DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 3 huruf e; Diantara ketentuan pasal 12 dan pasal 13 disisipkan pasal 12A;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan; Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHQ KABUPATENTIMORTENGAHSELATAN. A.._ TENTANG2016TAHUN5NOMORSELATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATITIMORTENGAHSELATAN dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTIMORTENGAHSELATAN Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4); Menetapkan Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Sekretariat DPRDTipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan Inspektorat Tipe A; dan
d.Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan biclang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat clan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub bidang kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan clan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk clan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberclayaan C) masyarakat dan desa: 66

Pasal 3

1.Ketentuan Pasal 3 huruf e angka 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4) diubah sebagai berikut: Pasal I 2. kepegawaian, ~ fungsi penunjang perencanaan; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 3.
10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
16.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan biclang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah; 1 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal clan pelayanan terpadu satu pintu;
18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19.Dinas Kearsipan clan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan biclang kelautan dan perikanan;
21.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
22.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perekebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan tanaman pangan, sub urusan hortikultura dan sub urusan perkebunan; dan
23.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan sub urusan kesehatan hewan.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS!NUSATENGGARATIMURNOMOR: 03/2020. LEMBARANDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATANTAHUN 2020 NOMOR3. Diundangkan di SoE pada tanggal 11 Desember 2020 ~ SEKRETARISDAERAHKABUPATENTIMORTENGAHSELATAN,(0 Ditetapkan di SoE pada tanggal 11 Desember 2020 .J t BUPATITIMORTENGAHSELATAN,J Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12A

2.Di antara Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset Daerah; dan
5.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini ditujukan untuk merubah nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibentuk dengan Nomenklatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. fJ Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan salah satu fungsi memfasilitasi lembaga profesi ASN dan melaksanakan tugas merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya), mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN, mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan dan melaksanakan fasilitasi profesi ASN. I. UMUM. Dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur dan penataan kelembagaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada saat ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibentuk dengan Nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sehingga perlu diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENTIMOR TENGAHSELATAN NOMOR3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN NOMOR5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 1. Pasal II Cukup jelas. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…