DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Produk Hukum Daerah, Pembentuakn Peraturan Daerah, Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, Evaluasi Rancangan Perda, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembartgan peraturan perundang- undangan mengenai produk hukum daerah, serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; i ! I 1 ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran! 2 Negara RepublikIndonesiaNomor5234); 5.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentang Aparatur Sipil Negara(LembaranNegaraRepublik Indonesiatahun 2014Nomor6,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5494); 6.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara,Republik Indonesia Tahun 2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhir denganUndang-Undang Nomor3Tahun2015tentang PerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679); 7.PeraturanPresidenNomor87Tahun 2014tentang Peraturan PelaksanaanUndang-UndangNomor 12Tahun 2011tentangPembentukanPeraturan Perundang- undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor199); 8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk HukumDaerah » DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANG PEMBENTUKANPRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah KabupatenTobaSamosir. 2.Pemerintah Daerah adalahkepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.

3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah danDPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalah DPRDKabupatenToba Samosir. 5.Bupati adalah BupatiToba Samosir. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah danDPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir. 3 8.PeraturanDPRDadalahPeraturanDPRDKabupatenToba Samosir. 9.PeraturanBupati adalahPeraturan BupatiToba Samosir. 10.Peraturan Bersama Kepala Daerahyang selanjutnya disingkatPBKDH adalah peraturanyangditetapkanolehduaataulebihKepala Daerah. 11.KeputusanBupatiadalah KeputusanBupatiTobaSamosir.
12.Rancangan Peraturan DaerahyangselanjutnyadisingkatRanperdaadalah Ranperda yangberasaldariDPRDatau Pemerintah Daerah.
13.RancanganPeraturanBupatiyangselanjutnyadisingkat Raperbupadalah Raperbup BupatiTobaSamosir. 14.SekretarisDaerahadalah SekretarisDaerahKabupatenToba Samosir. 15.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Toba Samosir. 16.PembentukanProdukHukumDaerahadalahprosespembuatanperaturan perundang-undangan daerahyangdimulaidaritahapperencanaan, persiapan,perumusan,pembahasan,pengesahan,pengundangan,dan penyebarluasan. 17.Anggaran PendapatandanBelanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD adalahrencanakeuangan tahunan pemerintahan daerahyangdibahasdan disetujuibersamaolehpemerintahdaerah danDPRD,dan ditetapkan dengan PeraturanDaerah. 18.ProgramPembentukanPerdayangselanjutnyadisebut Propemperda adalah instrumen perencanaanprogrampembentukan perdayangdisusunsecara terencana,terpadu,dan sistematis. 19.BadanPembentukan Perda yangselanjutnyadisebut Bapemperdaadalah alat kelengkapanDPRDyangbersifat tetap,dibentuk dalamrapat paripuma DPRD.
20.Naskah Akademikadalah naskahhasil penelitianataupengkajianhukum dan hasil penelitian lainnyaterhadapsuatu masalah tertentu yangdapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahmengenai pengaturan masalah tersebutdalam Ranperda sebagai sokrsiterhadappermasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Pengundanganadalahpenempatan Produk Hukum Daerahberupa Peraturan Daerah,PeraturanBupatidanPBKDHdalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah,atauBerita Daerah. 22.Autentifikasiadalah salinan produkhukum daerahsesuai aslinya. 23.Konsultasi adalah tindakansecaralangsung ataupuntidaklangsungyang dilakukan oleh Pemerintah DaerahkepadaPemerintahPusat dan/atau kepada Pemerintah DaerahProvinsiterhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 24.Fasilitasiadalah tindakan pembinaan berupapemberian pedoman dan petunjuk teknis,arahan, bimbingan teknis,supervisi,asistensi dan keija samaserta monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam NegerikepadaProvinsisertaMenteri DalamNegeridan/atau Gubemur kepada Bupati terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. 25.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum,dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 26.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. i i I i !i i I ! 4 27.MaterimuatanPeraturanDaerahadalahmateriyangdimuatdalam PeraturanDaerahsesuai dengan jenis,fungsi,danhierarkiPeraturan Perundang-undangan BABII PRODUKHUKUMDAERAH Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah berbentuk: a.peraturan;dan b.penetapan.,•
(2)ProdukHukum Daerah,berbentukperaturansebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf a terdiriatas: a.Perda; b.PeraturanBupati; c.PB KDH;dan
1. d.PeraturanDPRD.
(3)Produk HukumDaerah berbentukpenetapansebagaimana dimaksudpada ayat(1)huruf b terdiriatas:
1. a.Keputusan Bupati; b.KeputusanDPRD; c.Keputusan PimpinanDPRD;dan d.Keputusan BadanKehormatanDPRD. ! ' BABIII PEMBENTUKANPERATURAN DAERAH
2. a.kejelasantujuan; b.kelembagaan atau pejabat pembentukyangtepat; c.kesesuaian materi muatan; d.dapat dilaksanakan; e.kedayagunaandankehasil’gunaan; f.kejelasan rumusan;dan g.keterbukaan. Bagian Kedua Materi Muatan:

Pasal 4

(1)Materimuatan Perda harusmengandung azas : a.pengayoman; b.kemanusian;
1. c.kebangsaan; d.kekeluargaa; e.kenusantaraan;
2. f.bhineka tunggal ika; g.keadilan; h.kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum;
3. i.ketertiban dan kepastian hukum; j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan; 5
(2)selain azassebagaimanadimaksudpadaayat(1),Perdatertentu dapatberisi azaslain sesuaidenganbidanghukum Perda yangbersangkutan.

Pasal 5

(1)MaterimuatanPerdasebagaimanadimaksuddalam Pasal 4harusberisi: a.penyelenggaraanotonomidaerah dan tugas pembantuan; b.penjabaranlebihlanjut dari peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi;
(2)Selainmaterimuatansebagaimana dimaksudpadaayat(1)Perdadapat memuatmaterimuatanlokaldan/ataumenampungkondisikhusus daerah sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(3)Materimuatan Perdasebagaimanadimaksudpada ayat(1)danayat(2) untukmengatur kewenangan: a.daerah; b.lokasinya dalam daerah; c.penggunanyadalamdaerah; d.manfaatatau dampak negatifnyahanyadalamdaerah;dan/atau e.penggunaansumberdayanyalebih efisienapabiladilakukanolehdaerah. i •i i

Pasal 6

(1)Perdasebagaimanadimaksuddalam Pasal2ayat(2)hurufa dapatmemuat ketentuantentang pembebananbiayapaksaanpenegakan/pelaksanaan Perdaseluruhnya atau sebagian kepadapelanggarsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuantentang pembebananbiayapaksaanpenegakan/pelaksanaan Perdasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapatdimuat ketentuanpidana berupaancamanpidana kurunganpaling lama6(enam)bulan atau pidana dendapaling banyakRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).
(3)Selainpembebanan biayapaksaan penegakan/pelaksanaandanancaman pidana kurungan atau pidana dendasebagaimanadimaksud pada ayat(1), Perdadapatmemuat ancamansanksiyang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat(4)berupa :
1. a.teguran lisan; b.teguran tertulis;
2. c.penghentian sementara kegiatan; d.penghentian tetap kegiatan; e.pencabutan sementaraizin;
3. f.dendaadministratif;dan/atau .g.sanksi admnistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( BABIV PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan : a.penyusunan Propemperda;

b.perencanaan penyusunan Ranperda kumulatif terbuka; dan I 6 c.perencanaan penyusunan Ranperda diluarPropemperda.

Pasal 9

(1)PenyusunanPropemperda dilingkungan PemerintahDaerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal9dikoordinasikan olehBagian Hukumdandapat mengikutsertakaninstansiivertikal terkait.
(2)Instansivertikalterkait sebagaimana dimaksudpada ayat(1)terdiriatas: a.Instansivertikaldarikementrian yangmeriyelenggarakanpemerintahandi :bidang hukum;dan/atau b.Instansivertikalterkaitsesuaidengan: 1.kewenangan; 2.materi muatan;atau J 3.kebutuhandalam pengaturan.
(3)HasilpenyusunanPropemperdasebagaimanadimaksudpada ayat(1) diajukanolehBagian Hukum kepada BupatimelaluiSekretarisDaerah.
(4)Bupati menyampaikan hasilpenyusunan Propemperdadi lingkungan PemerintahDaerahkepadaBapemperda melaluipimpinanDPRD.
(5)Ketentuanlebihlanjutmengenai Tata Cara PenyusunanProduk Hukum Daerahdilingkungan PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan denganPeraturanBupati.

Pasal 10

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal9memuat program pembentukan PeraturanDaerahdengan judul Ranperda,materi yangdiatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(2)Materiyang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud padaayat(1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Ranperdayang meliputi : a.latarbelakang dan tujuan penyusunan; b.sasaran yang ingin diwujudkan; c.pokok pikiran,lingkup,atauobjek yangakan diatur; dan d.jangkauan dan arahpengaturan.
(3)Materi yangdiatur sebagaimana dimaksudpada ayat(2)telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
(1)Penyusunan Propemperda di lingkunganDPRDdikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Ketentuan mengenai penyusunan Propemperdadi lingkunganDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan PeraturanDPRD. 7 BagianKeempat PenyusunanPromperda

Pasal 12

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakanolehDPRDdanPemerintah Daerah.
(2)PenyusunanPropemperda sebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuat daftar Ranperdayang didasarkanatas: a.perintahperaturan perundang-undanganyang lebih tinggi; b.rencanapembangunandaerah c.Penyelenggaraanotonomi daerahdantugas pembantuan; d.Aspirasimasyarakatdaerah.
(3)PenyusunanPropemperdasebagaimanadimaksudpada ayat(1)memuat daftar urutanyangditetapkanuntuk jangkawaktu1(satu)tahun berdasarkan skala prioritas pembentukanrancangan perda.
(4)PenyusunandanpenetapanPropemperda sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)dilakukansetiaptahunsebelumpenetapan Ranperda tentangAPBD.
(5)Penetapan skala prioritas pembentukanRanperda sebagaimanadimaksud pada ayat(3)dilakukanoleh BapemperdadanBagian Hukumberdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturanperundang-undanganyang lebih tinggi; b.rencanapembangunan daerah; c.penyelenggaraan otonomidaerah dan tugas pembantuan;dand.aspirasi masyarakat daerah. i i

Pasal 13

(1)Hasilpenyusunan PropemperdaantaraDPRDdanpemerintahdaerah sebagaimanadimaksud.dalam Pasal 13 ayat(1)disepakati menjadi Propemperdadan ditetapkan dalamrapat paripumaDPRD.
(2)Propemperdasebagaimanadimaksudpada ayat(1)ditetapkan dengan KeputusanDPRD. ! BagianKelimaPropemperdaKumulatifTerbuka

Pasal 14

(1)Dalam Propemperdadapatmemuat daftar kumulatif terbukayang terdiri atas: a.akibat putusanMahkamah Agung;dan b.APBD;
(2)Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksudpadaayat(1), Propemperdadapatmemuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a.penataan kecamatan;dan/atau b.penataan desd.
(3)Dalamhal keadaan tertentu,DPRD mengajukan Ranperda diluarPropemperdakarena alasan : a.mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik,atau bencana alam; b.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c .mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Ranperda yangdapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; d.akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeridanoleh Gubemur;dan e.perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. atauPemerintah Daerahdapat 8

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015