DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGGOLONGAN SAMPAH (Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber, Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenis), KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN ( Kebijakan Strategi, Perencanaan), TU GAS DAN WEWENANGPEMERINTAH DAERAH (Tugas,Wewenang), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak,Kewajiban), PERIZININAN (Jenis Izin, Masa Berlaku Izin), PENYELENGCARAAN PENGELOLAAN SAMPAH (Umum, Pengurangan Sampah (Pembatasan Timbunan Sampah, Pendauran Ulang Sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah), Penanganan Sampah (Pemilahan Sampah , Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah )), PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASi (Pembiayaan, Kompensasi), Peran serta Masyarakat, Lembaga Pengelolaan), KERJA SAMA DAN KEMITRAAN (Kerja sama, Kemitraan ), INSENTIF DAN DISINSENTIF , RETRIBUSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan), LARANGAN, PENYELESAIAN SENGKETA , PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERAHLIAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan target penguraiigan sampah; dan b.inenetapkan target penangwan sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai target pengurarigan dari penanganan sampah sebagaimana di maksiad pada ayat (1} ditetapkan dengan tteputusan B tipati. Bayan Kedua Pcngurang SampMı Pasal l8 Setiap orang atau pe1m1‹u u saha berkewajiban melakukan perigurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16h urrtf a.

(2)Pent;wrwgw sampah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah: b.Pendauran ulang sampah; dan
2. c.pemantaatan kembali earnpad. Paragrfi’I Pem batasan Timbunar- Sampah

Pasal 19

(1)Masa arakat dapat melakukarı kegiatan pernbatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8 ayat (2) hurufa dengan cara:
1. a.membatasi pesggunaan produk berbahan plastik dan untuk tidak sekali pakai; b, menggıınakan baban yang dapat diguna u fang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.: dan /atau
2. c.kegiatan turnuva yang dilakmkan masyarakat dalam rangka pembatasan timbulan sampah dan sumber.
(2)Pelaku u saha dapat melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampW seluagaîmarLa dimaksud dalam Pasal 18 a5at (2) hurııf a dengan cara:
1. a.menggunakan bahan produksi yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit m urıgkirı; dan /atau b.menyusun rencana dan /atauçTogram pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari tısaha dan/atau kegiatannya. Pmagaf2 Pendau7afl Ulang Sampah

Pasal 20

l.as› arakat dapat melakukan kegiatan perdauran ulang sampW sebagaimana dima1‹sud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufb dengan cai‘a:

a.pembuatan prod ulrdaur ulang dari sampah; dv/atau b.kegiatan lainnya \ arig dilakukan mask arakat dalam ranglca pcndauran iilang sampah dari sumber.

(2)Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan pendauran sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) hurufb dengan cara:
1. a.pembuatan produk dauru lang dari sampah: dan b.kegiatan lainnJa yang dilakukan pelaku usaha dalam rsngka pendauran ularig sampah dari sumber. Paragaraf3 Pemanfataan Kembali Sampah Pasal 2 1
(1)Masyarakat dapat melakukan kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lö ayat (2} hurufc dengan cara: a.pemanfaatan kembali barang/kemasan; b.pemanfatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
1. c.pemanfataan kembali sampah kemasan nutuk dimanfaatkan ulang; dan d.kegiatarı lainn3 a yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaataan kemball sampah.
(2)Pelaku usaha dapat melakukan kegiatarı pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufc dengan cara: a.pemanfataan kembali barang/kemasan; b.pemanfataan kembali bararıg/ kemasan skala badanu saha; c.penarikan kembali sampah kemasan untuk dimanfaatkan kembali oleh badan usaha; dan d.kep=iatan lairınva yang dilakukan pelaku u saha dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.
1. a.pemilahan sampah; b.pengumpulan sampah; c.pengangkutan sampah; d.pergolahan sampah; dan e.pemrosesan akhir sampah. Paragraf1 Pemilahan Sampah Pasal 23
(1)Pemüahan sampah sebagahnana cÛooaksud dMam Pas:ü 22 !auruf a dilakukan dengan mengelompokLan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
(2)Pemilihan sampah sebagaimana dimaksud pada ajat (2)dilakukan oleh:
1. a.masyarakat; b.pelaku usaha; dan
2. c.pemerintah daerah.
(3)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perigelola kawasan permukimam, kawasan komersial, kawasan industri, kaivasan khusus,fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas1 i nJ'a;.
(4)Jeriis dan sifat sampah sebagaimama dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi.
1. a.sampahş ang mengandung bahar berbahaya dan beracun • b. sampah yang mudah terurai;
2. c.sampah yang dapat digunakan kembalî;
3. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
4. e.sampah lairınya. PasaJ 24
(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
(2)Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah disumber sampah, penélahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 25

(1)Kegiatan pemilahan sampah sesuai dengarı jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) menggunakan wadah
(2)Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksariaannya merupakan tanggungJawab bersama Pemerintah Daerah, badan hukum dengan seluruh masyarakat. PasüP6 Setiap Orang yang membuang sampah diTPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah eampahnya sebagaimana dimaksud dalam Paaal 24 ayat (2}. Paragraf2 Pengumpulan Sampah

Pasal 27

(1)Pengumpulan sampah eebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufb dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPS 3R.
(2)Pengumpulan sampah sebsgaimsoa dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.pelaku usaha; dan b.pemerintah daemh.
(3)Pelaku ueaha sebagaimana dimakstıd pada ayat (2) huruf a merupakan pengelola kawaean permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khtısus, fasilitas umum, fasilitas eosial, dan fasilitas lainnva.
(4)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan: a.TPS; b.TPS3R;dan/abu
1. c.alat pengumpul nutuk sampah terpilah. Para 3 PengangkutanSmnpaA Paeal 28
(1)Pengangkutan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 huruf c dilakukan dengan kegiatan membaca eampah dari:
1. a.TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
2. b.TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.
(2)Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah. Paragraf4 Pengolahan Sampah

Pasal 29

(1)Pengolahan sampah sebagaimena dimahsud dalam Pasal 22 hurufd meliputi:
1. a.pernadatar+;
2. b.pes.gomposan;
3. c.dauru fang materi; dan/ atau
4. d.daur ulang energi. t 2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ohh: a.masyarakat; b.pelaku u saha; dan
5. c.pemerintah daerah.
(3)Pelaku u saha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb m.empakan pengelola kaıvasan peTmukimen, kawasan komersil, fasilitas umum, îasilitas sosial, atau lasilitas lainnya.
(4)Setiap pelaku u saha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
(5)Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wiiayah permukiman yang berupa: 1 TPS 3R;
1. b.stasiun peralihan antara;
2. c.TPA; dan/atau
3. d.TPST. Pmaqaf5 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 30

( 1] Pemrosesan akhir sampah sebagaimarıa dimaksud dalam Pasal 22 hurufe dilakukan dengan metode: a.metode lahan urug terkendali; b.metode lahan urug sarıiter; dan/atau c.teknoloji ramah lingkungan.

(2)Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh pemerirıtah daerah.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), bersumber dari -APBD dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan fidak mengikat. Bagiar Kedua. Kompensasi PasM33 (l) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang yang terkena darripak negatif yang ditimbulkaia oleh kegiatan penanganan sampah diTPA.
(2)Dampak negatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pencemaran air;
2. b.pencemaran udara;
3. c.pencernaran tanah:
4. d.longsor;
5. e.kebakaran,
6. f.ledakan gas metan, dan/ atau g.hel lain pang dapat menimbulkan dampak negatif.
(3)Kompensasi eebagaimana dimaksud pada ayat( 1), berupa:
1. a.relokasi;
2. b.pemulihan lingkungan;
3. c.bia5a kesehatan dan pengobatan; dan /atau
4. d.kompensasi dalarn bentuk lain. Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
(5)Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengam perusahaan asurarisi.
(6)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh Dinas.
(7)Keterituan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupari.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dapat dilakukan melaJui:
1. a.pemberian u sul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola yang mendapat izin:
2. b.menjaga kebersihan lingkungan;
3. c.pengaz•asan terhadap kineıja kelompok masvarakat pengelola sampah; dan/ atau d.penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah. B.4J3 XII LEMBAGA PENGELOLMN Pasd34 Pemerintah daerah dalam melakukan pengurarigan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 35

(1)Pemerintah daerah memfasilito si pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimaiia dimaksud dalam Pasal 34 di desa/kelurahari atau namn lairinya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
(2)Keterituam lebih larijut mengenai lembaga perigelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia.tur lebili lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

(t) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan untuk mengelola sampah.

(2)Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ke a eama sebagaifrlana diln Riid pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja namn. dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
(3)KetenHian mengenai kerja eama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kemitraan eebagaimana dimaksud pada ayat (1} dituangkan detom bentuk peiJanjian antara pemerintali daerah dan badan ueaha yang bereangkutan. (3} Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakiikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimaria dimakscd pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan: a.insentif kepada eetiap orang yang me!olnilrsri pengurangan eampah; dan b.disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian ineeritif den disineentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABXV RETRIBUSI

Pasal 40

(1)Pemerintah Daerah berwenang memungut Retribusi atas jasa pelayanan pengolahan eampah.
(2)Retribusi sebagaimana dirrinlr«ud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribuei Daerah.
(1)Bupati melakukan pembinaan atae pengelolaan persampahan eesiiai kewenangannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) meliputi perencariaan, penelitian, pengembo ngan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pengelolaan petsampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mupati.
(1)Bupati melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui Dinas
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…