DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jumlah Dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal, Sumber Dana Penyertaan Modal, Pengelolaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerab, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Pera tu ran Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks ud dalam huruf a per1u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penvertaan Modal Pernerintah Daerah Pad a PT. Bank Sumut. BUPATI TOBA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENAMBAHAN PENYERTAA!'f M"ODAL PEMEPJNTAH DAERJ\H PADA Pf. BANK SUMUT TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA NOMO~ 1 TAHUN 2022 BUPATITOBA PROVINS! SUMATERA UTARA SALINAN Dalam Pera tu ran Daerah ini yang dimaksud derigan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerin tah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah men uru t asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 1ndonesia sebagaimana

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT Menetapkan MEMUTUSKAN: Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);

6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6474);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nornor 6 Seri E Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TOBA dan BUPATITOBA Penyertaan Modal bertuj uan un tuk:

a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanzan: dan
c.meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

Pasal 3

Penyertaan Modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok dan dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 2

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah.
6.PT. Bank Sumut adalah Bank Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah pen em pa tan sejumlah dana oleb pemerintah daerah dalam jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonom.i sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleb Pemerintah Daerah yang berwujud rnaupun yang tidal .. berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian- bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kabupaten Toba setiap tahun.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

(1)Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
(2)Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana APBD tahun berjalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

(1)Besaranjumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut yang akan ditambah adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Jangka waktu pemenuhan jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Tahun Anggaran 2022.
(3)Besaran jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1).Jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Triwulan l 2021 adalah sebesar Rp. 35.716.234.634,93 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tiga sen)
(2)Jumlah Penyerta.an Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.tahun 2001 sebesar Rp665.030.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
2. b.tahun 2002 sebesar RplS0.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. c.tahun 2003 sebesar Rpl50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. d.tahun 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
5. e.tahun 2006 sebesar Rp3.155.065.817,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
6. f.tahun 2007 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
7. g.tahun 2011 sebesar Rpl.762.187.089,28 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen);
8. h.tahun 2012 sebesar Rp473.860.145,65 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh lima sen);
  1. 1.tahun 2013 sebesar Rpl.113.091.583,00 (satu milyar seratus tiga belasjuta Sembilan puluh satu r+bu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
9. j.tahun 2014 sebesar RpS00.000.000,00 (lima ratus ju ta rupiah);
10. k.tahun 2016 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  1. 1.tahun 2017 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
11. m.tahun 2018 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
12. n.tahun 2019 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
13. o.tahun 2021 sebesar RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 4

(1-43/2022). Ditetapkan di Balige pada tanggal 28 Maret 2022 BUPATI TOBA Cap/dto POLTAKSITORUS Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

BAB III

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Diundangkan di Balige pada tanggal 28 Maret 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTOBA Cap/dto AUGUSSITORUS LEMBARANDAERAHKABUPATENTOBA TAHUN2022 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTOBA, PROVINS! SUMATERA UTARA:

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menerirna surat bukti penyertaan modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut.
(2)Sertifikat Kolektif Saham diterima setelah ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

Pasal 8

( 1) Penyertaan Modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)terlebih dahulu disetor ke kas daerah sebagai penenmaan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya dikeluarkan dari kas daerah untuk disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
(2)Penyertaan Modal dari APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetorkan setelah PT. Bank Sumut menyelenggarakan RUPS.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh PPKDdengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disesuaikan dengan kernampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pasal 4

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Diundangkan di Balige pada tanggal 28 Maret 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTOBA Cap/dto AUGUSSITORUS LEMBARANDAERAHKABUPATENTOBA TAHUN2022 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTOBA, PROVINS! SUMATERA UTARA:

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pasal 4

JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Diundangkan di Balige pada tanggal 28 Maret 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTOBA Cap/dto AUGUSSITORUS LEMBARANDAERAHKABUPATENTOBA TAHUN2022 NOMOR 1 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENTOBA, PROVINS! SUMATERA UTARA:

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017