DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, PENCECAHAN (Umum, Pencegahan melalui Keluarga , Pencegahan melalui Satuan Pendidikan , Pencegahan melalui Masyarakat , Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD , Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pencegahan melalui Media Massa, Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan, Pencegahan melalui Lembaga Adat), ANTISIPASI DINI , PENANGANAN, PARTISIPASI MASYARAKAT , REHABILITASI (Umum, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial ), KERJASAMA, RENCANA AKSI DAERAH , PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , TIM TERPADU , PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab, stas:
1. a.pelaksanaan kampanye, penyebaran irrformasi, dan pemberian edukasi mengenai bahaya Penjalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikw.
(2)Pelaksanaw karnpanye, penyebaran informasi dan pemberian eduLasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Pasalll
(1)Dalam hal Pendidik terlibat Penyalahgunaan Narkotilra. dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan n ajib memberikan hu kuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Dalam halPeserta didik terlibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan wajib:
1. a.memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar; dan
2. b.memerintahkan Peserta didik mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(3)Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pendidik atau Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (1j
(2)(3j dan/atau putuean pengadilan yarig menyatakan bahwa yang bersangkutari secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(4)Dalam hal Pendidik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggu jawab satuan pendidikan w@ib memfierikan hukunian disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Dalam hal Peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggiing jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan eariksi berupa: a.pembebasan sementara dari kegiatan belajw, dan/atau b.sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Satuan Pendidikan harus menerima kembali Peeerta didik yang dibebaskan eementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah sele menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(7)Satuan Pendidikan harus nienerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,setelah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai keterituan peraturan perundarig- undangan. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahguriaan dan Peredaran C etap Narkoti1«a. dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain:
1. a.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. b.menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatari melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. c.membentuk eatuan tugae di tingkat kelurahan/desa; dan
4. d.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkoŁika dan Prekursor Narkotika. Pencegahan Penyalahgunaan dam Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimakoud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

8etiap masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikaei t@adi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekureor Narkotika. Bagiari Kelima Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 14

(1)Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi tentang bahaya Penyalahgunaan dan PeTedaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pelaksanaan kampanve dan penyebaran informasi sebagoimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sanna dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 15

Setiap Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD u‘ajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan ke anya.

Pasal 16

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:

a.melaksanakan penandatanganan surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak a.Lar menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada anggota DPRD danseluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah; b.memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Crelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
c.melakukan pemeriksaan tes uriri secara berRala bekerjasama dengan Lembaga berwenarg dalam rangka menciptakan lingkungan kerJa bersih dari Perlyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari Prekursor Narkotika;
d.me]aporkan adanya indikasi Penvalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lirigkungan kerianya kepada pihak berwenang;
e.menjalin koordinasi dengan pihak bertenang jika teriadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanva; dan
f.membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakw lingkungan kerja yang bersih dari Periyalahguoaan dan Peredaran Ctelap Narkotika dan Prehursor Narkotika. Pasal U

(1)Pemerintah Daerah dapat merietapkan persyaratan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan ASN.
(2)Persyaratari bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika. dalam penerimaan ASN sebagaimana dimakstid pada ayat (1) meliputi:
1. a.surat keterangari bebas dari Narkotika hasil pemeriksaan Narkotika yang dikel uarkan oleh rumah sakit rnilik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada diwilayahnva; dan
2. b.surat pernyataan tidak akan men alahgl nakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada saat menjadi Calon ASN maupun selama menjadi ASN, dan bersedia dijatuhi linkv man disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau peredaran Narkotiko. dan Prekursor Narkotika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup.
(1)Setiap Badan Usaha, Tempat U eaha, Hotel/ Penginapan dan tempat hiburan, wajib melakukan pengawasan terhadap Pencegahan dan Pemberantasafı Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pengawasarı terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Petedaran Gelap Narkotiko dan Prekureor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dilakukarı derıgan cara: a.mela ıaakan penandatanganan surat pernyataarı tidak akan merıyalalıgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di atas kertas bermeterai cukup kepada seluruh karyawan; b.me1aksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
1. c.me ıasang papaz pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Badan Ueaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang mudah dilihat dan dibaca; d.me1aporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotiko dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
2. e.menjalin koordinasi dengar pihak berwenang dalam hal terjadi Penyalahgurıaan dan Peredarart Gelap Narkotika dur Prekureor Narkotika.

Pasal 19

(1)Setiap Badan Ueaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paral 18 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a.teguran lisan;
1. b.teguran tertulis;
2. c.penghentian sementara kegiatan;
3. d.pencabutan izin; dan
4. e.denda administratif.
(3)Ketentuan lebíh lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Media Massa di Daeralı harus berperan aktif dalam upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika darı Prekursor Narkotika, derıgan cara: m melaksanakan kampanye darı penyebaran irıformasi mengenai bahava Penjalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dert Prekursor Narkotika; darı

b.menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan darı Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 22

Pencegahan melalui Lembaga Adat dilaksanakan oleh tokoh adat dengan melakukan himbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 23

Pemerintah Daeralı melakukan Antisipasi Dirıi dnlam upaya Penvalahgunaan dan PeredararıC elap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.memasang papan pengumuman larangarı Penyalahgurıaan dan Peredaran Gelap Narkotilca dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudab dibaca di lingkungan satuan pendidikan, bad an usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya; b melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai fiaaya dan dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Media Massa dan kegiatan lainnya; C. bekerja sanna dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lairinya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; d membangun sarana prasarana dan meriingkatkan sumber daya manusiadalam rangka Antisipasi Dirii Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan satuan pendidikan, Lembaga Kengamler., lingliungan keria, dan lingkungan Masyarakat: I. inelakukan pengawaean terhadap Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan, tempat hiburan dan tempat yang rentan terhadap teriadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan melakukan tes urine secara berkala kepada lingkiingac pemerlntah, satuan pendidikan, Banan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan, tempat hiburan, dan lingkungan Masyarakat.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 24

(1)Pemerintab Daerah melaksanakan penanganan terhadap Pecandii, Penyalah Guna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapatkan Rehabilitasi.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan peuanganan terhadap Pecandu, Penvalah Ouna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berkoordinasi dengan kementerian varg melaksnnnlran urusw pemerintahan bidang kesehatan, kementerian yang melaksanakan iirusnn pemerintahan bidang sosial dan Badan Narkotika Nasional di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPAS1 MASYARAKAT

Pasal 25

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalem Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dar. Peredaran Oelap Narkotika dan Prekursor Narkorilra.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya Penyalahgunoo n du Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b meningkatkan pemahaman dan keea.daran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. c.membentuk wadab partisipasi masyarakat; d.menciptakan lingkungan yaxig meiadukung bagi mantan Pecandu, Penjalah G una dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekrirsor Narkotika;
3. e.terlibat aktif du lam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 0.nu Peredaran Gelap Narkotilra dan Prekursor Narkotika; f meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah teriadinya Penyalabgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dari
4. g.pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
(3)Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat berbentuk perorangan atau kelompok. PasM26 Partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahaii dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dengan: a.kerja sama atau kernitraan dengan lembaga perididikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasvarakatan, lembaga adat, dan !embaga nonpemerintah; b.pengembartgan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dari rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
1. c.pelatihan keria atau pelatihan kompetensi; d.pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembaurar kebangsaan;
2. e.pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Mas3•aro kat; dan/atan
3. f.pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. (l
(2)BAB VII1 REHABILITASI Pasal 2T
(1)Penanganan terhadap Pecandu, Penyalah Ouna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaia rehabilitasi.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rehabilitasi medis; dan b.reiıabilitasi sosial.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pecandu. Penyalalı Guna dan Korbarı Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
(4)Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Perıjalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasM28 Orangtua atan wali dari Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masvarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiâl yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atan perawataıa melalui Rehabilitasi Medts dan Rehabilitasi Sosial. Pecandu, Penyalah Guna dan Korbarı Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkon keluarganya pada pu satkesehatan masyarakat, rumab sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan /atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 29

(1)Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pecandu, Penyalab Guna dan Korbarı Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pusat kesehatan masyarakat, rumah nekit, dan lembaga rehabilito si medis yang diselenggarakar oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atan masyarakat.
(2)Pusat kesehatan masyarakat. rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerirıtahan di bidang kesehatan sebo gei IPWL.
(3)Penetapan pusat kesehatan masyarakat, rumalı sakit dan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan. (4} Lembaga rehnbilitasi medis sebagaimana dñnaksud pada ayat (2) berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…