DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Bentuk Hukum, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu; III. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; IV. Modal Usaha; V. Organ dan Kepegawaian; VI. Satuan Pengawasa Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya; VII. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; VIII. Penetapan Penggunaan Laba; IX. Penugasan Pemerintah dan Anak Perusahaan; X. Perubahan, Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Pembubaran; XI. Evaluasi; XII. Pembinaan dan Pengawasan; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BAB 11 ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Sela tan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksiatau Dewan Pengawas.
4.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9.Daerah adalah Kabu paten Timor Tengah Selatan.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN Bagian ... Maksud penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:

a.untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian; dan
b.menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan air minum.

Pasal 6

Bagian Kesatu Mak sud BAB III MAKSUD,TUJUANDAN KEGIATANUSAHA Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan waktu yang tidak tentu.

BAB III

MAKSUD,TUJUANDAN KEGIATANUSAHA Jangka waktu berdirinya Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terhitung sejak berdirinya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan waktu yang tidak tentu.

Pasal 5

Bagian Keempat Jangka Waktu Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di ibukota Daerah.

Pasal 4

Bagian Ketiga Ternpat Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nama Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3

Bagian Kedua Nama Dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi BUMD Perusahaan Umum Daerah. Bagian Kesatu Bentuk Hukum BAB II BENTUKHUKUM,NAMA,TEMPATKEDUDUKANDANJANGKAWAKTU

BAB II

BENTUKHUKUM,NAMA,TEMPATKEDUDUKANDANJANGKAWAKTU

Pasal 2

( 1) Modal Usaha Perumda Air Min um Kabupaten Timor Tengah Sela tan berasal dari:

a.penyertaan modal, terdiri dari:
1. 1.modal dasar Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
2. 2.penyertaan modal dalam rangka penambahan modal;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

(2)Penyelenggaraan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

a.membuka anak perusahaan, kantor cabang dan/ atau unit usaha baru;
b.melakukan Kerjasama/usaha bersama dengan BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, koperasi dan badan usaha swasta; dan/atau
c.menentukan bidang usaha prioritas sesuai kondisi, karakteristik, potensi dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

MODAL USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mengembangkan jenis usaha berupa:

Pasal 9

( 1) Kegiatan usaha Perumda Air Min um Kabupaten Tirnor Tengah Sela tan berupa penyediaan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat.

(2)Pengembangan jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KPM dengan mempertimbangkan keterpenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Tujuan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:

a.rnemberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam bidang air minum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

Pasal 7

( 1) Direksi berwenang melakukan seleksi penerimaan pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Timar Tengah Selatan.

(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kompetensi; dan
3. c.wawancara.
(3)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi membentuk tim.
(4)Ketentuan ...

Pasal 14

(1)Perumda Air Minum Kabupaten Timar Tengah Selatan dipimpin oleh 1 ( satu) orang Direksi.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu unsur staf yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Bagian yang membidangi:
1. a.bagian administrasi dan keuangan;
2. b.bagian teknik; dan
3. c.bagian hubungan langganan. (3} Ketentuan lebih lanjut terkait Susunan Organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…