DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Kualitas Hidup Perempuan; IV. Perlindungan Perempuan; V. Kualitas Keluarga; VI. Sistem Data Gender; VII. Ketentuan Sanksi; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu adanya peningkatan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional lembaga pemerintah dan non pemerintah guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara;
c.bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan untuk mengisi kekosongan hukum demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG P ENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah utara. 3
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5.Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.
7.Kepala dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
9.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
10.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian daerah.
11.Kepala Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan.
12.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
13.Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
14.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat bentukan masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
16.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan.
17.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
18.Focal Point Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, 4 program daerah dan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
20.Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
21.Anggaran Responsif Gender adalah alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program atau kegiatan tertentu yang indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil) dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
22.Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan berupa keterangan, gagasan maupun kenyataan berkaitan dengan pengarusutamaan gender yang perlu diketahui masyarakat secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, sebagai proses perubahan perilaku ke arah responsif gender.
23.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/desa yang selanjutnya disebut Musrembangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan/desa yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahanldesa.
24.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrembangcam adalah forum musyawarah antar para pelaku pembangunan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan perencanaan kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan priotiras pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan oleh Camat.
25.Musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrembang RPJMD adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas, mempertajam dan menyepakati rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sebagai penjabaran dari RPJMD. 5 27.Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokuman perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang direncanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra. 28.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokuman perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang direncanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra.
29.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan kegiatan yang disusun oleh tim teknis yang akan dilaksanakan pada periode /waktu tertentu.
30.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan / program / kegiatan pembangunan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
31.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh pokja PUG dengan tugas melakukan analisis anggaran yang berprespektif gender dan menyusun RAD PUG.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

a.kualitas hidup perempuan;
b.perlindungan perempuan;
c.kualitas keluarga; dan
d.sistem data gender.

BAB III

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 3

Kualitas Hidup Perempuan meliputi:

a.pelembagaan PUG ; 6
b.Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan
c.penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Pelembagaan PUG meliputi:

a.penetapan koordinator PUG;
b.pokja PUG;
c.Focal Point PUG;
d.Penganggaran;
e.perencanaan pembangunan berbasis g ender;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pelaporan; dan
h.pengawasan.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Bupati berwenang membentuk Pokja PUG.
(2)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
(4)Kepengurusan Pokja PUG terdiri atas:
1. a.ketua oleh kepala badan;
2. b.sekretariat oleh kepala dinas;
3. c.anggota meliputi:
  1. 1.kepala PD;
  2. 2.tim teknis terdiri dari: 7 a) aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender paling banyak 5 (lima) orang. b) perwakilan unsur perguruan tinggi paling banyak 5 (lima) orang; c) perwakilan pers paling banyak 5 (lima) orang; dan d) perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki lingkup orientasi di bidang gender paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 7

Tugas Pokja PUG meliputi:

a.mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar unit kerja lingkup pemerintahan daerah;
b.mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
c.menugaskan tim teknis untuk melakukan penyusunan RAD PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMD;
d.menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan agar responsif gender yang tersirat dan tersurat dalam RPJMD;
e.mengkoordinasikan pembentukan Focal Point PUG di setiap PD atau unit kerja;
f.mempromosikan PUG ditiap PD;
g.melakukan penguatan kapasitas bagi para Focal Point PUG dalam menyusun anggaran yang responsif gender oleh tim teknis;
h.mengawal penyusunan perencanaan dan anggaran responsif gender di PD masing-masing;
i.memasukan indikator gender dalam pedoman penyusunan APBD;
j.memastikan anggaran responsif gender menjadi pertimbangan dalam pembahasan dan penetapan APBD bersama DPRD;
k.mengadakan rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan pelaksanaan PUG di Daerah;
l.membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada bupati setiap 6 (enam) bulan; dan
m.mengadakan rapat koordinasi sebelum penyusunan RKPD.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah berwenang membentuk Focal Point PUG di lingkungan Sekretariat Daerah.
(2)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. 8
(3)Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penanggungjawab oleh sekretaris daerah;
2. b.koordinator oleh pejabat eselon IIB yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
3. c.wakil koordinator oleh pejabat eselon IIIA setiap bagian pada sekretariat daerah kecuali pejabat eselon IIB sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
4. d.anggota oleh perwakilan pejabat dan/atau staf dari semua bagian pada sekretariat daerah.

Pasal 9

(1)Kepala PD wajib membentuk Focal Point PUG PD.
(2)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan Keputusan Kepala PD.
(3)Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggungjawab oleh kepala PD;
2. b.koordinator oleh pejabat eselon III A yang membidangi urusan perencanaan pada PD;
3. c.Wakil Koordinator oleh Pejabat Eselon IIIB yang memiliki kompetensi dalam PUG; dan
4. d.Anggota oleh perwakilan Pejabat atau staf dari bidang dan sekretariat pada PD.

Pasal 10

(1)Direktur Rumah Sakit berwenang membentuk Focal Point PUG Rumah Sakit.
(2)Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.
(3)Kepengurusan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penanggung jawaboleh direktur rumah sakit;
2. b.koordinator oleh pejabat eselon IIIB yang membidangi perencanaan rumah sakit;
3. c.wakil koordinator oleh pejabat eselon IVA yang memiliki kompetensi dalam PUG; dan
4. d.anggota oleh perwakilan pejabat atau staf pada bidang atau bagian yang ada pada rumah sakit.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…