. un sur masyarakat lainnya. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR: (3/15/2021) LEMBARANDAERAH KABUPATENTELUKWONDAMATAHUN2021 NOMOR2 DENNYSIMBAR KABUPATENTELUK WONDAMA, Diundangkan di Rasiei pada tanggal16 Juni 2021 S. MAMBOR Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 16 Juni 2021 PARAF HlRARKI Sekretaris Daerah \ Asisten Bid. ~=~tahan dan Kesejahteraan at KabagHukum ~ I Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondarna. .......................................................... PETUGASPELANGGAR, (tempat), (tanggal) (sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... Peraturan Daerah Kab. Teluk Wondama Nomor... Tahun 2020 ten tang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019) Sjehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adminitratif berupa: []- Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat [J Pelaksanaan KeIja Sosial berupa: Atau Denda Administratif sebesar Rp.l00.000,OO(seratus ribu rupiah). No.KTP Tempat/tgl.lahir Alamat Pekerjaan Tempat Kejadian Jenis Pelanggaran Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul. WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Teluk Wondama melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut: Nama SURATTANDABUKTIPELANGGARAAN a. Perorangan: FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal : 16 Juni 2021 Se PARAF HIRARKI PETUGASPELANGGAR, (tempat). (tanggal Penutupan Sementara Pencabutan Izin . (sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kab. Teluk Wondama Nomor ... Tabun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019) ehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi adm.initratif berupa: Teguran LisanjTeguran Tertulis Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat Denda Administratif sebesar Rp ( ) Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan nis Pelanggaran P da hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar p kul.. WIB,saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan P negakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan P ngendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Teluk Wondama m lakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai b SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
Membuka PDF…