DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah beberapa perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 12, Paasal 13, Pasal 16, 17, Pasal 18, dan Pasal 24.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 80). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 80), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretariat Desa adalah unsur sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh kepala urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
17.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19.Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf h, huruf i dan huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
2. b.berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai perangkat desa;
3. c.dihapus;
4. d.sehat jasmani dan bebas narkoba;
5. e.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
6. f.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermetetari cukup; dan
7. g.bersedia menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. b.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. c.berkelakuan baik dan jujur; dan
4. d.tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi terdiri atas :
1. a.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
2. b.foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
4. d.surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
5. e.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
6. f.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
7. g.SKCK dari Kepolisian setempat;
8. h.surat pernyataan tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diatas kertas bermeterai cukup;
9. i.surat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan kemanusian dan pelanggaran HAM diatas kertas bermeterai cukup;
10. j.Surat pernyataan bersedia berdomisili dalam wilayah Desa diatas kertas bermeterai cukup; dan
11. k.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  1. 3.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap.
(2)Penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Penghasilan tidak tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.tunjangan tambahan penghasilan; dan
3. c.penerimaan lain yang sah.
(4)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana terhadap perlindungan anak dan perempuan, dan tindak pidana umum lainnya;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(3)Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat diaktifkan kembali apabila :
1. a.diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. b.dalam proses penyidikan perangkat desa yang bersangkutan mengajukan praperadilan dan pengadilan memutuskan bahwa status tersangka kepada perangkat desa dimaksud tidak sah; dan
3. c.Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus dimaksud.
  1. 6.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4)Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
(5)Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

8.Ketentuan Pasal 24 ayat 2 (dua) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1.Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.dihapus.
3.Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
4.Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 111 PERDA TAHUN 2019. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, FRANSISKUS TILIS PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka untuk melancarkan tugas kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa maka perlu diangkat perangkat desa; Bahwa untuk merekrut perangkat desa yang berkualitas, sesuai dengan standar yang ditentukan maka perlu diatur Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ...

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…