DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Samosir

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sumut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah.
6.PT. Bank Sumut adalah Bank Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toba Samosir.
10.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD kabupaten Toba Samosir setiap tahun.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang disebut SKPKD yang nmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan 4
c.meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp. 35.716.234.634,93,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga rupiah).
(2)Jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.716.234.634,93,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.tahun 2001 Rp.665.030.000,00,- (Enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah,-);
  2. 2.tahun 2002 Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah,-);
  3. 3.tahun 2003 Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah,-);
  4. 4.tahun 2005 Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah,-);
  5. 5.tahun 2006 Rp.3.155.065.317,00,-(tiga miliar seratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah,-);
  6. 6.tahun 2007 Rp.747.000.000,00,-(tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah,-);
  7. 7.tahun 2011 Rp.1.762.187.089,28,-(satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh Sembilan koma dua puluh delapan rupiah,-);
  8. 8.tahun 2012 Rp.473.860.145,65,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima koma enam puluh lima rupiah);
  9. 9.tahun 2013 Rp.1.113.091.583,00,- (satu miliar seratus tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah,-);
  10. 10.tahun 2014 Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah,-); dan
2. b.yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD tahun anggaran 2016.
(2)Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam anggaran pembiayaan APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 5

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
(2)Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana :
1. a.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan/atau
2. b.dana Bagi Hasil dari penerimaan bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dari realisasi penerimaan Jasa Giro yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah dari realisasi penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
(2)Penyertaan Modal dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dari penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disetorkan setelah dilakukan RUPS PT. Bank Sumut.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPKD dengan berpedoman kepada peraturan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerima surat bukti penyertaan modal berupa sertifikat kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut. 6

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sumut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah.
6.PT. Bank Sumut adalah Bank Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toba Samosir.
10.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD kabupaten Toba Samosir setiap tahun.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang disebut SKPKD yang nmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan 4
c.meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp. 35.716.234.634,93,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga rupiah).
(2)Jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.716.234.634,93,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1.tahun 2001 Rp.665.030.000,00,- (Enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah,-);
  2. 2.tahun 2002 Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah,-);
  3. 3.tahun 2003 Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah,-);
  4. 4.tahun 2005 Rp.2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah,-);
  5. 5.tahun 2006 Rp.3.155.065.317,00,-(tiga miliar seratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah,-);
  6. 6.tahun 2007 Rp.747.000.000,00,-(tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah,-);
  7. 7.tahun 2011 Rp.1.762.187.089,28,-(satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh Sembilan koma dua puluh delapan rupiah,-);
  8. 8.tahun 2012 Rp.473.860.145,65,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima koma enam puluh lima rupiah);
  9. 9.tahun 2013 Rp.1.113.091.583,00,- (satu miliar seratus tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah,-);
  10. 10.tahun 2014 Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah,-); dan
2. b.yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD tahun anggaran 2016.
(2)Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam anggaran pembiayaan APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 5

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
(2)Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana :
1. a.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan/atau
2. b.dana Bagi Hasil dari penerimaan bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dari realisasi penerimaan Jasa Giro yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah dari realisasi penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
(2)Penyertaan Modal dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dari penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disetorkan setelah dilakukan RUPS PT. Bank Sumut.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPKD dengan berpedoman kepada peraturan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menerima surat bukti penyertaan modal berupa sertifikat kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut. 6