Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:
a.Retribusi izin mendirikan bangunan:
1.Bangunan Industri Rp. 2.500,-/ m²
2.Bangunan Pergudangan Rp. 2.250,-/ m²
3.Bangunan Kelembagaan/Perkantoran Rp. 2.250,-/ m²
4.Bangunan Perhotelan/Penginapan Rp. 2.250,-/ m²
5.Bangunan Asrama/Kost Rp. 2.250,-/ m²
6.Bangunan Pertokoan/Ruko Rp. 2.000,-/ m²
7.Bangunan Bengkel Rp. 1.750,-/ m²
8.Bangunan Kios Rp. 1.500,-/ m²
9.Bangunan Gedung/Rumah Negara Rp. 1.500,-/ m²
10.Bangunan rumah tinggal Rp. 1.250,-/ m²
b.Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:
1.Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik Rp. 200.000,- /tahun
2.Supermarket, pertokoan/sejenisnya Rp. 150.000,-/tahun
3.Tempat tertentu lainnya Rp. 75.000,-/tahun.
c.dihapus.
d.Retribusi izin trayek:
1.Izin trayek :
a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 150.000,-/ 5 (lima) tahun; b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk Rp. 250.000,-/5 (lima) tahun; c) 13 (tiga belas) sampai dengan tujuh belas) tempat duduk Rp. 275.000,-/5 (lima) tahun; d) 8 (delapan belas) sampai dengan 23(dua puluh tiga) tempat duduk Rp. 300.000,-/ 5 (lima tahun e) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40(empat puluh) tempat duduk Rp. 375.000,-/5 (lima) tahun; f) Izin operasi taxi dan angkutan sewa/Rental Rp.500.000,-/5 (lima) tahun.
2.Izin insidentil sekali perjalanan :
a) angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 25.000,- b) mobil bus dengan kapasitas 13 sampai dengan 23 tempat duduk Rp. 35.000,- c) mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat Rp. 50.000,-
e.Izin Usaha Perikanan
1.Pembenihan ikan oleh perorangan:
a) Pembenihan Ikan Air Tawar :1 s/d 1 juta ekor/tahun Rp.35.000,- b) di atas 1 juta ekor/tahun Rp. 60.000,-
2.Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan :
a) Rumput laut /Ha/tahun Rp. 50.000,-; b) Kerang,mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 150.000,- c) Teripang per unir/tahun Rp. 50.000,- d) Ikan kerapu,kakap,beronan dan sejenisnya per unit/ un Rp. 50.000,-
3.Budidaya ikan air payau :
a) Bandeng dengen menggunakan kincir Rp. 150.000,- b) Bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun Rp. 100.000,- c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya Rp. 75.000,-
4.Budidaya Ikan Air Tawar :
a) Disawah Per Ha/tahun Rp. 35.000,- b) Di kolam Per Ha/tahun Rp. 30.000,-
5.Pembenihan Ikan oleh badan Usaha budidaya ikan air payau :
1.0 s/d 1 juta ekor per tahun Rp. 150.000,-
2.di atas 1 juta ekor tahun Rp. 175.000,- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 15 Juli 2019 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 PERATURAN DAERAH TAHUN 2019. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU I. UMUM Bahwa dengan dibelakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Karena tidak sesuai lagi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 114.