BAB II MAKSUD DAN TUJUAN dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah.
6.PT. Bank Sumut adalah Bank Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7.Penyertaan Modal adalah pen em pa tan sejumlah dana oleb pemerintah daerah dalam jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonom.i sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleb Pemerintah Daerah yang berwujud rnaupun yang tidal ..
berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian- bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kabupaten Toba setiap tahun.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
(1)Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
(2)Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana APBD tahun berjalan.