Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
1.Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.dihapus.
3.Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
4.Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 111 PERDA TAHUN 2019. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, FRANSISKUS TILIS PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka untuk melancarkan tugas kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa maka perlu diangkat perangkat desa; Bahwa untuk merekrut perangkat desa yang berkualitas, sesuai dengan standar yang ditentukan maka perlu diatur Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR ...