DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada pasal 2; Perubahan pasal 3; perubahan pasal 4;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan ketentuan Pas al 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara, Pas al 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dae rah sebagaimana telah diubah
a.bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal;
c.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Bank maka perlu adanya penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, Menimbang BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATANNOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNANDAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Pemerintahan Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); ~ Mengingat
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk: ~ Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4), diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAHNUSA TENGGARATIMUR. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN dan BUPATITIMOR TENGAH SELATAN MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Sela tan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. BPD N'IT sebesar Rp. 88.840.840.000 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertumbuhan perekonomian Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(3)Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(5)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan (. dalam Peraturan Perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, menambah Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.menambah, menentukan, dan mengatur besarnya penambahan Penyertaan Modal, sehingga dapat memperkuat struktur permodalan pada PT.BPDN'IT; dan
c.meningkatkan kinerja dan daya saing PT. BPD N'IT dalam rangka pengembangan ekonomi Daerah.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.76.840.840.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.696.290.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
d.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.790.850.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
e.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.2.303. 700.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
f.Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
g.Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
h.Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
1. 1.Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); J. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
k.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
1. 1.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
m.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar (}_ rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: LEMBARANDAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATANTAHUN 2020 NOMOR6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS!NUSATENGGARATIMUR NOMOR: 06/2020. Diundangkan di SoE pada tanggal 16 Desember 2020 I ~SEKRET RIS AERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN,~ -· Ditetapkan di SoE I pada tanggal 16 Desember 2020 { ~BUPATITIMOR TENGAH SELATAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

Pasal 4A

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenan dengan persetujuan DPRD.

4.Diantara Pasal 4 dengan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk melakukan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan analisis kelayakan penyertaan modal pada PT. BPD NIT. Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa PT. BPD NIT dalam keadaan sangat sehat sehingga layak untuk dilakukan investasi melalui penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 ~ Dengan semakin meningkatnya persamgan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah perlu didukung dengan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal. Sebagai salah satu pemegang saham pada PT. BPD NIT, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu melakukan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal. Hal ini tentu akan berdampak semakin kuatnya permodalan PT. BPD NIT dalam menghadapi persaingan usaha. Dengan adanya permodalan yang kuat, maka tentunya pengembangan usaha PT. BPD NIT berpotensi memberikan deviden yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah. melaluimendekatkan upaya mensejahterakan masyarakat penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. I. UMUM. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah maka tentunya berkorelasi positif terhadap pendanaan untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal tersebut akan semakin PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENTIMOR TENGAHSELATAN NOMOR6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATASPERATURAN DAERAH KABUPATENTIMORTENGAHSELATAN NOMOR4 TAHUN2015 TENTANGPENYERTAANMODALDAERAHPADAPERSEROANTERBATAS BANKPEMBANGUNAN DAERAHNUSATENGGARATIMUR sebesar i Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2011 Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. BPD NIT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2017 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT. BPD NIT sebesar Rp.76.840.840.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan Rincian Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima pujuh juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.696.290.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.790.850.000,00 (tujuh ratus sembailan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.2.303. 700.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Penyertaan Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal. Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. tertentu guna peningkatan PAD. Pengelolaan Keuangan atas Modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan C/ II. PASALDEMIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Profit Oriented:' adalah Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT. BPD NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT. BPD NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT. BPD NTT. Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT. BPD NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Usaha berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada Tahun Anggaran 201 7 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN~ NOMOR4. Pasal II Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Social Oriented" adalah Pengelolaan Keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…