DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Kelembagaan; III. Pendataan, Perencanaan, Kebijakan dan Strategi; IV. Penyelenggaraan Fungsi Operasionalisasi, Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman; V. Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; VI. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; VII. Persetujuan Bangunan Gedung; VIII. Peran Masyarakat; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kum uh merupakan tanggung jawab utama Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak atas bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka mensinergikan upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu disusun peraturan daerah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kumuh;
c.bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah maka perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kumuh;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENT ANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR r {)
3. 9.Peningkatan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4. 1.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yanglayak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. 2.Perumahan adalah kumpulan Rumah se bagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
6. 3.Perumahan Kum uh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
7. 4.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. 5.Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
9. 6.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. 7.Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat.
11. 8.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH PERMUKIMAN KUMUH. Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
10.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
11.Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kum uh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh perkotaan yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan Permukiman yang bebas kumuh. 12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. 13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu

(1)tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pem bangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerin tah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. 14.Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengem bangan PKP. IS.Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan mem bicarakan kepentingan bersama dalam Penyelenggaraan PKP.

16.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk Masyarakat hukum adat dan Masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 1 7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. 18.Tim Pengembangan Sistem Informasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka penyusunan dan penyediaan basis data di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui sistem informasi. 19.Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan Perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan Perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 20.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkulitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
21.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum. ~ 23.Badan ... BAB 11 ... Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.pendataan, perencanaan, kebijakan dan strategi;
c.penyelenggaraan fungsi operasionalisasi, koordinasi pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Perumukiman terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman;
d.penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e.penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman bagi MBR;
f.persetujuan bangunan gedung; dan ~
g.peran Masyarakat. ~

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN DAN

Pasal 3

terintegrasi dan terkoordinasi;

c.mewujudkan peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan Masyarakat penghuni Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah; dan
d.menjamin upaya pemenuhan hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak di Daerah. Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
a.menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah;
b.mewujudkan penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara

Pasal 2

23.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan danKawasan Permukiman.

24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 25.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. 26.Provinsi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.
27.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
28.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
29.Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman. 30.Daerah adalah kabupaten Timor Tengah Selatan.
31.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan.
32.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

(2)Pelaksana ...
(1)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari pejabat administrasi dan/ atau pejabat fungsional yang membidangi urusan terkait PKP.

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.Bupati sebagai pembina;
b.sekretaris Daerah sebagai pengarah;
c.asisten perekonomian dan pembangunan pada sekretariat Daerah se bagai W akil Pengarah;
d.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PKP;
e.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai wakil ketua Pokja PKP; dan
f.Kepala Dinas sebagai sekretaris.

Pasal 7

Struktur organisasi Pokja PKP meliputi:

a.pengarah; dan
b.pelaksana.

Pasal 6

(1)Pembentukan Pokja PKP sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dilakukan melalui tahapan:
1. a.koordinasi internal;
2. b.pemetaan pemangku kepentingan;
3. c.penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
4. d.penetapan Pokja PKP.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) se staar dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dikoordinasi oleh Pokja PKP.
(2)Bupati bertanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya Pokja PKP.
(3)Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Umum ( 4) Pem baharuan ...
(2)
(3)Dinas bertanggung jawab melakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf a melalui penyusunan dan penyediaan basis data di bidang PKP. Penyusunan dan penyediaan basis data se bagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RP3KP. Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pem baharuan secara berkala. ( 1)

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 12

(1)Bupati melalui Pokja PKP bertanggung jawab dalam melakukan:
1. a.pendataan; dan
2. b.perencanaan., dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam RP3KP.
(3)RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan PKP.

Pasal 11

Umum Ketentuan mengenai pembagian bidang, tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan Pokja PKP dilaksanakan se s'u.ai dengan peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…