DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang penghapusan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf c; pengahapusan pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 22; pasal 26 huruf c.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rertribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – dearah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 4.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

5.Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84). Dengan Perstujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.retribusi izin mendirikan bangunan;
2. b.retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
3. c.dihapus;
4. d.retribusi izin trayek; dan
5. e.retribusi izin usaha perikanan.
(2)Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

2.Pasal 9 dihapus.
3.Pasal 10 dihapus.
4.Pasal 11 dihapus.
5.Pasal 22 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 26 huruf c dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Retribusi izin mendirikan bangunan:
1. 1.Bangunan Industri Rp. 2.500,-/ m²
2. 2.Bangunan Pergudangan Rp. 2.250,-/ m²
3. 3.Bangunan Kelembagaan/Perkantoran Rp. 2.250,-/ m²
4. 4.Bangunan Perhotelan/Penginapan Rp. 2.250,-/ m²
5. 5.Bangunan Asrama/Kost Rp. 2.250,-/ m²
6. 6.Bangunan Pertokoan/Ruko Rp. 2.000,-/ m²
7. 7.Bangunan Bengkel Rp. 1.750,-/ m²
8. 8.Bangunan Kios Rp. 1.500,-/ m²
9. 9.Bangunan Gedung/Rumah Negara Rp. 1.500,-/ m²
10. 10.Bangunan rumah tinggal Rp. 1.250,-/ m²
b.Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:
1. 1.Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik Rp. 200.000,- /tahun
2. 2.Supermarket, pertokoan/sejenisnya Rp. 150.000,-/tahun
3. 3.Tempat tertentu lainnya Rp. 75.000,-/tahun.
c.dihapus.
d.Retribusi izin trayek:
1. 1.Izin trayek : a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 150.000,-/ 5 (lima) tahun; b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk Rp. 250.000,-/5 (lima) tahun; c) 13 (tiga belas) sampai dengan tujuh belas) tempat duduk Rp. 275.000,-/5 (lima) tahun; d) 8 (delapan belas) sampai dengan 23(dua puluh tiga) tempat duduk Rp. 300.000,-/ 5 (lima tahun e) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40(empat puluh) tempat duduk Rp. 375.000,-/5 (lima) tahun; f) Izin operasi taxi dan angkutan sewa/Rental Rp.500.000,-/5 (lima) tahun.
2. 2.Izin insidentil sekali perjalanan : a) angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 25.000,- b) mobil bus dengan kapasitas 13 sampai dengan 23 tempat duduk Rp. 35.000,- c) mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat Rp. 50.000,-
e.Izin Usaha Perikanan
1. 1.Pembenihan ikan oleh perorangan: a) Pembenihan Ikan Air Tawar :1 s/d 1 juta ekor/tahun Rp.35.000,- b) di atas 1 juta ekor/tahun Rp. 60.000,-
2. 2.Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan : a) Rumput laut /Ha/tahun Rp. 50.000,-; b) Kerang,mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 150.000,- c) Teripang per unir/tahun Rp. 50.000,- d) Ikan kerapu,kakap,beronan dan sejenisnya per unit/ un Rp. 50.000,-
3. 3.Budidaya ikan air payau : a) Bandeng dengen menggunakan kincir Rp. 150.000,- b) Bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 100.000,- c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya Rp. 75.000,-
4. 4.Budidaya Ikan Air Tawar : a) Disawah Per Ha/tahun Rp. 35.000,- b) Di kolam Per Ha/tahun Rp. 30.000,-
5. 5.Pembenihan Ikan oleh badan Usaha budidaya ikan air payau :
6. 1.0 s/d 1 juta ekor per tahun Rp. 150.000,-
7. 2.di atas 1 juta ekor tahun Rp. 175.000,- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 PERATURAN DAERAH TAHUN 2019. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa dengan dibelakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Karena tidak sesuai lagi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 114.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011