DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJPD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan . . . tfj Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5.Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6.Visi adalah rumusan um um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Tujuan . . . !
8.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 5 (lima) tahunan.
9.Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah. 10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pem bangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi. 1 1 . Strategi adalah langkah-langkah berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 14.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan ke bijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif. 15.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 16.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

( 1) Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia emas 2045 yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik serta kewenangan Daerah.

(2)Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.sebagai . . .
2. a.sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. b.sebagai dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan Visi, Misi, dan Program bagi calon Bupati;
4. c.sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah; dan
5. d.sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025-2045.

BAB II

SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

(1)Sistematika RPJPD meliputi:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.bab IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V Arah Kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanDaerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian dan dilaksanakan sesuai perundang-undangan. evaluasi dengan pelaksanaan RPJPD ketentuan peraturan BAB VI . . . DEN

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah rm mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ditetapkan di So'E pada tanggal 5 Fcdror 202& Pj. BUPATI TIMOR ENGAH SELATAN, SEPERIUS E. SIPA So'E « V UPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOREG PE TURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : / /2025 PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN Pit. Asisten Pemerintahan . , Kepala Bagian Hukum ti f Perancang Peraturan Perundang jl Undangan Ahli Muda PARAF HIERARKI PENETAPAN Pi. Sekretaris Daerah Pit. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hukum PENJELASAN . . . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR I TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal yang menentukan arah pembangunan ke depan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adanya perencanaan pembangunan yang disusun secara baik akan berimplikasi pada penyelenggaraan pembangunan yang optimal. Rencana pembangunan yang baik harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Secara esensial, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Perencanaan pembangunan yang demikian dikenal sebagai perencanaan pembangunan tersistem. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: a) rencana pembangunan jangka panjang; b) rencana pembangunan jangka menengan; dan c) rencana pembangunan jangka pendek. Rencana pembangunan ini meliputi rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah provinsi dan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota yang disusun secara holistik dan integratif. RPJPD . . . RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat ( 1) maka RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda. RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun mengangkat Visi «TIMOR TENGAH SELATAN (BERINTEGRITAS, KREATIF, MAJU, BERBUDAYA, BERKELANJUTAN) MENUJU INDONESIA EMAS 2045". Isi dan uraian RPJPD Tahun 2025-2045 didalam lampiran meliputi:

a.bab I pendahuluan;
b.bab II gambaran umum kondisi Daerah;
c.bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
d.bab IV Visi dan Misi Daerah;
e.bab V Arah Kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
f.bab VI penutup. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR I . LAMPIRAN . . . 2025-2045 ini NEKAFMESE SEJAHTERA,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…