DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Fungsi, Wewenang dan Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan, Pembentukan Keanggotaan, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Pemberhentian Anggota BPD, Kelembagaan dan Pimpinan BPD, Mekanisme Musyawarah BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Laporan Kinerja BPD, Kedudukan Sekretariat BPD, Tunjangan dan Kedudukan Keuangan, Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerah tentangBadanPermusyawaratanDesa; :1.Pasal 18ay'at(6)Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor12 Tahun 1998tentangPembentukan Kabupaten Daerah TingkatIITobaSamosirdanKabupaten DaerahTingkatIIMandatingNatal(LembaranNegara.Republik IndonesiaTahun1998Nomor188,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3794); 3.Undang-UndangNomor6 Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun2014Nomor7,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5495); 4.Undang-UndangNomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimanatelah diubah beberapakali terakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor24,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5657); 5.Peraturan PemerintahNomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun 2014 tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali ..terakhir Mengingat I ; 2 dengan PeraturanPemerintahNomor8Tahun2016tentang PerubahanAtas Peraturan PemerintahNomor60Tahun2014 tentangDana DesaYangBersumberDariAnggaranPendapatan Dan BelanjaNegara(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor88,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5694); 7.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor111 Tahun 2014 tentangPedoman TeknisPeraturandi Desa; 8.PeraturanMenteri Desa,PembangunanDaerahTertinggal,Dan TransmigrasiRepublikIndonesiaNomor1Tahun 2015tentang PedomanKewenanganBerdasarkanHak UsuidanKewenangan LokalBerskalaDesa; 9.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor110 Tahun 2016 tentangBadan PermusyawaratanDesa; 10.Peraturan DaerahKabupatenTobaSamosirNomor5Tahun 2016Tentang PembentukanPerangkatDaerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH TOBASAMOSIR dan BUPATITOBASAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGBADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksuddengan : 1.Kabupaten adalah KabupatenToba Samosir. 2.Bupati adalah BupatiTobaSamosir. 3.Dewan PerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Toba Samosir.

4.SekretarisDaerahadalah Sekretaris Daerah KabupatenTobaSamosir. 5.Kecamatanadalah wilayah keija camat.sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir. 6.Desa adalah desa dan desa adat atau yangdisebut dengannama lain selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan 8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkatBPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. i 3 10.PanitiaPengisianKeanggotaanBPDadalah Panitiayang dibentukdengan KeputusanKepalaDesauntukmelaksanakanpemilihan anggotaBPD. 11.Kepala Desaadalahpejabatpemerintah desayangmempunyaiwewenang, tugas,dankewajibanuntukmenyelenggarakanrumahtanggadesanyadan melaksanakantugasdaripemerintahdanpemerintah daerah. 12.PerangkatDesaadalahunsurstaf yangmembantuKepalaDesadalam penyusunankebijakandankoordinasiyangdiwadahidalamSekretariatDesa, danunsurpendukungtugasKepalaDesadalam pelaksanaan kebijakanyang diwadahi dalam bentuk pelaksanateknisdanunsur kewilayahan. 13.Wilayahadalah merupakanwilayahdalamdesa sepertidusun,RW,danRT; 14.Dusun adalahbagianwilayah dalamdesayangmerupakanlingkungankeija pelaksanaanpemeritahan desa. 15.Tokoh Masyarakatadalahtokohatau pemuka masyarakatbaikdariagama, wanita danutusantokohlainnya yang bertempattinggaldi desayang bersangkutan. 16.Musyawarah adalahrapatyangdilakukan bersama-samatokohataupemuka masyarakatuntukmendapatkan mufakat. 17.Mufakatadalahkesepakatanyangdicapaioleh segenappesertadanatau undanganyanghadirdalammusyawarah.
18.MusyawarahDesaadalah musyawarahantaraBadanPermusyawaratanDesa, PemerintahDesa,danunsurmasyarakatyangdiselenggarakan olehBadan PermusyawaratanDesauntukmenyepakati hal yang bersifatstrategis. 19.PeraturanDesaadalahperaturan perundang-undarigariyangditetapkanoleh Kepala Desasetelah dibahas dan disepakatibersamaBadanPermusyawaratan Desa. 20.LembagaKemasyarakatanDesaadalahlembagayang dibentukolehmasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitrapemerintahdesadalam pemberdayaanmasyarakat desa.
21.Anggaran Pendapatan danBelanjaDesa,selanjutnya disebutAPBDesa, adalah rencana keuangantahunanPemerintahanDesa. 22.Laporan Keterangan PenyelenggaraanPemerintahan Desa yangselanjutnya disingkatLKPPDatau yang disebutdengannamalain adalahlaporanKepala DesakepadaBPDatascapaianpelaksanaantugasKepala Desadalam satu tahunanggaran ; 23.Unsur masyarakatterdiridaritokohadat, tokohagama,tokohmasyarakat, tokoh pendidikan,perwakilankelompoktani,perwakilan kelompoknelayan, perwakilankelompokperajin,perwakilankelompok perempuan,perwaldlan kelompokpemerhati dan perlindungan anak,danperwakilan kelompok masyarakattidak mapan.

(1)BPDberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
(2)BPD berfungsi : a.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. ,i

BAB II

KEDUDUKAN,FUNGSI,WEWENANG, DAN TUGAS j Pasal 2

Pasal 3

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD mempunyai wewenang :

a.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi ; 4
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisari dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kineija Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasark(an tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
k.mengelola biaya operasional BPD; J
l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah BPD;
f.menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h.menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.melaksanakan pengawasan terhadap Idneija Kepala Desa;
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.menciptakan hubungan keija yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- uridangan.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)Anggota BPD Wajib:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 5 c.mendahulukan kepentinganumumdiataskepentinganpribadi,kelompok, dan ataugolongan; d.menghormatinilaisosialbudayadan adatistiadat masyarakat desa; e.raenjaganormadanetika dalamhubungankeija denganlembaga kemasyarakatandesa; f.mengawalaspirasimasyarakat,menjagakewibawaandankestabilan penyelenggaraanPemerintahan Desaserta mempeloporipenyelenggaraan Pemerintahan Desaberdasarkan tatakelolapemerintahanyang baik;dan g.Menyampaikanhasil kinerjakepada masyarakat desa.
(2)Penyampaianhasil kineijaBPDsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufg disampaikanpaling sedikit1(satu)kalidalamsatu tahun,melalui Musyawarah Desa. I !

Pasal 61

(1)BPDberhak: .a.mengawasidanmemintaketerangan tentang penyelenggaraanPemerintahan Desa kepada PemerintahDesa; b.menyatakan pendapat ataspenyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaanpembangunanDesa,pembinaan kemasyarakatanDesa,dan pemberdayaanmasyarakatDesa;dan c.mendapatkanbiaya operasionalpelaksanaan tugas dan fungsinya dari. Anggaran PendapatandanBelanja Desa.
(2)AnggotaBPDmempunyaihak: a.mengajukanusulrancangan PeraturanDesa; b.mengajukanpertanyaan;, c.menyampaikanusul dan/atau pendapat; d.memilihdandipilih;dan e.mendapattunjangandariAnggaranPendapatan danBelanja Desa
(3)Hak anggotaBPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufa sampaidengan hurufddigunakan dalam musyawarahBPD.
(4)Selainhak sebagaimanadimaksudpada ayat(A),BPDberhak: a.memperolehpengembangankapasitasmelaluipendidikan dan pelatihan, sosialisasi,pembimbingan teknis,dan kunjungan lapangan sepertistudi bandingyangdilakukan di dalam negeri. b.penghargaan dariPemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi,danPemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinandananggota BPDyangberprestasi. :' ,1 ' | I 1

Pasal 7

iAnggotaBPDdilarang : a.merugikan kepentinganumum, meresahkansekelompokmasyarakat desa,dan mendiskriminasikan wargaataugolonganmasyarakat desa; b.melakukan korupsi,kolusi,dan nepotisme,menerima uang,barang,dan atau jasa dari pihaklainyangdapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c.menyalahgunakan wewenang;

d.melanggar sumpah /janji jabatan; e.merangkap jabatan menjadi Kepala Desadanperangkat desa ; f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; g.sebagai pelaksana proyek desa; h.menjadi pengurus partai politik;dan/atau
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. I I i>’: 6 BABIV PEMBENTUKANKEANGGOTAAN BagianKesatu Pengisian Pasal 8

(1)AnggotaBPDadalahwakildari pendudukdesayangbersangkutanberdasarkan keterwakilan wilayah yangpengisiannyadilakukansecarademokratis,bebas, .terbuka,jujur,danadilmelalui: a.proses pemilihanlangsungdi tingkatdusun;atau b.musyawarabperwakilan.
(2)AnggotaBPDsebagaimanadimaksud pada ayat(1)terdiridari pemangkuadat, golongan profesi,pemukaagama dantokohataupemukamasyarakatlainnya.
(3)JumlahanggotaBPDditetapkandalamjumlah gasal atauganjil,palingsedikit5 (lima)orang danpalingbanyak 9(sembilan)orangdengan memperhatikan keterwakilan perempuan 1(satu)orang,luaswilayah,jumlah penduduk,dan kemampuan keuangan desa.
(4)JumlahanggotaBPDsebagaimana dimaksudpada ayat(3),ditetapkan dengan ketentuansebagai berikut:
1. a.jumlah Penduduk sampai dengan500(limaratus)jiwa,sebanyak 5(lima) orang; b.jumlahPenduduk501(limaratus satu)jiwasampaidengan 1000(seribu) jiwa,sebanyak7(tujuh)orang; c.jumlah Pendudukdiatas1001(seribusatu)jiwa,sebanyak 9(sembilan) orang. ' ' Pasal 9
(1)AnggotaBPDmenjabat selama6 jenam)tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)AnggotaBPDsebagaimana dimaksudpada ayat(1)dapatdipilihuntuk masa keanggotaan palingbanyak 3(tiga)kalisecaraberturut-turutatautidak secara berturut-turut.
(3)Ketentuan periodisasimasakeanggotaan sebagaimana dimaksudpadaayat(2) termasuk masa keanggotaanBPDyangdipilihmelalui pemilihanantarwaktu.
(4)DalamhalAnggotaBPDmengundurkan diri sebelumhabis keanggotaannya ataudiberhentikan,maka dianggap telah menjabat 1(satu) periode masa keanggotaan. i 1 I;masa '

Pasal 10

Kepala Desa memberitahukan.secaratertulis kepadaAnggotaBPDakan berakhimya masa keanggotaan palinglambah 6(enam)bulansebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 11

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPDpaling lambat 6 (enam)bulan setelah sebelum berakhirnya masa keanggotaan.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Pemilihan calon anggota BPDdilaksanakan paling lambat 3(tiga)bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. 7 Pasal 12
(1)Panitia pengisiankeanggotaanBPDbersifatmandiri dantidak memihak.
(2)Panitia pengisiansebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiridanunsur perangkat desadanmasyarakat desa.
(3)Anggotapanitia dariunsurmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(2) harusmemenuhi persyaratan:
1. a.Pendudukdesayangbersangkutan;J b.Berpendidikanminimalsekolah menengah pertamaatausederajat;dan c.Berusiaminimal 20(dua puluh)tahun Pasal 13
(1)AnggotaPanitia pengisianBPDbeijumlahpalingbanyak11yangterdiri dari UnsurPerangkatDesa palingbanyak3(tiga)orangdanUnsurmasyarakatpaling banyak8(delapan)orang.
(2)Panitia pengisianBPDsebagaimana dimaksudpadaayat(1),susunannyaterdiri dari: a.ketua; b.sekretaris;dan
1. c.anggota.
(3)Susunan sebagaimana dimaksudpadaayat(2)ditetapkanmelaluimusyawarah panitiaterpilih yang dipimpinolehyang tertua dibantu olehyangtermuda.

Pasal 14

Panitia pengisian keanggotaanBPDbertugas danberwewenang: a.menyusuntahapan,programdankegiatanpenyelenggaraanpemilihan; b.menyusundan menetapkan tatatertibpelaksanaanpemilihan;

c.merencanakandanmengajukan biaya pemilihan KeanggotaanBPDkepada KepalaDesa; d.melakukan penjaringandan penyaringan; e.mengumumkancalon AnggotaBPDyang telah memenuhipersyaratan; f.melaksanakanmusyawarali ataupemilihan KeanggotaanBPD;
g.membuatberitaacara musyawarah hasilpemilihan;dan h.menetapkanCalon anggotaBPDterpilih; i.biayapanitia pengisian keanggotaanBPDdiatur dalam Peraturan Bupati ::

Pasal 15

(1)Apabilaterdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPDyang mendaftar sebagai bakal calonAnggotaBPDatau berhalangan tetap,maka keanggotaannya harus digantikan olehperangkatDesaatau unsurmasyarakatlainnya.
(2)Penggantian anggota Panitia Pengisian KeanggotaanBPDsebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,Panitia Pengisian Keanggotaan BPDbertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2)Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disampaikan paling lambat 15(lima belas)hari setelah laporan disampaikan kepada Kepala Desa. 8 BagianKetiga Persyaratan Pasal 17 SyaratcalonanggotaBPDadalah: a.bertaqwakepadaTuhanYangMahaEsa; b.memegangteguh danmengamalkan Pancasila,melaksanakanUndang-Undang DasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945,serta mempertahankandan memeliharakeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesiadanBhineka TunggalIka; c.berusia palingrendah20(duapuluh)tahunsaatpendaftaranatau sudah/pemahmenikah; d.berpendidikan paling rendahtamatsekolah menengah pertamaatausederajat; e.bukansebagai perangkatPemerintah Desa; f.bersediadicalonkanmenjadidnggotaBPD; g.wakilpenduduk desayangdipilihsecarademokratis; h.bertempattinggaldiwilayahpemilihan; i.tidakpernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyangcelahmempunyaikekuatan hukum tetap karenamelakukan tindakpidanayang diancam dengan pidana penjarapalingsingkat5(lima) tahun,kecuali5(lima)tahunsetelah selesai menjalanipidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepadaumumbahwayang bersangkutanpernahdipidana sebagai pelaku kejahatan yang tidak berulang- ulang; j.sehatjasmani dan rohanidengansuratdokter. k.Tidakpernah menjabatsebagai anggotaBPDselama3(tiga)kalimasa jabatan. i i !

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…