DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan terebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyertaan Modal; Bentuk Jumlah dan Jangka Penyertaan Modal Daerah; Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pemeriksaan; Hasil Usaha; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya.
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-derah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 73); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA CENDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dsingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
8.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah pemerintah daerah baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Cendana adalah Perusahaan yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
10.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana ,dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Cendana, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui deviden.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB IV

BENTUK JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Miliard Lima Ratus juta Rupiah).
(2)Penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)
2. b.Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Miliard Rupiah)

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Jangka Waktu penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah dalam Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan membiayai kegiatan pengembangan usaha PDAM Tirta Cendana .
(2)Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PDAM Tirta Cendana dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
(3)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(4)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
(5)Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah melalui unit terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan dan saran Badan Pengawas PD .
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak PDAM Tirta Cendana, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal saham para pihak;
3. c.bidang usaha;
4. d.perbandingan modal;
5. e.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
6. f.syarat-syarat penyertaan modal pada PDAM Tirta Cendana.
(7)Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, adminstrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(8)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011