DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai tentang Pelayanan Publik

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,hurufc, dan huruf d,perlu,

Menetapkan

menetapkan... menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia ... 28 Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia ... 29 Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ... 30 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten Teluk Wondama yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
5.Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
6.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8.Organisasi pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Pelaksana adalah perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah.
10.Masyarakat adalah seluruh penduduk baik orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
13.Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian ... 31 penyampaian infonnasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
14.Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
15.Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
17.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
18.Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh pihak ketiga mediator ataupun lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:

a.terwujudnya kepastian hukum tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan publik di Daerah;
b.terwujudnya sistem pengelolaan pelayanan publik yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik dan nilai-nilai luhur di Daerah;
c.terpenuhinya hak masyarakat di Daerah dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal;
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik di Daerah; dan
e.terwujudnya partisipasi yang efektif dan budaya ketaatan hukum Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai peraturan yang berlaku. 32

Pasal 4

( 1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh organisasi pelaksana pelayanan publik di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan infonnasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. {3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

( 1) Bupati bertindak sebagai Pembina pengelolaan pelayanan publik di Daerah.

(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.
(3)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRK.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan pelayanan publik di Daerah.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengkoordinasikan kelancaran pengelolaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap perangkat daerah;
2. b.melakukan evaluasi pengelolaan pelayanan publik; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah kepada Pembina. 33

Pasal 7

(1)Organisasi Penyelenggara pelayanan publik dapat dibentuk di setiap Perangkat Daerah, Badan U saha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang beroperasi di Daerah, tennasuk badan pengelola kawasan dan lembaga terkait lainnya.
(2)Organisasi Penyelenggara meliputi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik, Badan U saha Milik Daerah, korporasi, maupun lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Inspektorat;
3. c.Badan;
4. d.Dinas;
5. e.Kantor;
6. f.Distrik;
7. g.Kelurahan;
8. h.Pemerintah Kampung; dan
9. i.Lembaga lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(4)Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bertugas:
1. a.merumuskan kebijakan internal Perangkat Daerah tentang pelayanan publik;
2. b.memberi arahan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan pelayanan publik Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(5)Pimpinan Perangkat Daerah dalarn menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban:
1. a.mengumumkan kebijakan internal tentang pelayanan publik, basil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta basil koordinasi di Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
2. b.memberikan hukuman atau penghargaan kepada pelaksana pelayanan publik di Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(6)Penyelenggaraan pelayanan publik di setiap Organisasi Penyelenggara, paling sedikit meliputi:
1. a.kegiatan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan data dan informasi;
4. d.pengawasan internal;
5. e.kegiatan penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. f.kegiatan ... 34
7. f.kegiatan pelayanan konsultasi. {7) Ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah tanggung jawab masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Pasal 8

( 1) Dalam rangka mempermudah pengelolaan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan pengelolaan sistem pelayanan terpadu.

(2)Pengelolaan sistem pelayanan terpadu dapat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perijman dan/atau lembaga lainnya yang ditunjuk Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Organisasi Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan organisasi penyelenggara secara berkala dan berkelanjutan.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi, Organisasi Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana.
(3)Evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/ atau penyempumaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Organisasi Penyelenggara wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(2)Organisasi Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerj a.
(3)Organisasi Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.
(4)mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi ditentukan oleh Organisasi Penyelenggara. 35

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…