DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang izin lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyusunan Dokumen Lingkungan, Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL, Komisi Penilai Amdal, Penerbitan Izin, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan DaerahtentangIzin Lingkungan; i' i i i f : 1.Pasal 18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-UndangNomor11Tahun 1974tentangPengairan (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun1974Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2437); 3.Undang-UndangNomor12 Tahun 1998tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TingkatIIToba Samosir dan Kabupaten Daerah TirtgkatIIMandatingNatal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3046); 4.Undang-UndangNomor32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nomor 5059); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri.ntahan Daerah(Lembaran Negara,Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Mengingat AtasUndang-undangNomor23 Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 6.PeraturanPemerintahNomor82Tahun 2001tentang PengelolaanKualitasAirdanPencemaranAir(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2001Nomor253, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4161);

7.PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor42 Tahun2008tentangPengelolaanSumberDayaAir (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2008Nomor 82);
8.PeraturanPemerintah RepublikIndonesiaNomor27 Tahun,2012tentangIzinLingkungan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012Nomor48, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5285); 9.PeraturanMenteriLingkungan HidupRepublik Indonesia Nomor13Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan LingkunganHidupdanUpaya Pemantauan Lingkungan Hidupdan SuratPernyataanKesanggupanPengelolaan LingkunganHidup 10.PeraturanMenteriLingkungan Hidup RepublikIndonesia Nomor.5 Tahun2012tentangJenisRencanaUsaha dan/atauKegiatanyangWajib MemilikiAnalisis Mengenai DampakLingkungan
11.PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor5Tahun2014tentangBaku MutuAirLimbah; 12.PeraturanDaerah KabupatenToba SamosirNomor5 Tahun2016tentangPembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTobaSamosir Tahun 2016 Nomor); i' !• ! DenganPersetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATITOBA SAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM J

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir •i k 3.Bupati adalah BupatiTobaSamosir. 4.SatuanKerjaPerangkatDaerah yangselanjutnyadisingkatSKPDadalah perangkatdaerahyangmempunyai tugaspokok,fungsidanurusan di bidang lingkungan hidup. 5.KepalaSKPDadalahKepalaSKPDyang mempunyaitugaspokok,fungsidan urusandibidang lingkunganhidup. 6.Badan adalah suatubentukbadanusahayangmeliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer,perseroanlainnya,badanusahamilikNegaraatau Daerahdengannamadanbentukapapun,persekutuan,perkumpulan,firma, kongsi,koperasi,yayasanatau organisasiyang sejenis,lembaga,dandana pensiun. 7.LingkunganHidupadalah kesatuan ruangdengansemuabenda,daya, keadaan,danmakhlukhidup,termasuk manusia danperilakunya,yang mempengaruhi alamitusendiri kelangsungan perikehidupandan kesejahteraanmanusia sertamakhlukhidup lain. 8.Usaha dan/atauKegiatanadalah segala bentukaktivitas yangdapat menimbulkanperubahan terhadap ronaLingkunganHidup serta menyebabkan dampak terhadapLingkungan Hidup. 9.PemrakarsaadalahsetiaporangatauInstansiPemerintahyangbertanggung jawabatassuatu Usaha dan/atauKegiatanyangakan dilaksanakan. 10.KeputusanKelayakan Lingkungan Hidupadalah keputusanyangmenyatakan kelayakanlingkunganhidupdari suatu rencanausaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal. 11.AnalisisMengenai DampakLingkungan Hidupyangselanjutnyadisingkat Amdaladalahkajianmengenai Dampak Penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yangdirencanakan pada LingkunganHidup yang diperlPkan bagi proses pengambilankeputusantentangpenyelenggaraan Usahadan/atau Kegiatan.
12.Kerangka Acuanadalah ruanglingkupkajian analisismengenaidampak lingkungan hidupyangmerupakanhasilpelingkupan 13.AnalisisDampak Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebutAndaladalah telaahan secara cermatdanmendalam tentang Dampak Pentingsuatu rencanaUsaha dan/atauKegiatan. 14.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yangselanjutnyadisebutRKLadalah upaya penanganan dampak terhadapLirigkunganHidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usahadan/atauKegiatan. 15.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yangselanjutnya disebutRPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat darirencanaUsahadan/atauKegiatan. 16.Upaya PengelolaanLingkungan Hidup danUpayaPemantauan Lingkungan Hidup,yangselanjutnya disebutUKL-UPLadalah pengelolaan dan pemantauanterhadap Usaha dan/atauKegiatan yang tidak berDampak Pentingterhadap Lingkungan Hidup yang diperlukanbagiproses pengambilankeputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 17.Surat PemyataanKesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutSPPLadalah pemyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatanuntukmelakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atauUKL-UPL.
18.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan /atau Kegiatan yang wajib/andal atauUKL-UPLdalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
19.Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan . i i i i i , s 20.PerlindungandanPengelolaan LingkunganHidupadalah upaya sistematis dan terpaduyang dilakukanUntukmelestarikan fungsiLingkungan Hidup danmencegahterjadinyapencemarandan/ataukerusakanLingkungan Hidupyangmeliputi perencanaan,pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan,pengawasan,danpenegakanhukum. 21.DampakPentingadalahperubahanLingkungan Hidup yangsangat mendasar yangdiakibatkanolehsuatu Usahadan/atauKegiatan. 22.Komisi.PenilaiAmdaladalahkomisiyangbertugasmenilaidokumenanalisis mengenai dampakLingkunganHidup. 23.RTHadalah Ruang TerbukaHijauyangdibuatsebagaipemanfaatanlahan pada suatukawasartyang diperuntukkanuntukpenghijauantanagman. 24.Menteriadalahmenteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidanglingkungan hidup dan kehutanan. 25.Kawasanlindung adalahkawasan yang ditetapkandengan fungsi utama melindungikelestarian lingkunganhidupyang mencakup sumber alam, sumber dayabuatan dannilaisejarahsertabudaya bangsa gunakepentingan pembangunanberkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

IzinLingkungan dimaksudkanuntukmemberikan perlindunganterhadap kelestarianLingkungan Hidupdengan meningkatkan upaya pengendaliandan pengawasansetiapUsahadan/atauKegiatan yang melestarikanfungsi LingkunganHidup. I i i Pasal 3 IzinLingkungan diberikanbertujuanuntuk: a.memberikanperlindungan terhadapLingkungan Hidup yang lestaridan berkelanjutan;

b.meningkatkanupaya pengendalianUsahadan/atauKegiatan yang berdampak negatifpadaLingkungan Hidup; c.memberikankejelasan prosedur mekanisme dankoordinasiantar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untukUsaha dan/atauKegiatan;dan/atau
d.memberikankepastian hukum dalamUsaha dan/atau Kegiatan.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Setiap Usaha dan/atauKegiatan yang wajib memiliki Amdal atauUKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan diperoleh melaluitahapan kegiatan yang meliputi: a.penyusunan AmdaldanUKL-UPL; b.penilaian Amdaldan pemeriksaanUKL-UPL;dan
1. c.permohonan dan penerbitanIzin Lingkungan.

Pasal 5

(1)SetiapUsahadan/atauKegiatan yang berdampak penting 1 terhadap Lingkungan Hidup wajib.memiliki Amdal.
(2)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yangtidak termasukdalamkriteriawajib Amdalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib memilikiUKL-UPL.
(3)Setiap Usaha dan/atauKegiatanyangtidak termasukdalam kriteria wajib AMDALdanUKL-UPLsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)wajib memilikiSPPL.
(4)KriteriaDampak Pentingsebagaimanadimaksudpadaayat(1)antaralain: a.besamyajumlahpendudukyangakan terkena dampakrencanaUsaha dan/atauKegiatan; J b.luaswilayahpenyebarandampak;
1. c.intensitas dan lamanyadampak berlangsung; d.banyaknyakomponen Lingkungan Hiduplain yangakan terkena dampak; e.sifat kumulatifdampak: g.berbalikdantidak berbaliknyadampak;dan/atau h.kriteria lainsesuaidenganperkembanganilmupengetahuan danteknologi.
(5)KetentuanlebihlanjutmengenaijenisUsahadan/atauKegiatansebagaimana dimaksud pada ayat(2)danayat(3)diaturlebihlanjut dengan Peraturan Bupati. ii i : i

Pasal 6

(1)Amdalsebagaimanadimaksud dalamPasal 5 ayat(1),disusunoleh Pemrakarsa padatahapperencanaan suatu Usaha dan/atauKegiatan.
(2)LokasirencanaUsaha dan/atauKegiatansebagaimana dimaksud pada ayat
(1),wajibsesuaidenganrencanatata ruang berdasarkan rekomendasi teknis dari instansi terkaityangmenangani penataan ruang.
(3)Dalamhallokasi rencana Usahadan/atauKegiatan tidak sesuai dengan rencanatata ruang,dokumenAmdaltidakdapatdinilaidanwajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. ;

Pasal 7

(1)Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yangdilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung,wajib memiliki Amdal.
(2)Kawasanlindung sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiriatas:
1. a.kawasan lindung setempat; b.kawasan rawan bencana; c.kawasan cagar budaya;dan/atau d.kawasan ruang terbuka hijau kabupaten.
(3)Kewajibanmemiliki Amdalsebagaimana dimaksud pada ayat(1),dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:. a.penelitian dan pengembangan di bidang ilmupengetahuan;
1. b.yang menunjang pelestarian kawasan lindung; c.yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;dan
2. d.budidaya yang secara nyata tidak berDampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. l Pasal 8
(1)PenyusunanAmdalsebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(1)dituangkan ke dalam dokumenAmdalyang terdiriatas: a.KerangkaAcuan; b.Andal;dan c.RKL-RPL
(2)KerangkaAcuansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufamenjadidasar penyusunanAmdaldanRKL-RPL. i

Pasal 9

(1)DokumenAmdaldisusundenganmenggunakanpendekatanstudi: a.tunggal; b.terpadu;atau
1. c.kawasan.
(2)Pendekatanstuditunggal sebagaimanadimaksudpada ayat(1),hurufa dilakukanapabilaPemrakarsa merencanakanuntukmelakukan1(satu)jenis Usaha dan/atauKegiatan yangkewenangan pembinaandan/atau pengawasannya berada di bawah1(satu)instansipemerintah baik Pemerintah Pusat,PemerintahProvinsiatauPemerintahDaerah.
(3)Pendekatanstudi terpadu sebagaimana dimaksud padaayat(1)huruf b dilakukanapabilaPemrakarsa merencanakanuntukmelakukanlebihdari1 (satu)jenis Usaha dan/atauKegiatanyang perencanaandanpengelolaannya saling terkaitdalamsatu kesatuan hamparanekosistemserta pembinaan dan/ataupengawasannyaberada dibawahlebih1(satu)instansipemerintah baikPemerintahPusat,Pemerintah ProvinsiatauPemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Pendekatanstudikawasansebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufc dilakukanapabilaPemrakarsa merencanakanuntukmelakukan lebih dari 1 (satu)Usaha dan/atauKegiatan yangperencanaandanpengelolaannyasaling terkait, terletakdalam satu kesatuanzona rencanapengembangankawasan yangpengelolaannj ' a dilakukanoleh pengelolakawasan. .i i i i ! I . !

Pasal 10

(1)Usaha dan/atauKegiatan yangberdampak Penting terhadapLingkungan Hidup dikecualikandarikewajiban menyusunAmdalsebagimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila :
1. a.lokasirencanaUsaha dan/atauKegiatannya berada dikawasanyang telah memiliki Amdalkawasan; b.lokasirencanaUsahadan/atau Kegiatannya berada di kabupatenyang telahmemiliki rencana detailtata ruang kabupaten dan/ataurencanatata ruang kawasan strategis kota; atau c.Usaha dan/atauKegiatannya dilakukan dalam rangkatanggapdarurat bencana.
(2)Usahadan/atau Kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa dan huruf b,wajib menyusunUKL-UPLberdasarkan: a.dokumenRKL-RPLkawasan; atau
1. b.Rencana detail tata ruang kabupaten dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. i

Pasal 11

(1)Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1)merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
(2)Hasil Amdalharus digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 12

(1)DokumenAmdalsebagairaanadimaksud dalamPasal9,disusunoleh Pemrakarsadenganmengikutsertakanmasyarakat: a.yangterkenadampak;
1. b.pemerhatiLingkunganHidup;dan/atau c.yangterpengaruhatassegala bentukkeputusandalamprosesAmdal.
(2)Pengikutsertaan masyarakatsebagaimana dimaksud padaayat(1)dilakukan melalui: a.pengumuman rencanaUsaha dan/atauKegiatan;dan b.konsultasi publik.
(3)Pengikutsertaan masyarakathamsdilakukanberdasarkan prinsippemberian informasi yangtransparan danlengkap sertadiberitahukan sebelum penyusunandokumen Kerangka Acuan.
(4)Masyarakat sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dalam jangka waktu10 (sepuluh)hari keijasejakpengumumansebagaimana dimaksud pada ayat(2) hurufa,berhakmengajukan saran,pendapat,dantanggapan terhadap rencanaUsahadan/atau Kegiatan.
(5)Saran,pendapat dantanggapansebagaimana dimaksud padaayat(4) diajukansecara tertulis kepada Bupati daninstansi terkaitdibidang Lingkungan Hidup.
(6)Pengajuan saran,pendapat dantanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat(5)menjadibahanpertimbangandanpengkajian Andal. 1 ;i Pasal 13
(1)Dalam menyusundokumenAmdal,Pemrakarsadapatmenyusun sendiriatau memintabantuankepada pihaklain.
(2)Pihak lainsebagaimanadimaksudpada ayat(1)meliputi penyusunAmdal: a.perorangan yangmemilikikompetensi ataukualifikasipenyusunan Amdal;atau b.j ' ang tergabungdalam lembaga penyediajasapenyusunandokumen Amdal.• 1' l,

Pasal 14

(1)PenyusunandokumenAmdalwajibdilakukanoleh penyusunAmdalyang memilikisertifikat kompetensi penyusunanAmdal.
(2)Sertifikatkompetensi penyusunAmdalsebagaimana dimaksud padaayat(1) diperoleh melalui uji kompetensi. J
(3)Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat(2)setiap orangharusmengikuti pendidikan dan pelatihanpenyusunan Amdaldan dinyatakan lulus.
(4)Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdalsebagaimana dimaksud pada ayat(3)diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusunAmdal yangditunjukolehMenteri.
(5)Dalampenyusunan dokumenAmdal,penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat(1),wajib menggunakan data dan/atau informasidan/atau kaidah ilmiah yangdapat dipertanggung jawabkan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…