menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR BAB 11 ...
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kabupaten Timor Tengah Sela tan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya milik daerah dan tidak terbagi atas saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum untuk pemenuhan pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan.
3.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksiatau Dewan Pengawas.
4.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
7.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9.Daerah adalah Kabu paten Timor Tengah Selatan.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYESUAIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.