DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Ketentuan Umum, RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN (Ruang Lingkup,Kepesertaan), TATA CARA PELAKSANAAN (Pendaftaran (Pendaftaran Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Daerah, Pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah, Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi , Pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah), Iuaran (luran Untuk Tenaga Keria Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara/Daerah , luran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah, Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi , luran untuk Pekerja Non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah), Manfaat Program JKK, JKM,JHT dan UP, Klaim Program JKK,JKM, JHT dan JP ), PEMBINAAN DAN EVALUASI, KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIALDALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN, KERJA SAMA, PENONAKTIFAN KEPESERTAAN, SANKSI ADMINISTRATIF (Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Keria selain penyelenggara Negara/Daerah, Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Setiap orang selain pemberi ketja dan pekerja), KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Pasal 10

(1)litran JKM bagi tenaga kerja penerima upah yang beke a pada Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/daerah sebesar 0,3O°fi (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
(2)luran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dibayarkan oleh Memberi keria. Ittran JHT bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja penyelenggara Negara/Daerah sebesar fl,7% (lima koma dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen} ditanggung oleh Pekeria; dari pada pemberi kerja selain tujuh persen) dari upah,
2. b.3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Keria. 9 Pasal 12
(1)luran Jaminan Pensiun bagi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada Pemberi ke a bukan penyelenggara Negara/daerah wajib dibayarkan eetiap bulan.
(2)luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebeear 3% (tiga persen) dari upah perbulari.
(3)luran eebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bereama, dengan ketentuan:
1. a.2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi kerja selain penyelenggara Negara/Daerah; dan
2. b.1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh pekerja.
(4)Beearan iurarı sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukarı evaluasi paling singkat3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarim
(5)Hasil evaluasi sebogoimnco. dimaksud pada ayat (4) digunakarı sebagai dasar untuk penyesuaian kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8% (delapau persezt). Paeal 13
(1)Upah yangd adikan dasar pembayaran luran merupakan upah sebulan.
(2)Upah eebulan eebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok darı tunjangan tetap.
(3)Apabila upah dibayarkan secara hariarı maka upalı sebıılan wbagai dasar pembayaran luran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puhıh lima).
(4)Apabila upah dibayarkan eecara borongan atar eatuan hasil, maka upah sebulan sebagai daear pembayararı iuran dihitung dan upah rata-rata3 (tiga) bulun terakhir.
(5)Apabila pekeıjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didaearkan pada upah borongan maka upah eebulan ebagai dasar pembayararı luran dihitung dari upah mta-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Paragraf2 luran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

(1)lufian , JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dipilih oleh peserta seeuai penghaeilan peserta aetiap bulan.
(3)IMan JKK dan JKi\4 bagi peserta Bukan Penerima Upah bagi Pekerja Rentan dianggarkari melalui APBD.
(4)Penganggaran melalui APBD sebagaimana dim»l«sud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahun. 10 Paragraf3 Iuran Tenaga Kerja Sektor Nasa Konstruksi Pasäl5
(1)Dalam haliuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka beearnya iuran JKK bagi Pekerja kartan lepas, borongan dan pe anjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan dan JJfM sebesar 0,3% (not Emma tiga perseri) dari upah sebulan.
(2)Dalam helkomponen upah pekeria sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercaritum, ma jo. besarnya iuran JKK dan JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran JKK dan iuran dKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1)Pemba3•aran iuran bagi PekerJa Jaea Konetruksi yang dibiayai oleh APBD dilaksanakan dengan cara melakukan pembayaran melaliii Kantor pos dan bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakeriaan.
(2)BPKAD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada periyedia jasa konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.
(3)Dalam halperusahaan yang telah ditetapkari sebagai pemenang lelang namun belum tersedia APBD untuk pembayaran iuran jasa konstruksi, maka perusahaan wajib mendakarkan dan membayarkan iuran terlebih dahulu kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaea konstruksi.

Pasal 17

BPJ£i Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Tatu Pintu dan ketenagakerjaan, Dinas PUTR danBPKAD paling lama tanggal 15 (lima kelas} bulan berikutnya.

(1)(*)
(4)
(5)

Pasal 18

Pembayaran iuran nutuk pekeŞaan Jasa Konetruksi milik Pemerintah yang dibîayai oleh APBN danpelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atan bertahap. Dalam hal Pemberi Kerja uaea Korıtruk8l tidak dapat membayar iuran eecara lunas mo me. pembayaran iUran dapat dılaktıkall berdaearkan tahapan sebagaimana ttimakeud pacla ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran barus sudah dibayar lunas paling lambat pada eaat Pemberi Jaea Kontruksi menerima pembayaran. Kantor Cabang BPJS Keteriagakeijaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan •!8 kepada Penyedia Jasa Kontruksi. Pembayaran iuran untuk pekerjaanj£tsa Kontruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJ8 Ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tabapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diatur dengan Peraturan Bupati. 11 Paeal 19

(1)Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pereeorangan maupun swasta, dilakukan langsung kepada BPJS Ketenagakeriaan. t2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meiiyerahkari tanda bukti penerimaan Msm kepada Penyedia Jasa Konstruksi. Paragraf4 luran untuk Pekerja Norr Aparatur Sipil Negara yang Bekerja pada Penyelenggara Negara/Daerah PaI20
(1)luran JKK ditetapkan sebesar 0,24% (nol koma dna puluh empat persen) dari upah sebctlan. (2} luran JKM ditetapkan sebesar 0,3O°/e (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan. t3) luran JHT ditetapkan sebesar 5,7"Zo (lima koma tujuh persen} dari upah sebulan,
(4)Khusus untuk iuran Tenaga Harian Lepas (THL), keseluruhannya bersumber dari APBD dandapat dibayarkan langsung1 (eatu) tahun. Paeal2 1 Pelakeanaan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui BPKAD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)BPJS ketenagakerjaari menjalankan 4 (empat) program antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (uKK), Januari Kematian (JKM),Jaminari Hart Tua (JHT), Jamirian Pension {JP).
(2)Pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) din tur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Dalam rangka pelaksanaan program Jamiriari Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJfl ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan evaluasi eecara terpadu oleh Tim Pembiriaan dan Evaluaai Ketenagakeriaan.
(2)Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakeriaarı sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dan berkedudukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaarı.
(3)Tim Pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.rapat koordinasi;
2. b.pembekalan; dan
3. c.pemantauan/peninjauan lapangan. PaI25 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja di Kabupaten Toba, Tim Pembinaan dan Evaluasi Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyusun program kerja tahunan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar program jaminan sosial tenaga kerta dapat ber;alan denganb

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 26

(1)Setiap pemberi kerja dan pekerja yang akari mengurus perizinan diharnskan ikut eerta dalam kepeeertaan jaminan eosial ketenagakeriaan.
(2)keikutsertaan pemberi kerja dan pekerja dibuktikan dengan melampirkan foto kopi kartu dan eertifikat kepesertaam jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti lunas iuran yang dilegalisir pejabat BPJS Ketenagake aan.
(3)Kartu kepesertaan jaminan eoeial eabagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kartu Digital Z Kartu dalom bentuk fisik yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaam.
(4)Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan persyeratari tambahan dnlern pemberian pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Daerah.
(5)Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu meliputi:
1. a.periönan terkait usalia;
2. b.iziri yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
3. c.izin perpanjangan mempekerjakam tenaga kerja asing;
4. d.izin operasional perusabaan penyedia jasa pake a/buruh; dan
5. e.izin mendirikan bangunan.
(6)lzin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek eebagaimana dimakeud pada ayat (5) hurufb adalah lzin Usaha Jasa konstruksi.
(7)lzin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufc adalah Izin Mempekeriakan Tenaga Asing (IMTA).
(8)lzin operasional perusahaan penyedia jaoa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufd adalah Surat mia Operasional Perueahaan Penyedia Nasa Pekeija/Buruh.
(9)Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufe adalah isurat Persetujuan Bangunan Gedung.
(10)Setiap pemrangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunari eebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib mengikuteertakan pekerianya dalam kepeaertaan program jaea koristruksi jaminan aosial ketenagakerjaan dengan menyertakan Surat Pernyataan bersedia mengikutserkan peke anya daiam program jaminan sosial tenaga k@a. 13 (l 1) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Dinas Perianaman Modal Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakeiiaan berkoordinasi dengan PD/lnstansi terkait lainnya. Paeal 28 Persyaratan tambahan berupa kepeeertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berlaku kepada Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pcngurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD. (\)

(1)Pemerintah Daeralı dalam pelaksanaan pemberian pelayanan pu blik tertentu melakukan hubungan kerja sama derıg«n BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tereendiri dalam keeepakatan beri
(2)Keeepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial dan ketenagakerjaan bagi pemberi keria dan pekerjm
(3)Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara PD yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan 8PJS Ketenagakerjaan. BABVR PENONAKLFANKEPESERTAAN

BAB VI

KERJA SAMA PaI29

Pasal 30

(1)Peserta yang tidak melakukan pembayaran iuran eetiap bulannya dapat dilakukan penonaktifan kepesertaan oleh BPJS Keteriagakerjaan seeuai ketentuan yang berlaku.
(2)hetentuan lebih lanjut mengenai penonaktifan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 14
(2)Sariksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa .‘
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; dan/atau c.tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB VIII

SANRSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1)Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling banyak2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Pengenaan sanksi berupa denda oleh BPJS KetenagakerJaari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) hurufb diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah teguran tertulis kedua berakhir. (3} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Pengenяяn sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagnimøna dimaksud dalam Pasøl 33 ayat (2) huruf c dilakukan oleh DPMPTSPTK berkoordinasi derigan OPD/Instansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi DPMPTSPTK.
(1)Setiap orarig selain pemberi kerja døn pekeria yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada BPJS program jaminan sosial ketenagaketjaan dikenai eanksi administratif.
(2)Sankei administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.teguran tertulís; dan/atau b.tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Paæü35 (l} Pengenaan eanksi berupa teguran tertulis oleh BPJN Ketenagakeriaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a paling banyak2 (dna) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Pengenaan eanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Paeal 34 ayat (0) huruf b dilakukari oleh DPMPPTSPlt berkoordinaei dengan PD/fnstansi terkait lainnya atas permintaan BPJS Ketenagakeтjaan atau rekomendasi DPMPTSPTK. Paeal 38 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah inidiatur dengan Peraturan Bupati paling lama6 (enam} bulan sejak ditetapkan. 15

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…