DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keenom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3.Bupati adalah Bupati Teluk Wondama;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Wondama;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama. 11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. 13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 15.Distrik adalah sebutan lain dari kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. 2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. 7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
9. 9.Dinas Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja;
10. 10.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
11. 11.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. 12.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;
13. 13.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan urusan pemerintahan di bidang statistik;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B meneyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan ketentraman dan ketertiban dan sub urusan kebakaran;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan pelatihan;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan bencana;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Distrik Wasior dengan Tipe A, yang terdiri atas Kelurahan Wasior;
2. b.Disitrik Teluk Duairi dengan Tipe A;
3. c.Distrik Soug Wepu dengan Tipe A;
4. d.Distrik Kuri Wamesa dengan Tipe A;
5. e.Distrik Naikere dengan Tipe A;
6. f.Distrik Wondiboi dengan Tipe A;
7. g.Distrik Roswar dengan Tipe A;
8. h.Distrik Rumberpon dengan Tipe A;
9. i.Distrik Rasiei dengan Tipe A;
10. j.Distrik Wamesa dengan Tipe A;
11. k.Distrik Windesi dengan Tipe A;
12. l.Distrik Nikiwar dengan Tipe A;
13. m.Distrik Roon dengan Tipe A;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Tugas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan non formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…