DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek, Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan, Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluwarsa, Penghapusan, Penagihan dan Penyetoran, Pelaporan, Keterkaitan Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

a.bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut; DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, Mengingat Menimbang TUNTUTAN GANTT KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2018 BUPATI TOBA SAMOSIR PROVINS! SUMATERA UTARA [sALINAN I .... i Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor t37, ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. 11.Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2014 ·ten-tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Gariti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan .dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; l.5., Peremran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tabun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir; L__ - - Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
12. 1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
13. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. 4.Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
16. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. 6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. 7.Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)adalah instansi Pemerintah yang rnempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
19. 8.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan - tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. 9.-Or.ganisasiPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat -OPDadalah badan dan atau/lembaga teknis selaku pengguna anggaran dan barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
21. 10.Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba .Samosir yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
22. 11.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
23. 12.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Pera.ngkat Daerah .atau Unit Kerj.a pada OPD .di lingkungan

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTOBA SAMOSIR DAN BUPATITOBASAMOSIR Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

13.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14.Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KSKPKD.
15.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/Pegawai Negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
16.Sekretariat adalah Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah a tau Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPKDatau Majelis.
17.Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari OPDyang bersangkutan. -18. funtutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan Kerugian Daerah.
19.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
20.Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara dan bukan bendahara serta pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
21.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang clenga:n sisa ba.-rang yang sesungguhnya terdepet di dalam gudang a-tau tempat lainnya yang ditunjuk. _1 22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23.Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
24.Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga, dan barang milik Daerah pada OPD. 2.5. Pegawai Negeri .adalah .s.etiap warga negara Republik Indone.sia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan . .26_; Bukan Ben.d.ah.ar.a adaleh Pegawai Negeri Aparatur .Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
27.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Bukan Bendahara.
28.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
29.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
30.Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
31.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya. .
32.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
33.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
34.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35.Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Tidak layak adalah suatu keadaan seseerang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
37.Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus kembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
38.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bukan bendahara a tau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara./daerah dimaksud, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
39.Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian .daer.ah.sebagai .dasar untuk melaksanakan .sita jaminan.
40.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBWadalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah..
41.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJMtidak mungkin diperoleh.
42.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
43.Keberatan adalah cara yang ditempuh jika merasa tidak/kurang puas atas ketetapan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.
44.Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatnya atau kepentingan lain atau suatu ' . 'I. I I

(1)Subjek Tuntutan Perbendaharaan adalah bendahara
(2)Subjek Tuntutan Ganti Kerugian meliputi :
1. a.Pejabat dan/ atau PNS;
2. b.Pegawai Perusda atau BUMD;
3. c.Anggota TNI/POLRIyang ditugaskan pada Pemerintah Daerah;
4. d.Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak;
5. e.Pegawaiyang diangkat oleh BLUD;
6. t.Pegawai pada Iembaga non struktural; dan

BAB II

SUBJEKDANOBJEK

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.subjek dan objek;
b.pelaksana penyelesaian kerugian daerah;
c.informasi pelaporan dan pemeriksaan;
d.penyelesaian ganti kerugian daerah;
e.penentuan nilai kerugian daerah;
f.penyerahan upaya penagihan kerugian .daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
g.kadaluarsa;
h.penghapusan;
i.pembebasan;
j.p.enagihan .dan p.enyetoran;
k.pelaporan; dan I. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

Pasal 3

(1)Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
(2)Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah bertujuan:
1. a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah.
2. b.mewujudkan tercapainya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah;
3. c.memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah; d.menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah.

Pasal 2

45.Harl adalah hari kerja. '

(1)Dalam melaksanakan tugasnya TPKD atau Majelis dibantu oleh

Pasal 8

(1)TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara ex- officio terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah selaku Ketua;
2. b.Inspektur selaku Wakil Ketua I;
3. c.Asisten yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawain, selaku Wakil Ketua II;
4. d.Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, selaku 8ekretaris-;
5. e.Kepala SKPD yang membidangi urusan kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
6. f.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan
7. g.Unsur Anggota lainnya yang berasal dari unsur pengawasan, pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Daerah,

Pasal 7

( 1) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tun tu tan Perbendaharaan dibantu oleh TPKD.

(2)Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. ·
(3)Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD.

Pasal 6

( 1). Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PPKD.

(2). PPKDdalam menyelesaikan Kerugian Daerah membentuk TPKD.
(3). PPKD membentuk MaJelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 5

I' •,

g.Pejabat lain yang menimbulkan kerugian daerah.

(3)Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi
1. a.Uang;
2. b.barang milik daerah; dan
3. c.surat berharga.
(4)Selain objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 11

(1)TPKD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) bertugas dan berwenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
2. b.menginventarisasi kerugian daerah yang diterima;
3. c.pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bukan bendahara atau pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah; · d.melakukan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya kerugian daerah;
4. e.menghitung jumlah kerugian daerah;
5. f.menginventarisasi harta kekayaan milik bukan bendahara dan Pejabat Lainnya, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
6. g.memproses kerugian daerah melalui SKTJM; h.memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan Sementara;
7. i.melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian daerah;
8. j.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);dan
9. k.menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester .dan tahunan kepada BPK, .Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur J enderal Keuangan Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Keanggotaan Sekretariat TPKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :

a.Sekretaris SKPKDselaku Ketua;
b.Unsur dari Sekretariat SKPKDselaku Sekretaris;
c.Unsur dari Bidang yang menangani Perbendaharaan SKPKD selaku Anggota;
d.Unsur dari Bidang yang menangani Aset SKPKDselaku Anggota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…