DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; III. Pelaksanaan; IV. Pengendalian dan Evaluasi; V. Penyebarluasan RPJMD; VI. Perubahan RPJMD; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman dan acuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
c.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016–2021. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013– 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 70);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2016-2021

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Timor Tengah Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
9.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat Timor Tengah Utara

Pasal 3

(1)Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
(2)Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
1. a.menjadi pedoman resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
2. b.menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
3. c.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
4. d.memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Pasal 5

(1)Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara lestari.
(2)Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 Misi Pembangunan yaitu :
1. a.memberdayakan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan hidup secara sinergis dan berkelanjutan.
2. b.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terakses.
3. c.Meningkatkan aksebilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah.
4. d.Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih.
5. e.Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan kawasan pesisir, kawasan perbatasan serta memberdayakan masyarakat desa tertinggal.
(3)Dokumen RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
(4)Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)RPJMD dilaksanakan oleh Bupati, seluruh SKPD dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
(2)RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
(3)SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

(1)RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2017 hingga 2021.
(2)SKPD berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.
(3)SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(4)Pemantauan Program dan/atau Kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
(5)Hasil pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda.
(6)Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pasal 7

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014