Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksuddengan : 1.Kabupaten adalah KabupatenToba Samosir. 2.Bupati adalah BupatiTobaSamosir. 3.Dewan PerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnya disingkatDPRDadalah lembaga perwakilanrakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Toba Samosir.
4.SekretarisDaerahadalah Sekretaris Daerah KabupatenTobaSamosir.
5.Kecamatanadalah wilayah keija camat.sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir. 6.Desa adalah desa dan desa adat atau yangdisebut dengannama lain selanjutnya disebut desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak usul,dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahanNegara Kesatuan 8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkatBPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. i 3 10.PanitiaPengisianKeanggotaanBPDadalah Panitiayang dibentukdengan KeputusanKepalaDesauntukmelaksanakanpemilihan anggotaBPD. 11.Kepala Desaadalahpejabatpemerintah desayangmempunyaiwewenang, tugas,dankewajibanuntukmenyelenggarakanrumahtanggadesanyadan melaksanakantugasdaripemerintahdanpemerintah daerah. 12.PerangkatDesaadalahunsurstaf yangmembantuKepalaDesadalam penyusunankebijakandankoordinasiyangdiwadahidalamSekretariatDesa, danunsurpendukungtugasKepalaDesadalam pelaksanaan kebijakanyang diwadahi dalam bentuk pelaksanateknisdanunsur kewilayahan. 13.Wilayahadalah merupakanwilayahdalamdesa sepertidusun,RW,danRT; 14.Dusun adalahbagianwilayah dalamdesayangmerupakanlingkungankeija pelaksanaanpemeritahan desa. 15.Tokoh Masyarakatadalahtokohatau pemuka masyarakatbaikdariagama, wanita danutusantokohlainnya yang bertempattinggaldi desayang bersangkutan. 16.Musyawarah adalahrapatyangdilakukan bersama-samatokohataupemuka masyarakatuntukmendapatkan mufakat. 17.Mufakatadalahkesepakatanyangdicapaioleh segenappesertadanatau undanganyanghadirdalammusyawarah.
18.MusyawarahDesaadalah musyawarahantaraBadanPermusyawaratanDesa, PemerintahDesa,danunsurmasyarakatyangdiselenggarakan olehBadan PermusyawaratanDesauntukmenyepakati hal yang bersifatstrategis.
19.PeraturanDesaadalahperaturan perundang-undarigariyangditetapkanoleh Kepala Desasetelah dibahas dan disepakatibersamaBadanPermusyawaratan Desa. 20.LembagaKemasyarakatanDesaadalahlembagayang dibentukolehmasyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitrapemerintahdesadalam pemberdayaanmasyarakat desa.
21.Anggaran Pendapatan danBelanjaDesa,selanjutnya disebutAPBDesa, adalah rencana keuangantahunanPemerintahanDesa.
22.Laporan Keterangan PenyelenggaraanPemerintahan Desa yangselanjutnya disingkatLKPPDatau yang disebutdengannamalain adalahlaporanKepala DesakepadaBPDatascapaianpelaksanaantugasKepala Desadalam satu tahunanggaran ; 23.Unsur masyarakatterdiridaritokohadat, tokohagama,tokohmasyarakat, tokoh pendidikan,perwakilankelompoktani,perwakilan kelompoknelayan, perwakilankelompokperajin,perwakilankelompok perempuan,perwaldlan kelompokpemerhati dan perlindungan anak,danperwakilan kelompok masyarakattidak mapan. BAB II KEDUDUKAN,FUNGSI,WEWENANG, DAN TUGAS j Pasal 2 (1)BPDberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (2)BPD berfungsi : a.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. ,i