DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Materi Pokok terdiri dari: I Ketentuan Umum; II Pembangunan Kepariwisataan Daerah; III Pengawasan dan Pengendalian; IV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.k.ekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis; J 4. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata rnaupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
1. 15.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
2. 16.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
3. 17.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
4. 18.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
5. 19.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kepariwisataan.
6. 20.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
7. 21.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisrne operasional yang berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
8. 22.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pernerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
9. 23.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
10. 24.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pernenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. 25.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. Pasa.16 Kedudukan RJPPARKAB adalah sebagai:
a.pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan di Daerah; dan
b.pedoman bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) Kepariwisataan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Q Kepariwisataan di Daerah.

Pasal 5

RIPPARKAB sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Tahu n.

Pasal 4

( 1) Pelaksanaan RIPPARKABsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

(2)Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
1. a.tahap pertama Tahuri 2018-2020; dan
2. b.tahap kedua Tahun 2021-2025.

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.pembangunan DPD;
2. b.pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah;
3. c.pembangunan lndustri Pariwisata Daerah; dan
4. d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meruuat:
1. a.prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
2. b.visi;
3. c.misi;
4. d.tujuan;
5. e.sasaran;
6. f.arah pembangunan Kepariwisataan;
7. g.kebijakan Pembangunan Kepariwisataan;
8. h.strategi Pembangunan Kepariwisataan yang meliputi: 1) strategi pengembangan Destinasi Pariwisata; 2) strategi pengembangan Industri Pariwisata; 3) strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan 4) strategi pengembangan Kelernbagaan Pariwisa.ta.
9. h.indikasi program.
(4)RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. J. kesetaraan; dan
1. k.kesatuan. c.
2. e.memiliki kon tribu si yang nyata dan/ atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
3. f.memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun in ternasional.
(2)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
1. a.cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa / kelurahan;
2. b.memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengem bangan pariwisata yang mempunyai pengaruh pen ting dalam beberapa aspek pernbangunan; memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
3. d.merniliki furigsi dan peran strategis dalam rnenjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
4. e.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pernanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; merniliki poten.si daya tarik wisata;
5. g.memiliki poten.si aksesibilitas yang memadai; penggerak sistemik sekitar baik lokal,
(1)Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
1. a.memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
2. b.memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.memiliki posisi strategis sebagai simpu1 pembangunan Kepariwisataan di wilayah nasional dan regional;
4. d.memiliki potensi produk wisata masa depan;

BAB II

PEMBANOUNAN KEPARTWTSATAAN DAERAH f.

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a.KSPD; dan
b.KAPD.

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a rneliputi:

a.perwilayahar: Pembangunan DPD;
b.pembangunan DTW;
c.pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d.pembangunan Praearana Umum, Fasilitas Umurn dan Fasilitas Pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 8

kecamatan Kota SoE dengan DTW andalan adalah Situs Air Berubah Menjadi Anggur yang didalam pengembangannya diselenggarakan kegiatan wisata rohani secara reguler (tahunan); 2) kecamatan Mollo Selatan dengan DTW andalan adalah Taman Rekreasi Buat; dan 3) kecamatan Mollo Tengah dengan DTW andalan: a) air Terjun Oehala; b) panorama alam Oelbubuk, diwaktu yang akan dikembangkan menjadi wisata minat khusus (buatan); dan c) kualeu, perkampungan adat dengan sentra kerajinan anyaman bambu dan dikembangkan menjadi desa wisata yang menjadi Pusat Industri 4) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "A" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan} berdasarkan kecenderungan pasar.

b.KAPD dari KSPD "B" adalah: 1) kecamatan Mollo Utara, dengan DTW andalan: a) fatunaususu; b) fatukolen; c] desa Nefokoko, tempat penyebaran agama Protestan pertama kalinya di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan d) sonaf Ajaobaki pada Desa Ajaobaki, di waktu mendatang dikembangkan menjadi desa wisata dengan basis pusat industri dan penjualan produk kerajinan daI1 pusat kesenian/budaya lokal. 2) kecamatan Fatumnasi dengan DTW andalan: a) gunung Mutis; b) cagar Alam Mutis - Timau ; dan (l} KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:
a.KSPD "A" mencakup Kecamatan Batu Putih , Kota SoE, Mollo Selatan, Mollo Tengah dan Amanuban Barat;
b.KSPD "B" mencakup Kecamatan Mollo Utara, Mollo Barat, Nunbena, Tobu, Fatumnasi dan Polen;
c.KSPD "C" mencakup Kecamatan Kuatnana, Amanuban Tengah, Oenino, Amanuban Timur, Fatukopa dan Kie;
d.KSPD "D" mencakup Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Noebeba, Kuanfatu, Ko1bano, Kot'olin dan Amanatun Selatan; dan
e.KSPD "E" mencakup Kecarnatan Nunkolo, Noebana, Santian, Fautmolo, Boking, Toianas, Kokbaun dan Amanatun Utara.

(2)KAPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah Kecamatan tertentu yang terdapat pada setiap KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan DTW yang diandalkan untuk memicu perkembangan pariwisata pada masing-rnasing KSPD yang melipu ti:
1. a.KAPD dari KSPD "A" adalah: 1)
2. h.memiliki ketersediaan Fasilitas Umurn dan Fasilitas Pariwisata;
  1. 1.merniliki aktivitas sosial budaya rnasyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan Kepariwisataan; dan
3. j.pengembangannya lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 10

4) kecamatan Oerrino dengan DTW andalan Eloabi sebagai tempat masuknya agama Katolik di wilayah Banam pada Tahun 1524; 5) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "C" ini akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar.

d.KAPD dari KSPD "D" adalah: 1) kecamatan Kualin dengan DTW andalan adalah: a) air terjun Oemaman; b] pantai Oetune; dan c) desa di sekitar pantai Oetune di waktu mendatang dikernbangkan menjadi desa wisata berintikan kegiatan/ eksibisi olahraga air/ pantai, eksibisi kesenian/budaya, arena luar ruangan (outdoor) untuk perkemahan dan rekreasi keluarga. 2} kecamatan Kolbano dengan DTW anda1an adalah: a) momumen/tugu perang Ko1bano; b) tangga seribu di Desa Haunobenak; c) pantai Kolbano; dan d} desa di sekitar pantai Kolbano tersebut di waktu mendatang dikembangkan desa wisata berintikan kegiatan/eksibisi olahraga air /pm1tai, eksibisi kesenian/budaya, arena luar rungan (outdoor) untuk perkemahan dan rekreasi keluarga. 3) DTW pada kecamatan lain didalam KSPD "D" akan dikembangkan sesuai spesifikasi DTW yang dimiliki dan pengembangannya ke wisata minat khusus (buatan) berdasarkan kecenderungan pasar. c) diwaktu mendatang pada area sekitar kawasan Gunung Mu tis dikembangkan wisata min at kh usus (buatan) berupa aktivitas/eksibisi pendakian (hiking), panjat tebing (tracking), turun tebing (rappling) dan kegiatan luar ruangan (outdoor) berupa perkemahan dan arena rekreasi keluarga. 3) kecamatan Polen dengan DTW andalan adalah Sonaf Fatumnutu dimana terdapat sonaf Sonbai, kedepan akan dikembarigkan menjadi desa wisata dengan basis pusat Industri dan penjualan produk kerajinan dan pusat kesenian/budaya lokal. dalam KSPD "B" akan DTW yang dimiliki dan rninat khusus (buatan) 4) DTW pada kecamatan lain di dikembangkan sesuai spesifikasi pengembangannya ke wisata berdasarkan kecenderungan pasar.
c.KAPD dari KSPD "C" adalah: 1) kecamatan Kua.tnana dengan DTW andalan: a) benteng None; b) nifu Supu1; c] benteng Tefa Betty; dan d) benteng Faot. 2) kecamatan Amanuban Tengah dengan DTW andalan sonaf Amanuban di Niki-Niki; 3) kecamatan KiE dengan DTW andalan: a) tun bes terdapat situs peninggalan Kerajaan Banam; b) perkampungan Adat Boti di waktu mendatang akan dikembangkan sebagai desa wisata berbasis kegiatan kerajinan dan kesenian/budaya; dan c) fatuulan.

(1)Pembangunan DTW sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
1. a.DTW a lam; i b.DTW budaya; dan
2. c.DTW minat khu sus.

Pasal 15

Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 14

Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan KSPD dan KAPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pernerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Pembangunan KSPD dan KAPD.

Pasal 13

Strategi penguatan perencanaan pengembangan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, rneliputi:

a.penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KSPD dan KAPD;dan
b.penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada KSPD dan KAPD.

Pasal 12

Arah kebijakan pengembangan KSPD dan KAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

a.penguatan perencanaan Pembangunan KSPD dan KAPD;
b.penegakan regulasi Pembangunan KSPD dan KAPD; dan
c.pengendalian implemeritasi Pembangunan KSPD dan KAPD.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…