DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan APBD; Bab 3. Pembiayaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak; Bab 4. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);f(j Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Kabupaten Timar Tengah Selatan.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timar Tengah Selatan.
7.Bupati adalah Bupati Timar Tengah Sela tan.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Rincian perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah. HJ Bagian Kedua . . .

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl.621,452.802.879,00 (satu triliun enam ratus dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);dan
2. b.bertambah sebesar RplS.828.713.927,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.637.281.516.806,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus enam rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan tetap sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

( 1 ) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a.semula sebesar Rp18.943.970.624,00 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rpl8.314.000,00 (delapan belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp18.925.656.624,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)N]

(2)Retribusi. ..
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp14.848.213.800,00 (empat belas miliar delapan ratus em pat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp65.414.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus em pat belas ribu rupiah); sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp14.913.627.800,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp13.028.469.203,00 (tiga belas miliar dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri d ari :
1. a.semula sebesar Rp53. l 79.346.373,00 (lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
2. b.berkurang sebesar Rp4 7.100.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah); sehingga jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp53.132.246.373,00 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl.497. 746.665.222,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
2. b.bertambah sebesar RplS.828.713.927,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.513.575.379.149,00 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

( 1 ) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan tetap sebesar Rpl.463.363.932.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar_[ga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).NJ

(2)Pendapatan . . .
(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp34.382. 733.222,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
2. b.bertambah sebesar Rp15.828.713.927,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah); sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rp50.21 l.447.149,00 (lima puluh miliar dua ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp23.706.137.657,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl.637.792.530.890,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp159.540.743.313,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.797.333.274.203,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.y/ Paragraf 2 . . .

Pasal 10

( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a.semula sebesar Rpl.140.946.811.343,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp132.884.108.388,01 (seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah satu sen), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan menjadi sebesar Rpl.273.830.919.731,01 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah satu sen).

(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.

Pasal 11

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp710.988.286.651,00 (tujuh ratus sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp49.346.419.509,00 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan rupiah), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan menjadi sebesar Rp760.334. 706.160,00 (tujuh ratus enam puluh miliar tiga ratus tiga puluh empatjuta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh rupiah).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp380.540.551.513,00 (tiga ratus delapan puluh miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp63.564.717.389,01 (enam puluh tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah satu sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan menjadi sebesar Rp444.105.268.902,01 (empat ratus empat puluh empat miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah satu sen). tY
(3)Belanja hibah . . .
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp48.912.973.179,00 {empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp19.942.971.490,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan menjadi sebesar Rp68.855.944.669,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…