DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Sanksi Administratif, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan komitmen dan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir agar terciptanya kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat;
c.bahwa kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, belum beijalan dengan baik sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; melaksanakan ekonomi i | Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandating Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang Undang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL . DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 4.Bupatiadalah BupatiToba Samosir. 5.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisingkatDPRDadalah lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. 6.Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupatidanDewanPerwakilan RakyatDaerahdalam penyelenggaraan UrusanPemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah. 7.TanggungJawabSosialdanLingkunganPerusahaan yangselanjutnya disingkatTJSLPadalahkomitmenperusahaan untuk berperan serta dalam pembangunanekonomiberkelanjutanguna meningkatkan kualitas kehidupandanlingkunganyangbermanfaat,baikbagiperusahaansendiri, komunitas setempatmaupunmasyarakatpadaumumnya. .8. Perusahaan adalahperusahaanmilikswastamaupunperorangandan badan usahamilikpemerintah(BUMN)maupunpemerintahdaerah(BUMD), yangmenjalankanusahadiKabupatenTobaSamosir,baiksebagai kantor pusat/induk maupunsebagaikantor cabangatau anak perusahaan. 9.BadanUsahaMilikNegara yangselanjutnya disingkatBUMNadalah badan usahayangseluruhatausebagian besar modalnyadimilikiolehnegara melalui penyertaansecara langsung,yang berasaldari kekayaannegara yang dipisahkan. 10.Badan UsahaMilikDaerah yangselanjutnya disingkatBUMDadalah badan usahayangseluruh atau sebagian besar modalnya dimilikiolehdaerah. 11.Rencana KerjaTahunan PerusahaanyangselanjutnyadisingkatRKTP adalahprogramkegiatanTJSLP,sasaran,lokasi dan anggarannya. 12.ProgramTJSLPadalah rencana kegiatanTJSLPdan anggarannya. 13.Peran serta masyarakatadalah bagian darihakekonomi,sosialdanbudaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraanprogramTJSLP.
14.Sumbangan adalah pemberianinsidentildari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlastidak mengikat,tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangandapat berupauangdan/atau barang. 15.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaanuntuk masyarakatsecara ikhlas tidak mengikat,tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangandapatberupa uangdan/atau barang.
16.ForumTanggungJawabSosialdanLingkungan Perusahaan yang selanjutnyadisingkatFTJSLPadalah suatu lembaga/wahanaolehunsur masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggidanPemerintahDaerah. i i I BABII ASAS,MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 TJSLPdiselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum; b.kemanfaatan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan; f.akuntabilitas; g.Partisipasi h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.Berkelanjutan;dan k.berwawasan lingkungan. : . i: 3 l

Pasal 3

TJSLP dimaksudkari untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP dalam upaya penirigkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.memberikan arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan TJSLP adalah:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.teijalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan; dan
d.Pelaporan;
e.Sariksi administratif; dan f Peran serta masyarakat

Pasal 6

(1)Perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Perusahaan.
(2)Pelaksanaan, Pelaporan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d diselenggarakan oleh Perusahaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dan huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pelaksanaan peran serta masyarat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf f dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan Perusahaan. 4 BABIV PERENCANAAN BagianKesatu Umum Pasal 7
(1)Perencanaanprogram TJSLPdiselenggarakan melalui pendekatan; a.partisipatif; j
1. b.kemitraan;dan c.kesepakatan.
(2)Partisipatifsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufadilakukanmelalui pendekatan denganmelibatkansemua pihak yang berkepentinganterhadap pembangunanyangakandibiayai olehperusahaan.
(3)Kemitraansebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufb dilaksanakan denganpendekatanyang lebihmengutamakankepentingandankebutuhan bersamadalammewujudkan manfaatbersama.
(4)Kesepakatan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufcdilaksanakan dengan pendekatanyangdidasarkan kesamaancara pandang dalam ,penyelenggaraanTJSLP.
(1)ProgramTJSLPdapatberbentuk: a.pemberdayaanmasyarakat; b.kemitraan; c.bina lingkungan; d.sumbangan atau donasi;dan/atau ,e.promosi.
(2)Programsebagaimanadimaksudpada ayat(1)direncanakan dan dikembangkan olehperusahaansebagai bentuk kontribusi dan/atau kepeduliansosialdanlingkungan yangdihadapi masyarakat untuk mendapatkankemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat., '

Pasal 9

(1)Program pemberdayaanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal8 ayat(1)hurufa merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkanatau meningkatkan keberdayaan masyarakatagar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup,permukiman,harkat dan martabat masyarakat sesuai dengannilai-nilai kearifan lokal.
(2)Program TJSLPsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan oleh perusahaan.

Pasal 10

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat(1.)huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan 5 membina usaha mikro, kecil, menengah, perorangan dan kelompok masyarakat untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Pasal 11

Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali. i ! i

Pasal 13

i Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. I

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…