DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler danKeuarigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ; 1 1
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan . dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedpman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; | , 2
13.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 1) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR dan BUPATI TOBA SAMOSIR MEMUTUSKAN: I Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN . ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Toba Samosir
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba Samosir , sesuai peraturan perundang- undangan.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir sesuai peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. 3. 3
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
10.Uang Representasi adalah uang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubimgan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan kesehjateraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan keija, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk : menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir. ! , 4

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan danAnggota DPRD terdiri atas :

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
i.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepadaAPBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5

Pasal 6

(1)Pimpinan danAnggotaDPRDberhakmemperoleh TunjanganKeluargadan TunjanganBerassebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufbdanhurufc.
(2)TunjanganKeluargadanTunjanganBerassebagaimanadimaksud padaayat
(1)diberikansetiap bulan.
(3)BesaranTunjanganKeluargadanTunjanganBerassebagaimana dimaksud pada ayat(1)adalahsamadenganTunjanganKeluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawaiAparaturSipil Negarasesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
(1)PimpinandanAnggotaDPRDberhakmemperolehuangpaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal2huruf d.
(2)Uangpaketsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikansetiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimanadimaksudpada ayat(1)sebesar 10%(sepuluh persen)dariuangrepresentasiyangbersangkutan. I ! BagianKelima TunjanganJabatan Pasal 8
(1)Pimpinan danAnggotaDPRDberhak memperolehtunjangan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal2huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)sebesar 145% (seratus empatpuluhlima persen)dari uang representasiyang bersangkutan.
(1)Pimpinan dan AnggotaDPRDyangduduk dalam Badan Musyarawah, Komisi,Badan Anggaran,Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan KehormatanDewanberhak memperolehtunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruff.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana ^ dimaksud pada ayat(1)diberikan dengan ketentuan :
1. a.untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5%(tujuh koma lima persen)dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; 6 b.untukjabatanWakilKetua,sebesar5%(limapersen)daritunjangan jabatanKetuaDPRD; c.untukjabatanSekretaris sebesar4%(empatpersen)daritunjangan jabatan KetuaDPRD;dan d.untukjabatanAnggota,sebesar3%(tiga persen)daritunjangan jabatan KetuaDPRD. BagianKetujuh TunjanganAlatKelengkapanLain Pasal 10 Pimpinan danAnggotaDPRDyangdudukdalamalatkelengkapan lain berhak memperolehtunjanganalatkelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal2hurufg. Besaran tunjanganalatkelengkapansebagaimanadimaksuddalam Pasal 9 ayat(2)secaramutatismutandis berlakuuntuk besarantunjanganalat kelengkapanlain. Tunjangan alat kelengkapanlainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(2)diberikanselama alatkelengkapan lain terbentukdanmelaksanakan tugas.
(1)
(2)!
(3)BagianKedelapan TunjanganKornunikasiIntensif i Pasal 11 Untukmeningkatkan kineijaPimpinandanAnggotaDPRDdiberikanTKI sebagaimanadimaksud dalamPasal2hurufh. !.

Pasal 12

(1)TKIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatanumum daerah dikurangidenganbelanjapegawaiAparaturSipil Negara.
(3)PendapatanUmumDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)terdiriatas PendapatanAsliDaerah ditambah DanaBagiHasildanDana Alokasi Umum.
(4)BelanjaPegawaiAparatur Sipil Negarasebagaimana dimaksudpada ayat(2) terdiriatasgajidan tunjanganpegawaiAparaturSipil NegaraDaerah yang meliputi gaji pokok,tunjangan keluarga,tunjangan jabatan,tunjangan beras dan tunjanganpajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai besaran TunjanganKornunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. ! 1

Pasal 13

.(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1)terdiri atas 3(tiga)kelompok yaitu:
1. a.tinggi; b.sedang; dan 7 c.rendah.
(2)PenghitungankelompokKemampuan KeuanganDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukansesuaidenganketentuanperaturan perundarig-undangaji.
(3)Ketentuanlebihlanjutsebagaimanadimaksudpada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. 1 :

Pasal 14

PemberianTKIsebagaimana dimaksud dalamPasal11 dilakukan dengan ketentuan: a.untukkelompokkemampuan daerahtinggisebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat(1)hurufapalingbanyak7(tujuh)kalidariuangrepresentasi KetuaDPRD; b.untukkelompokkemampuandaerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat(1)hurufb, palingbanyak5(lima)kalidari uang representasi KetuaDPRD;dan c.untukkelompokkemampuan daerah rendah sebagaimanadimaksuddalam Pasal 13ayat(1)hurufempalingbanyak3(tiga)kalidariuang representasi KetuaDPRD.

Pasal 15

(1)Data yangdigunakan sebagaidasarpenghitunganKemampuanKeuangan Daerah sebagaimanadimaksud dalamPasal 13 ayat(1)merupakan data realisasiAPBD2(dua)tahunanggaransebelumnya daritahunanggaran yang direncanakan.
(2)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dilakukan olehTimAnggaranPemerirttahDaerah(TAPD). I! -.Bagian Kesembilan TunjanganReses

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2005