DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; Penataan Menara Telekomunikasi; III. Pengawasan Menara Telekomunikasi; IV. Pengendalian Menara Telekomunikasi; V. Kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi; VI. Ketentuan Peralihan; VII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan menara telekomunikasi dan menjamin pemenuhan hak atas informasi sesuai dengan ke bu tuhan masyarakat di Kabupaten Timar Tengah Selatan, perlu diatur upaya penyelenggaraan menara telekomunikasi melalui penataan, pengawasan dan pengendalian;
c.bahwa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi secara terintegrasi dan terpadu maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENT ANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

6.Penyedia ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penginman, dan/ atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, a tau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi
3.Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 5(

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH SELATAN Dan BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 7 5 7); Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah:

a.sebagai pedoman dalam penataan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum bagi Penyedia Menara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengawasan Menara Telekomunikasi;
c.mendorong pengutamaan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan estetika kota dalam setiap pembangunan Menara Telekomunikasi; dan
d.m€wujudkan keadilan bagi masyarakat dalam menikmati layanan Telekomunikasi di Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

6.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara a tau Badan U saha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan secara sendiri atau bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
9.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaranlarangan oleh Penyelenggara. 10.Standar Pelayanan selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka p€layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 12.Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan Pengaduan. 13.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 14.Daerah adalah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 16.Kabupaten adalah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 17 .Bupati adalah Bupati Timar Tengah Selatan. ( 1) Dinas bertanggung jawab dalam penataan Menara Telekomunikasi.

(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
1. a.unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang:
  1. 1.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
  2. 2.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  3. 3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.lingkungan hidup;
  5. 5.perhubungan;
  6. 6.pendapatan Daerah;
  7. 7.penanaman modal;
  8. 8.perencanaan dan pembangunan Daerah;
  9. 9.pariwisata; dan
  10. 10.pertanahan.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), juga termasuk:
1. a.perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
2. b.instansi vertikal yang membidangi urusan di bidang agraria dan tata ruang.
(4)Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)meliputi:
1. a.penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan); dan
2. b.mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama.

Pasal 4

a.penataan Menara Telekomunikasi;
b.pengawasan Menara Telekomunikasi;
c.pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
d.kewajiban Penyedia Menara Telekomunikasi

BAB II

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 3

(1)Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan) dapat dilaksanakan secara swakelola.
(2)Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
1. a.!<:~tersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang Telekomunikasi;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan
3. c.tingkat kesulitan dalam analisis maupun pemanfaatan teknologi tertentu dalam rangka pemenuhan dokumen rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (cell plan).
(3)Ketentuan mengenai swakelola dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan) dilakukan dengan tahapan:

a.persiapan;
b.inventarisasi, identifikasi dan analisis;
c.perumusan; dan
d.penetapan.

Pasal 7

Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan) dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah atau akibat adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dinas bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan dan penetapan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan).
(2)Rencana pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan pedoman bagi Penyedia Menara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai dengan:
1. a.RTRW Kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang Kabupaten;
3. c.kebijakan rencana pembangunan Daerah;
4. d.standar teknis bangunan gedung; dan
5. e.ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 5

c.Bupati sebagai pembina;
d.sekretaris Daerah sebagai penasehat;
e.asisten ...

(1)Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan dengan Keputusan. Bupati.
(2)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan) kepada masyarakat dan Penyedia Menara Telekomunikasi;
2. b.meminta pandangan dan masukan terhadap rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan) dari masyarakat dan/ atau Penyedia Menara Telekomunikasi;
3. c.menyusun rencana kerja;
4. d.melaksanakan penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan); dan
5. e.melaporkan hasil penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (cell plan) kepada Bupati melalui Dinas.
(3)Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling rendah terdiridari:

Pasal 12

(1)Dinas bertanggung jawab menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
(2)Kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya sebagai pedoman dalam rencana kerja penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan).

Pasal 11

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
1. a.harmonisasi;
2. b.sinkronisasi;
3. c.integrasi; dan/ atau
4. d.sinergi, rencana pembangunan Menara Telekomunikasi (cell plan) di Daer ah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Dinas dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…