DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan, Kedudukan Dan Tipologo BPPD; BAB III Wewenang, Tugas Dan Fungsi; BAB IV Susunan Organisasi BPPD; BAB V Tata Kerja; BAB VI Eselonering; BAB VII Pengangkatan Dan Pemberhentian; BAB VIII Kelompok Jabatan Fungsional; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI BPPD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPPD.

Pasal 3

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Tipe BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Tipe A.
(2)Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 11 (sebelas) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

a.melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka menjaga otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.menjaga dan memelihara tanda batas;
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di daerah; dan
d.melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 6

BPPD dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

a.menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
b.menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
c.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perbatasan negara; dan
d.melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 7

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

a.penyusunan dan menetapkan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
b.penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
c.pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
d.penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
e.pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
f.pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
g.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI BPPD

Pasal 8

(1)Susunan organisasi BPPD terdiri dari :
1. a.kepala badan;
2. b.sekretariat, membawahi :
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan dan aset.
3. c.bidang koordinasi koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama membawahi :
  1. 1.sub bidang perencanaan; dan
  2. 2.sub bidang fasilitasi kerjasama.
4. d.bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, membawahi :
  1. 1.sub bidang koordinasi pelaksanaan; dan
  2. 2.sub bidang monitoring dan evaluasi.
5. e.bidang pengelolaan perbatasan daerah, membawahi :
  1. 1.sub bidang penegasan batasan daerah; dan
  2. 2.sub bidang fasilitasi perselisihan batas daerah.
6. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPD di Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2)Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik secara insidentil maupun berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(6)Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dalam lingkup organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 10

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Tinggi Pratama Eselon IIb.
(2)Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIa.
(3)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan Jabatan Administrator Eselon IIIb.
(4)Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan Jabatan Pengawas Eselon IVa.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, maupun Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPPD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPD sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…