6.Penyedia Menara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara a tau Badan U saha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan secara sendiri atau bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
9.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaranlarangan oleh Penyelenggara.
10.Standar Pelayanan selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka p€layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12.Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan Pengaduan. 13.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 14.Daerah adalah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 15.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 16.Kabupaten adalah Kabupaten Timar Tengah Selatan. 17 .Bupati adalah Bupati Timar Tengah Selatan. Bagian ... ( 1) Dinas bertanggung jawab dalam penataan Menara Telekomunikasi.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
a.unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum; dan
b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bi dang:
1.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
2.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.lingkungan hidup;
5.perhubungan;
6.pendapatan Daerah;
7.penanaman modal;
8.perencanaan dan pembangunan Daerah;
9.pariwisata; dan
10.pertanahan.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), juga termasuk:
a.perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
b.instansi vertikal yang membidangi urusan di bidang agraria dan tata ruang.
(4)Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)meliputi:
a.penyusunan rencana pembangunan Menara Telekomunikasi ( cell plan); dan
b.mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan Menara Bersama.