BAB I KETENTUAN UMUM DAN DAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH PERMUKIMAN KUMUH. Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
10.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
11.Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas kumuh.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. 13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu
(1)tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pem bangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerin tah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
14.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengem bangan PKP. IS.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan mem bicarakan kepentingan bersama dalam Penyelenggaraan PKP.
16.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
1 7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. 18.Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui sistem informasi. 19.Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan Perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan Perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 20.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkulitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum. ~ 23.Badan ... BAB 11 ... Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.kelembagaan;
b.pendataan, perencanaan, kebijakan dan strategi;
c.penyelenggaraan fungsi operasionalisasi, koordinasi pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Perumukiman terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman;
d.penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e.penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
f.persetujuan bangunan gedung; dan ~
g.peran Masyarakat. ~