DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Penyertaan Modal; III. Penganggaran; IV. Realisasi: V. Penatausahaan dan Pelaporan; VI. Hasil Usaha; VII. Ketentuan Lain-Lain; VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur akan memperkuat struktur permodalan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu pemeganh saham, sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengatasi minimnya pendapatan asli daerah yang akan menunjang pemabngunan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1058 tentang Pembetukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberpaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, infentaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimilikioleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur.
4.Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsi akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5.Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7.Angka dan Pendapan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
8.Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara
9.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
10.Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarka asas :

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepatian nilai;
d.fungsional dan
e.efisiensi.

Pasal 3

(1)Maksud Penyertan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
(2)Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatakan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT dibidang perbankan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modala Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp 243.654.220.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus liam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebangaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyertaan modal daerah yang telah disetor, dan
2. b.rencana penambahan modal.
(3)Pengelohan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denagn ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2020 sebesar Rp 93.654.220.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.penyertaan modal daerah yang dilakukan sebelum penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT hingga tahun 1999 sebesar Rp 379.390.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. b.penyertaan modal daerah yang dilakukan setelah penyesuaian bentuk hukum PT BPD NTT sebesar Rp 93.274.830.000,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang meliputi :
  1. 1.Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2000 sebesar Rp 87.480.000,00 (delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  2. 2.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2001 sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  3. 3.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2003 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  4. 4.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp 1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  5. 5.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  6. 6.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  7. 7.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  8. 8.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  9. 9.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  10. 10.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
  11. 11.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2016 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  12. 12.Penyertaan Modal daerah yang disetor pada tahun 2017 sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
  13. 13.Penyertaan Modal daerah yang berasal dari konversi dana cadangan umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.962.350.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diakui sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada PT BPD NTT Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

(1)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi :
1. a.tahun anggaran 2021 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2022 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan
3. c.tahun anggaran 2023 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2)Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

REALISASI

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V

PENATAAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…