DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 dengan perubahan dalam beberapa ketentuan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstituei tersebut perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATANNOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALADESA BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR Mengingat Menimbang TAHUN 2015 TENTANGPEMILIHANKEPALADESA. PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATITIMOR TENGAH SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Menetapkan Panitia Pemilihan;

c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

Pasal 9

(1)Togas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.merencanakan, . mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada
  1. 2.Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
  2. 1.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pemberhentian sebagai anggota BPD.
(2)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Cam.at.
(3)Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati atas usul Cam.at.
(3a)Cam.at yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(4)Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat pengganti BPD.
(5)Ketentuan mengenai pengganti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BPD. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) diubah sebagai berikut:

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh BPD dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masajabatan.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.6 (enam) orang anggota.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat desa 1 orang;
2. b.lembaga kemasyarakatan desa 2 orang;
3. c.tokoh masyarakat 1 orang;
4. d.tokoh pendidikan 1 orang;
5. e.tokoh agama 1 orang;
6. f.tokoh adat 1 orang;
7. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
8. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
9. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
10. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
11. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Togas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.memfasilitasi proses seleksi Panitia Pemilihan yang dilakukan BPD;
2. b.memfasilitasi penyusunan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa;
3. c.memfasilitasi penyusunan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT; dan
4. d.melakukan monitoring dan pelaporan "terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
5. c.netral;
6. d.transparan; dan
7. e.obyektif. t'
8. a.JUJur;
9. b.adil;
  1. 5.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 panitia pemilihan wajib bersikap:

1.melaksanakan pemungutan suara; J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
m.melakukan simulasi tata cara pencoblosan surat suara paling sedikit 2 (dua) kali sebelum masa tenang. suara;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan camat;

Pasal 12

Togas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
1. 4.Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
g.tokoh pemuda 1 orang; dan
h.tokoh perempuan 1 orang.
1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Bupati menyampaikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia ~~an. ~

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

( 1) Panitia Pemilihan wajib mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa.

(2)Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar pembiayaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
(4)Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa.
(5)Penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagiamana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan berdasarkan perhitungan Panitia Pemilihan Kabupaten.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 4).

(2)Pergantian keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 2 (dua) hari.
(3)Panitia yang telah menyatakan kesediaan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
(2)Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh BPD berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.pemberhentian dari kepanitiaan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih tidak dapat l.menggunakan hak memilih.

Pasal 19

( 1) Panitia Pemilihan berwenang melaksanakan pendaftaran pemilih.

(2)Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendaftaran pemilih;
2. b.pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;
3. c.penetapan DPS;
4. d.pengumuman DPS;
5. e.perbaikan DPS;
6. f.pencatatan Daftar Pemilih Tambahan;
7. g.pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
8. h.penetapan DPT; dan
  1. 1.pengumuman DPT.
(3)Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi persyaratan:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. b.tidak sedang terganggujiwa dan/atau ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan berbasis e-KTP. ( 4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi
  1. 9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi se bagai beriku t:
(2)Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1)Panitia Pemilihan wajib mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat. l

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…