DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4245);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ... Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara ... 152 Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ... 153 Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana lnduk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 N omor 1 781);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2011 Nomor 12);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. BABI ... 154

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
5.Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten Teluk Wondama yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10.Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Kepala Distrik adalah pimpinan Perangkat Daerah Distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Teluk Wondama.
13.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14.Lurah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
15.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Teluk Wondama. 1 7. Perangkat ... 155
17.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP-Kampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Teluk Wondama.
26.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
32.Indikator ... 156
32.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
33.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
34.Reses adalah suatu kegiatan anggota DPRK dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
35.Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencakan program/kegiatan

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
c.mewujudkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politik;
d.atas-bawah (top-down); dan
e.bawah-atas {bottom-up). 157

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

( 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

(2)Perencanaan pembangunan daerah dilalrukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
(5)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
(6)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumberdaya, dan memperhatikan fungsi waktu.

BAB IV

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

( 1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.

(2)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan Kampung yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRK.
(3)Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD; dan
3. d.RKPD;
(4)Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Renstra PD; dan
2. b.Renja PD.
(5)Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah dan diwujudkan dalam bentuk:
1. a.RPJM ... 158
2. a.RPJM-Kampung; dan/atau
3. b.RKP-Kampung.
(6)Ketentuan mengenai pedoman perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peratuan Bupati.

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

(1)Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
1. a.persiapan penyusunan RPJPD;
2. b.penyusunan rancangan RPJPD;
3. c.penyusunan rancangan RPJPD;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir RPJPD.; dan
6. f.penetapan RPJPD;
(2)Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
1. a.persiapan penyusunan RPJMD;
2. b.penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. c.penyusunan rancangan RPJMD;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. f.penetapan RPJMD;
(3)Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
1. a.persiapan penyusunan RKPD;
2. b.penyusunan rancangan awal RKPD;
3. c.penyusunan rancangan RKPD;
4. d.pelaksanaan Musrenbang;
5. e.perumusan rancangan akhir RPD; dan
6. f.penetapan RKPD;
(4)Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan urutan:
1. a.persiapan penyusunan Renstra PD;
2. b.penyusunan rancangan awal Renstra PD;
3. c.penyusunan rancangan Renstra PD
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir Renstra PD; dan
6. f.pen eta pan Renstra PD.
(5)Penyusunan ... 159
(5)Penyusunan Renja PD dilakukan melalui urutan:
1. a.persiapan penyusunan Renja PD;
2. b.penyusunan rancangan awal Renja PD;
3. c.penyusunan rancangan Renja PD
4. d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. e.perumusan rancangan akhir Renja PD; dan
6. f.penetapan Renja PD. Bagi.an Kedua RPJPD

Pasal 9

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(2)Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi dan RTRW.
(3)Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 10

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
(3)Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan seluruh anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
(4)Dalam melaksanakan Musrenbang RPJPD, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (public hearing), serta penjaringan aspirasi.
(5)Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD, diatur dengan Peraturan Bupati. 160

Pasal 11

(1)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan basil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD.
(3)Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhimya RPJPD tahun berjalan, rancangan peraturan daerah tentang RPJPD harus disampaikan kepada DPRK.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…